Jokowi Watch: Ada 6 Proyek Kakap di Balik Kebakaran Gedung Kejagung?



Kondisi gedung Kejagung pasca kebakaran Sabtu (22/8/2020) malam./Ist

 

Jakarta — Spekulasi dibalik terbakarnya Gedung Korps Adhiyaksa Kejaksaan Agung tak bisa dibendung. Pasalanya, saat ini Kejaksaan sedang fokus menangani kasus-kasus besar, diduga melibatkan orang-orang penting di republik ini.

Namun, Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Sitorus meminta publik tidak melulu hanya mengkaitkan peristiwa kebakaran Gedung Kejagung dengan kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Hal itu dikatakan Tigor saat menjawab pertanyaan wartawan soal ruangan Jaksa Pinangki yang ikut terbakar yang diduga disengaja untuk menghilangkan barang bukti atau berkas-berkas perkara terkait.

“Ada kemungkinan kebakaran Kejagung terkait penunjukan langsung dalam pengadaan barang intelejen. Kejagung pada 2019 melakukan penunjukan langsung 6 paket proyek kakap,” ungkap Tigor melalui keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Menurut Tigor, penunjukan langsung di Kejagung itu memang mempunyai dasar hukum. Tetapi perlu diingat juga kompetensi perusahaan yang ditunjuk mestinya bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

“Keenam paket tersebut kami duga dikuasai oleh satu orang yang terafiliasi ke parpol pendukung pemerintah. Sementara teknis lapangannya juga demikian. Seluruh perusahaan yang ditunjuk saling berhubungan dan diduga hanya sebagai pinjam bendera. Bahkan dua perusahaan beralamat fiktif,” beber Tigor.

Tigor mengaku sudah sejak 15 Desember 2019 lalu berkirim surat ke Kejagung dengan menyertai bukti-bukti tentang dugaan kecurangan pelaksanaan pengadaan barang senilai Rp 880 miliar.

“Sayangnya, sampai Gedung Kejagung ludes terbakar, kami tak memperoleh jawaban apapun,” ujar Tigor.

Tigor merinci dalam proses penunjukan langsung harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya perusahan bonafid, domisili kantor tunggal, dua pembanding barang harus equivalen dengan barang yang disepakati dari segi kualitas dan harga untuk menghindari mark up dan under speck serta PPK harus objekjif dalam menetapkan harga

Dari dokumen resmi yang Jokowi Watch peroleh, enam paket penunjukan langsung di Kejagung masing-masing pengadaan peralatan dan sistem majemen informasi DPO dengan nilai pagu Rp 49.366.700.000. PT PIP dipercaya melaksanakan proyek tersebut.

Berikutnya pengadaan perangkat operasi intelijen dengan nilai pagu Rp 73.883.698.000. PT NI ditunjuk melaksanakan proyek.

Selanjutnya pengadaan perangkat analisis digital cyber dan persandian dengan nilai pagu Rp 106.837.690.000. Perusahaan yang ditunjuk PT DF

Adapula pengadaan system monitoring dan analisis cyber dengan nilai pagu Rp 107.837.690.000. Perusahaan yang ditunjuk PT IG.

“Selanjutnya pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring center dipercayakan kepada PT NS serta pengadaan peralatan counter surveillance tahap III nilai pagu Rp 379.782.040.000 kepada PT MWM,” ungkap Tigor.

Kata Tigor, dari hasil investigasinya, hampir semua perusahaan yang ditunjuk tidak berkompeten melaksanakan pengadaan barang.

“Contohnya kantor PT MWM yang tutup sejak 8 bulan yang lalu. Kantor tersebut dipakai hanya pada saat adanya proyek penunjukan,” ucap Tigor.

Tigor mensinyalir seluruh peralatan yang dibeli lewat enam paket penunjukan langsung sudah ludes terbakar.

“Karena yang terbakar kan gedung Jamiintel,” kata Tigor.

Tigor menambahkan, enam paket penunjukan langsung senilai Rp 880 miliar itu dilakukan menjelang masa jabatan Jaksa Agung M Prasetyo berakhir.

Di sisi lain, Tigor menyakini ada kelompok yang hendak menggiring Jaksa Agung ST Burhanudin ke pusaran opini negatif.

“Ada kemungkinan terkait isu reshuffle. Tapi saya yakin penyidik kepolisian pasti bekerja secara profesional dan akan mengungkap penyebab kebakaran,” pungkas Tigor.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono juga meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kebakaran yang melahap nyaris seluruh bangunan di gedung utama. Ia percaya kepolisian bakal mengusut tuntas penyebab kebakaran.

“Kami mohon tidak membuat spekulasi dan asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Artinya mari kita sabar menunggu hasil (penyelidikan) pihak kepolisian,” ucap Hari.

Untuk diketahui Kejaksaan Agung sedang menangani sejumlah dugaan korupsi kelas kakap di Indonesia. Di antaranya perkara pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, Korps Adhyaksa juga tengah mengerjakan perkara Djoko Tjandra yang juga menyeret nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari kasus dugaan suap.

Editor: Alfian Risfil A

 by REDAKSI in HeadlineNasional

kronologi.id  26/08/2020

(nahimunkar.org)

(Dibaca 585 kali, 1 untuk hari ini)