.

 

  • … peta politik pasca Pileg 2014 menunjukkan 11 parpol lain kompak menolak berkoalisi dengan PDIP. Maka Gubernur DKI Jakarta Jokowi itu hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang mantan bakal calon presiden saja.
  • Masalah ke II: Jokowi Terang-terangan Berbohong pada Warga DKI. Dengan maju sebagai Capres disaat baru menjabat sekitar 1,5 tahun, Jokowi telah menipu rakyat Jakarta pada Pilgub DKI lalu. Apa pun alasannya, kejadian ini merupakan sebuah kebohongan dan pengkhianatan yang nyata.
  • Termasuk penyebab merosotnya dukungan kepada Jokowi adalah ingkar janji. Kata anak betawi, belum jadi presiden, udah bohongin rakyat..
  • Masalah Ke III: Kasus Penyelewengan Pengadaan Bus Transjakarta. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung pun dalam waktu dekat berencana memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemeliharaan armada bus Transjakarta tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 Triliun.
  • Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto membenarkan pihaknya akan memeriksa pejabat teras Pemprov DKI.

Jakarta – KabarNet: PDI Perjuangan beberapa waktu lalu diprediksikan akan meraih lebih dari 30% suara, ternyata jauh meleset. Padahal sebelumnya, antusiasme memperkirakan kemenangan PDI Perjuangan akan tembus 30 persen lebih jika Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Ternyata hasil hitung cepat, PDI Perjuangan memperoleh suara hanya sekitar 19 persen.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menjadi presiden dinilai berat dengan gambaran hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak mudah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membangun koalisi dengan perolehan persentase tersebut paska pencapresan Jokowi.

Menurut Said, PDIP kemungkinan akan berkoalisi tidak lebih dari empat partai politik (parpol) saja, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). “Itu pun kalau PKPI tidak merapat ke Golkar. Sementara PBB sepertinya akan memilih ke Gerindra,” kata Said seperti dikutip Sindonews, Kamis 10 April 2014.

Ia mengamati, apabila suara PDIP dijumlahkan dengan suara teman koalisinya, maka modal pencalonan Jokowi dalam Pilpres nanti hanya sekitar 30 hingga 35 persen. “Itu artinya raihan suara Jokowi dalam Pilpres nanti tidak akan lari jauh dari hasil Pileg itu. Sebab perolehan suara PDIP dalam Pileg sesungguhnya sudah mencerminkan besaran dukungan pemilih kepada Jokowi dalam Pilpres nanti,” ujarnya.

Dengan perolehan itu, maka tidak mudah bagi Jokowi untuk menjadi presiden. Nah, Jumlah 30-an persen itu agak berat untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres nanti. Belum lagi peta politik pasca Pileg 2014 menunjukkan 11 parpol lain kompak menolak berkoalisi dengan PDIP. Maka Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang mantan bakal calon presiden saja.

Masalah ke II: Jokowi Terang-terangan Berbohong pada Warga DKI

Termasuk penyebab merosotnya dukungan kepada Jokowi adalah ingkar janji. Kata anak betawi, belum jadi presiden, udah bohongin rakyat.. Gubernur DKI Jakarta ini dianggap plin-plan dan tidak konsisten terhadap tanggung jawab yang diembannya sebagai Gubernur Jakarta. Jokowi saat itu secara LISAN maupun TERTULIS berjanji akan mengemban tugas selama satu periode (lima tahun) untuk memimpin Ibu Kota Jakarta jika terpilih menjadi gubernur.

Ada 19 janji Jokowi saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dulu, seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012. Situs ini memuat hasil catatan (janji Jokowi) dari Harian Terbit selama berkampanye. Salah satu janji Jokowi yang tertera pada urutan ke 8, adalah: Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014 (Pilpres). (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012).

Namun janji tinggallah janji. Jokowi ternyata menerima mandat untuk menjadi calon presiden dari partai PDIP. Jokowi mengingkari semua janjinya yang dia ucapkan dulu. Jokowi dinilai tidak konsisten sebagai seorang pemimpin. Jokowi pun dinilai pintar dalam memainkan sandiwara politik dan membohongi warga Ibu Kota yang telah memilihnya.

Sebelumnya Jokowi selalu mengatakan tidak akan nyapres dan berdalih masih mengurus Jakarta. Dengan maju sebagai Capres disaat baru menjabat sekitar 1,5 tahun, Jokowi telah menipu rakyat Jakarta pada Pilgub DKI lalu. Apa pun alasannya, kejadian ini merupakan sebuah kebohongan dan pengkhianatan yang nyata.

Fenomena ini mengingatkan kita kembali pada tahun 2004, saat rakyat mengelu-elukan SBY, karena dianggap sosok pembaharu dengan konsep menumpaskan korupsi, rakyat pun terbuai janji dan para pengusaha berbondong-bondong mendukung partai SBY, namun ternyata koruptor semakin berjubel di negeri ini.

Sekarang, akankah kita bakal termakan janji manis kembali? Terbuai angan seandainya Jokowi adalah tokoh capres yang bisa merubah nasib rakyat Indonesia? Ataukah rakyat akan kembali tenggelam dalam manisnya janji politik, yang semu dan tak pernah terwujud. Sungguh miris nasib rakyat di negeri ini, selalu menjadi korban permainan para politikus kotor.

Masalah Ke III: Kasus Penyelewengan Pengadaan Bus Transjakarta

Faktor lain turunnya dukungan kepada Jokowi adalah kasus dugaan penyelewengan pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Banyak pihak meminta penyidik Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung pun dalam waktu dekat berencana memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemeliharaan armada bus Transjakarta tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 Triliun.

Pihak Kejaksaan Agung sudah memiliki bukti adanya pembiaraan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam proyek tersebut. Selain itu KPK yang melakukan supervisi terhadap Kejakgung dalam kasus ini sudah mengantongi nama Michael Bimo, orang terdekat Jokowi yang mendapatkan proyek ini. Nama Michael Bimo yang juga politisi PDIP ini di Surakarta mendapatkan proyek khusus dari Jokowi untuk pengadaan bus TransJakarta ini.

Kejaksaan Agung sendiri saat ini baru menetapkan dua tersangka yaitu Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu. Keduanya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek ini. Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto membenarkan pihaknya akan memeriksa pejabat teras Pemprov DKI.

Sebelumnya berbagai elemen masyarakat seperti Forum Warga Jakarta (FAKTA) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mendesakkan hal serupa. FAKTA bahkan telah beberapa kali menyambangi KPK untuk memberikan data terkait kasus ini. Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan ada indikasi permainan antara PT San Abadi selaku agen pemegang merek (APM) bus ANKAI di Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Indikasi kecurangan dapat dilihat dari bus baru Transjakarta yang beberapa komponennya terlihat berkarat, tidak adanya berkas acara terima barang serta spesifikasi tabung BBG yang tidak sesuai rekomendasi BPPT. [KbrNet/Slm]

Judul asli: Peluang Jokowi Menangi Pilpres 2014 Berat

Posted by KabarNet pada 12/04/2014

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 906 kali, 1 untuk hari ini)