Spanduk peserta aksi di depan gedung KPK, Senin (3/2/2014)/dtk/usumco

.

 

Bus Transjakarta Oplosan dari China, SPI: KPK Harus Periksa Jokowi.

Pengadaan Bus Transjakarta Oplosan dari China sebanyak 702 unit menggelontorkan biaya sebesar Rp 3 triliun.

Puluhan warga mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2014)/. Kedatangannya untuk menuntut tanggung jawab Gubernur Jokowi terkait kasus bus Trans Jakarta baru yang karatan.

Para warga yang mendatangi KPK itu geram karena bus baru yang didatangkan dari China ternyata dalam keadaan yang tidak baik. Berbagai kejanggalan seperti mesin berkarat, tabung pendingin tak berfungsi dan beberapa masalah lain sudah terlihat di beberapa bus baru itu.

Inilah beritanya.

***

Diduga korupsi pengadaan bus, Jokowi dilaporkan ke KPK

A. Z. MuttaqinSenin, 2 Jumadil Awwal 1435 H / 3 Maret 2014 22:46

JAKARTA (Arrahmah.com) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin siang tadi. Jokowi diduga mengetahui korupsi pengadaan bis kota terintegrasi busway.

Masa front antikorupsi berunjukrasa di depan gedung KPK, mereka meminta KPK memeriksa Jokowi dan anak buahnya Undar Pristono. Menurut pengunjuk rasa, Jokowi dan mantan kepala Dishub DKI Jakarta Undar Pristono diduga melakukan kecurangan dalam pengadaan bus gandeng Trans Jakarta, bus kota terintegrasi busway dan bus tingkat wisata Jakarta.

“Jokowi harus bertangggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bawahannya,” kata koordinator aksi, Fajar di depan gedung KPK.

Fajar juga mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya telah menyerahkan data-data kepada pihak KPK tentang korupsi 3 proyek pengadaan tiga bus tersebut. Katanya, ada enam perusahaan (PT) yang terlibat dalam praktek kecurangan itu , masing-masing proyek bernilai 100 milyar. “Totalnya ada 6 PT sekitar 600 milyar, kita telah serahkan ke KPK.”

Masa fron antikorupsi beranggapan Jokowi tidak bisa lari dari tanggung jawab karena seperti yang dikatakan oleh Undar bahwa dirinya adalah bawahan Jokowi yang sekedar menjalani perintah.

“Karena kami berpikir Jokowi tidak boleh lari dari tanggung jawab. Undar Pristono itu adalah bawahan dari Jokowi. Dan program pengadaan transportasi masal di DKI adalah program unggulan dari pemerintahan Jokowi,” ungkap Fajar.

Masa berharap KPK tidak takut untuk mengusut Jokowi hanya karena survei politik Jokowi yang sedang melejit di berbagai lembaga survei saat ini.

Sebelumnya dugaan pengadaan bus ini mencuat karena kwalitas bus yang tidak sesuai harapan. Selain spesifikasi yang buruk disana-sini, beberapa diantaranya juga ada yang rusak. Kasus ini masih dalam penyelidikan inspektorat Pemprov DKI. (azm/dbs/arrahmah.com)

***

Tuntut Tanggung Jawab Jokowi Soal Busway Karatan, Warga Datangi KPK

posted by Detik March 3, 2014 News

Jakarta – Puluhan warga mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk menuntut tanggung jawab Gubernur Jokowi terkait kasus bus Trans Jakarta baru yang karatan.

“Kami tahu Kadishub Udar Pristono sudah dicopot, tapi Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Jakarta harus memberi penjelasan dan tanggung jawab,” ujar Fajar Ardy Hidayatullah dalam orasinya di depan KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2014).

Para warga yang mendatangi KPK itu geram karena bus baru yang didatangkan dari China ternyata dalam keadaan yang tidak baik. Berbagai kejanggalan seperti mesin berkarat, tabung pendingin tak berfungsi dan beberapa masalah lain sudah terlihat di beberapa bus baru itu.

“Uang Ratusan miliar yang kami bayarkan sebagai pajak, malah dibelikan bus bekas dan tidak bisa digunakan,” teriak Ardy.

Seperti diketahui, masalah ini muncul ketika bus Trans Jakarta dan BKTB pesanan Pemprov DKI tiba dari China. Ternyata beberapa kerusakan sudah terlihat di bus yang belum sempat dipakai itu.

Berbagai spekulasi pun muncul terkait kasus ini. Spekulasi itu antara lain pelanggaran dalam proses tender sampai pada indikasi korupsi.

KPK telah menerima laporan terkait bus Trans Jakarta karatan ini. Laporan itu saat ini tengah ditelaah KPK untuk kemudian diputuskan apakah laporan itu bisa ditindak lanjuti atau tidak./usum.co

***

Rabu, 19 Februari 2014 18:31 WIB

Bus Transjakarta Oplosan dari China, SPI: KPK Harus Periksa Jokowi

Ralian Jawalsen Manurung

Pengadaan bus sebanyak 702 unit menggelontorkan biaya sebesar Rp 3 triliun.

JAKARTA, Jaringnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi terkait soal bus oplosan dari China.

Pemanggilan ini dipandang penting untuk mengetahui dengan jelas soal adanya dugaan penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan bus oplosan untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

“Ada kesan Gubernur DKI Jakarta lepas tangan dalam soal pengadaan bus oplosan tersebut. Untuk meluruskan hal tersebut, KPK harus memanggil beliau untuk menjelaskan duduk persoalannya dengan baik,” kata Muhammad Faizin, Koordinator Solusi Pemuda Indonesa (SPI) di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut Faiz, Jokowi memang sudah memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono terkait masalah impor mobil. “Namun akan lebih bagus lagi jika Jokowi mampu mengusut orang-orangnya, baik yang ada di pemerintahan maupun mantan tim suksesnya, jika ikut-ikutan berperan mendorong pengadaan bus oplosan ini,” katanya.

Faiz juga mendukung sepenuhnya pihak-pihak yang meminta KPK turun tangan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha yang mengimpor bus tersebut diduga dibebaskan dari pajak impor. “Ini kan merugikan negara, jadi wajar kalau KPK harus turun tangan soal ini,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Fraksi DPRD DKI Selamat Nurdin curiga adanya indikasi pengemplangan pajak impor bea masuk ini. “Kabarnya sudah disetujui Menteri Keuangan. Artinya harga Rp 3,7 Miliar/unit ini sudah termasuk pajak impor atau belum? Inilah yang harus menjadi perhatian KPK,” katanya.

Selamat Nurdin juga menggarisbawahi pentingnya KPK untuk menelusuri hal ini mengingat dana Pemda DKI yang dikucurkan untuk pengadaan 702 bus tersebut sangat besar, sekitar Rp 3 triliun. (Ral / Mys)

(nahimunkar.com)