Ulama sudah memfatwakan haramnya Umat Islam menghadiri perayaan natalan, tetapi sebagian manusia mengabaikannya, bahkan menentangnya.

Ketika nasihat bahkan fatwa Ulama disepelekan, rasanya pihak-pihak yang menyepelekannya itu tampaknya tanpa merasa berdosa.

Giliran kini justru para pemimpin gereja di Papua yang akan didatangi untuk ikut perayaan natalan itu menolak Jokowi untuk hadir, coba berani atau tidak, menyepelekan mereka?

Kalau tidak berani, berarti hormatnya kepada pemimpin gereja justru lebih dibanding menghormati ulama. Padahal, ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedang pemimpin gereja? Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan, silakan baca saja sendiri.

Meskipun demikian, bukan berarti tulisan ini mengharapkan agar Jokowi nekad hadir untuk ikut natalan walau ditolak oleh para pemimpin gereja di Papua. Tidak.

Penolakan dari pihak gereja itupun nadanya cukup keras.

 

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” ungkap Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay.

 

Adapun alasan penolakan pihak gereja, silakan baca ini.

***

 

Ini Alasan Pimpinan Gereja Tolak Kedatangan Jokowi Rayakan Natal di Papua

 

Posted on Desember 12, 2014 by alexasinaga

 

Semakin hari, semakin ada saja gerakan yang menolak kehadiran Jokowi. Jika sebelumnya para mahasiswa yang selalu melakukan demo jika Jokowi datang, kini kumpulan pimpinan gereja di Papua menolak kehadiran Jokowi.

Sejumlah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan natal nasional di Jayapura, Papua, pada 27 Desember 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa saat jumpa pers di kantor P3W, Padang Bulan, Kota Jayapura, Kamis (11/12).

Pdt. Benny Giay menyatakan bahwa pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. Apalagi perayaan Natal itu akan menghabiskan dana puluhan miliar.

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi. Karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan Natal di tanah Papua. Jokowi dinilai sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang saat Natal, tapi kekerasan jalan terus.

 

“Jadi yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua, membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, bukan datang untuk membantai masyarakat Papua,” katanya.

 

Pdt. Titihalawa menjelaskan alasan gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi karena Negara belum mengambil tindakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan aparat keamanan yang melakukan pembantaian terhadap lima warga sipil di Paniai.

Presiden-presiden sebelumnya jika ada kejadian luar biasa, terutama penembakan terhadap warga sipil selalu memberikan pernyataan. Tetapi saat ini sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi.

 

“Semula kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan melakukan banyak hal untuk Papua, tapi melihat situasi Paniai yang mencekam karena ada warga sipil dibantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang merayakan Natal di Papua,” bebernya.

 

Sementara itu, Pdt. Socratez Sofyan Yoman berpendapat, menciptakan konflik di tanah Papua, termasuk peristiwa pembantaiaan di Paniai adalah strategi aparat keamanan untuk menciptakan konflik menjelang kedatangan Jokowi.

“Ini biasa, kalau ada pejabat Negara mau datang, harus ada konflik, agar aparat keamanan ditambah, kemudian dana keamanan bisa mengalir ke aparat keamanan. Kami menyesalkan pendekatan keamanan yang terus digunakan pemerintah,” ucapnya.

“Peristiwa di Paniai jelas-jelas dilakukan oleh aparat Negara, karena itu diharapkan tidak terus menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanpa bukti yang jelas, dan tuduhan itu harus dibuktikan bukan dengan saling menuding atau menuduh sesuatu tanpa bukti yang jelas,” ujarnya.

Ditambahkannya, selama ini OPM berjuang untuk Papua Merdeka, bukan berjuang untuk membunuh warga sipil. “Saya kira Negara harus bertanggung jawab, dan merupakan pembohongan public kalau ada OPM yang membunuh enam warga sipil,” pungkasnya. (jppn/silontong)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.223 kali, 1 untuk hari ini)