Eramuslim.com – Pemerintah menggunakan beberapa strategi untuk mengurang defisit anggaran berjalan, salah meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan penerapan tax amnesty pada wajib pajak terhutang dan wajib pajak yang punya aset di luar negeri .

Namun, kebijakan itu dinilai tidak akan berjalan efektif karena situasi perekonomian dalam negeri yang sedang lesu dan maraknya industri dan pengusaha yang gulung tikar. Akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya biaya ekonomi ,seperti biaya energi. Ditambah lagi dengan lesunya perekonomian Singapura yang berdampak pada kegagalan repatriasi dana dari negara itu dengan fasilitas tax amnesty di Indonesia.

Untuk mengurangi defisit fiskal, pemerintah kemungkinan akan menggunakan kombinasi kebijakan yaitu cut government spending dan menaikkan pajak. Sebenarnya, faktor kuncinya adalah waktu dan rencana pengurangan defisit anggaran.

“Jika negara tersebut sudah dalam resesi, jauh lebih sulit untuk mengurangi defisit karena konsolidasi fiskal cenderung memperburuk situasi ekonomi yang mengarah ke pendapatan pajak yang lebih rendah,” jelas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada wartawan, Selasa (16/8).

Menurutnya, cara terbaik untuk mengurangi defisit anggaran adalah bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang positif. Tetapi, dalam jangka panjang pemerintah memiliki komitmen mengevaluasi pengeluaran dan pengeluaran yang berkelanjutan serta fokus pada pengeluaran yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pemotongan anggaran negara bukan berdasarkan prioritas dan non prioritas seperti yang akan dilakukan Sri Mulyani tapi lebih pada pengeluaran yang tidak produktif. Misal seperti saat Joko Widodo menjadi wali kota Solo membangun Gapura Makutha yang menjadi penanda batas kota yang sempat mangkrak berbulan-bulan. Ini kan tidak memberikan nilai ekonomis dari pengeluaran negara,” beber Arief.

Dia menambahkan, jika kedua skenario yaitu menaikkan pendapatan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada naiknya pertumbuhan ekonomi gagal dalam mengatasi defisit anggaran berjalan, maka hanya tinggal dua strategi yang sangat buruk mungkin akan diambil yaitu berhutang atau melakukan program bailout oleh bantuan moneter (IMF).

Yang terakhir bisa ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyatakan Indonesia mengalami default atau gagal bayar terhadap negara-negara kreditor. Dampaknya adalah seluruh transaksi keuangan dari Indonesia tidak dipercaya lagi dan jatuhnya nilai tukar rupiah seperti dalam kasus Yunani dan Argentina.

“Karena itu Joko Widodo sebagai penanggung jawab pemerintahan harus benar-benar serius. Jangan membuat keputusan yang kontra produktif. Jika tidak serius dan tidak produktif dalam membuat kebijakan maka sebaiknya Joko Widodo mengundurkan diri,” tegas Arief.(ts/rmol) Redaksi – Rabu, 14 Zulqa’dah 1437 H / 17 Agustus 2016 09:00 WIB

Sumber : eramuslim.com

 ***

Ngeri!! Ternyata Indonesia Berutang Untuk Bayar Utang Masa Lalu & Bukan Investasi

Indonesia Tercekik Hutang

JAKARTA (Manjanik.net) – Sungguh ngeri kebijakan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Sebab hutang (utang) yang terus dilakukan pemerintah ternyata untuk menutup hutang masa lalu, dan bukan dalam rangka investasi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengakui bahwa kondisi Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2017 dibawah rezim Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi tak sehat. Hal ini terjadi karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

“Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa (16/8/2016).

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaan RAPBN 2017. “RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” jelasnya.

RAPBN tahun 2017 akan memiliki nilai Rp 2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp 1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan, banyak negara sekarang berupaya agar defisit keseimbangan primernya berkurang mendekati nol atau bahkan positif. Sehingga, APBN tidak menjadi predator atau tidak mampu melakukan ekspansi belanja lewat penerimaan sendiri.

“Tentu saya kalau mengatakan begini, sangat berkaitan dengan kemampuan Indonesia untuk mengelola utang dengan tingkat suku bunga serendah mungkin,” ujar Sri.

Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menerbitkan surat utang dengan bunga rendah seperti Amerika Serikat (AS) atau Jepang. Karena itu, pengelolaan APBN harus sangat berhati-hati dengan defisit primer yang terjadi. [AH/dtk]

Sumber : manjanik.net – August 17, 2016

(nahimunkar.com)