JAKARTA (voa-islam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mendepak nama-nama calon menteri yang masuk dalam zona merah.
Jika calon menteri yang masuk zona merah seperti nama Rini Soemarno tetap dipertahankan maka upaya untuk menjalankan Trisakti Bung Karno tak akan terwujud.
“Sekarang kalau dia (Rini-red) masuk list merah atau kuning, maka harus ada kejelasan dari Jokowi tentang Rini Soemarno. Nah yang saya dengar tetap dipertahankan,”cetus pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Jumat (24/10).
Ichsan menuding, Jokowi memiliki keterikatan tersendiri dengan Rini yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Era Megawati Soekarnoputri itu.
Meski demikian, Ichsan mengaku tak tahu alasan apa yang membuat Jokowi ngotot mempertahankan Rini yang disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri ESDM itu.
“Lagi-lagi apakah Jokowi konsisten dengan adanya beban masa lalu,” imbuhnya. Ditambahkan Ichsan, wajar saja KPK memasukkan nama Rini dalam daftar merah karena dulu ketika menjabat sebagai menteri di era Megawati, Rini selalu memuluskan neoliberalisme.

Jokowi Tepok Jidat, Banyak Menterinya Kena Zona Merah

Kemunculan Presiden Joko Widodo di televisi pada Rabu, 22 Oktober 2014, dengan raut tegang mengundang banyak tanya. Orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi menyebutkan bahwa Presiden sedang pusing tujuh keliling mengurusi nama-nama menteri dalam kabinet.

Menurut orang dekat Jokowi itu, Presiden Jokowi sampai harus menepuk keningnya setelah menerima daftar menteri yang memiliki label merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

“Dia menepuk keningnya sendiri sambil menyampaikan bahwa calon menteri yang diberi level hijau oleh KPK hanya sedikit jumlahnya,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, 22 Oktober 2014.

Ahad, 20 September 2014, KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan analisis mereka terhadap jejak rekam 43 calon menteri yang disodorkan Jokowi. Dari jumlah itu, ada beberapa calon yang diberi label kuning dan merah.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan catatan berwarna merah dan kuning yang diberikan KPK kepada calon menteri Jokowi menjadi peringatan bahwa nama itu tidak boleh menjadi pembantu Presiden. “Label merah dan kuning tidak boleh jadi menteri,” katanya di KPK.

Jokowi berjanji akan mengganti calon menteri yang mendapat label merah. Berdasarkan laporan KPK dan PPATK, ada delapan nama yang diberi catatan merah. “Masak, tidak diganti. Nanti yang mengisi siapa?” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu, 22 Oktober 2014.

Adapun pada Rabu, Jokowi membatalkan rencana mengumumkan nama-nama menterinya. Semula, pengumuman nama menteri yang akan bekerja dalam lima tahun mendatang dibacakan di Dermaga 303 Terminal III Pintu 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, pukul 19.00 WIB.

Politik Stabilo Abraham Samad

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bingung dengan tanda merah dan kuning yang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karenanya, kemarin, Rabu (22/10), Jokowi memanggil Ketua KPK Abraham Samad untuk menjelaskan arti dari tanda yang diberikan kepada calon menteri bermasalah itu.
“Kita menjelaskan. Pokoknya kita jelaskan antara posisi kuning dan merah itu sama,” katanya, Rabu (23/10) malam.

Apa yang dimaksud sama itu? Samad menjelaskan, keduanya sama-sama tidak boleh jadi menterinya Jokowi.

Samad mengaku, dipanggil ke Istana oleh Jokowi hanya untuk memberikan penjelasan antara kuning dan merah. Bukan malah mengintervensi presiden agar tidak memilih menteri yang diberi tanda.

Menurutnya, KPK harus menjaga moralitas dan mempertahankan integritas terhadap publik. Karena KPK memiliki kewajiban memberikan rekomendasi.

“Ini loh orang yang benar, ini loh orang yang bisa jadi menteri, ini orang gak bisa. Jadi harus jelas hitam putih, gak boleh abu-abu‎,” katanya.

Menanggapi pernyataan Samad pasek Suardika Pada kuliah twitnya (kultwit) Kamis, 21/10/14 mengatakan bahwa Samad melenceng dari tugasnya. “Apa Hak Samad Melarang” Politik yang bukan menjadi ranah dan tugasnya. Padahal sebelummnya, jubir KPK Johan Budi sudah sangat terukur sekali keluarkan pernyataan yang normatif.

Wewenang Jokowi sebagai presiden yang punya hak prerogatif. Jangan ditekan. Kesan politiknya tidak baik. Sebab Jokowi sampai minta masukan pasti ada maksud dan tujuan. Pasti akan dijadikan pertimbangan serius. Itu jadi rusak karena Abraham Samad pakai embel-embel bahwa yang stabilo merah tidak sampai satu tahun sudah Tersangka. Sedangkan yang stabilo kuning bisa dua tahun. Lho kok status tersangka dikaitkan dengan waktu begitu? Kok dikaitkan dengan karir?[ahmed/gebrak/voa-islam.com] Sabtu, 1 Muharram 1436 H / 25 Oktober 2014 00:14 wib

(nahimunkar.com)

(Dibaca 528 kali, 1 untuk hari ini)