Oleh Suswinarno

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pembelian tanah Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi.

Dalam bahasa Anggota III BPK, Prof Eddy Mulyadi Soepardi, pada kasus pembelian tanah Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, telah terjadi penyimpangan yang sempurna.

RS Sumber Waras00016/ Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dan ancaman hukumannya diatur pada pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan pasal 2 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam kasus pembelian tanah Sumber Waras, KPK sebagai penegak hukum pemberantas korupsi telah minta BPK untuk melakukan audit investigasi. BPK sebagai instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara telah melaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya bahwa telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 191.334.550.000,00.

Unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan kasus pembelian tanah Sumber Waras adalah:

  1. Setiap orang, artinya subyek yang bertanggung jawab.
  2. Melawan hukum, yaitu melanggar Perpres RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam kasus pembelian tanah Sumber Waras, (minimal) ada orang lain yang diperkaya, yaitu penjualnya.
  4. Merugikan keuangan Negara, sudah jelas terpenuhi yaitu Rp 191.334.550.000,00.

Unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 3 yang berkaitan dengan kasus pembelian tanah Sumber Waras adalah:

  1. Setiap orang, artinya subyek yang bertanggung jawab.
  2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu (minimal) menguntungkan orang lain/penjual.
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Karena pembelian tanah Sumber Waras melanggar Perpres RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tentu ada pejabat yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan apakah Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, dan/atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
  4. Merugikan keuangan Negara, sudah jelas terpenuhi yaitu Rp 191.334.550.000,00.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pembelian tanah Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi.

Bagaimana dengan unsur niat jahat?  Bukankah pada pembelian tanah Sumber Waras tidak ditemukan adanya niat jahat?

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur adanya niat jahat. Berdasarkan Undang-Undang, maka semua unsur tindak korupsi dalam kasus pembelian tanah Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta sudah terpenuhi.

Kedua, niat baikpun tidak dapat menghalalkan proses yang melanggar hukum. Seseorang yang mencuri uang kantor untuk disumbangkan semuanya ke masjid/gereja, tidak menggugurkan perbuatan korupsinya (walaupun dia “berniat baik”).

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Pengadaan/pembelian tanah Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta tidak berdasarkan (melanggar) Perpres RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik perencanaannya, pelaksanaannya, tim pelaksananya, maupun penyerahan hasilnya.
  2. Kerugian Negara secara definitive sudah terjadi.
  3. Pelanggaran hukumnya jelas, terang-benderang.
  4. Dalam menghitung kerugian Negara, tidak ada kaitannya dengan NJOP maupun lokasi tanah.
  5. Semua unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah terpenuhi secara sempurna.
  6. Niat jahat tidak diatur sebagai unsur tindak pidana korupsi. Niat baikpun apabila merugikan Negara dan melanggar hukum akan dipidana.

Dalam bahasa Anggota III BPK, pada kasus pembelian tanah Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, telah terjadi penyimpangan yang sempurna (lihat: lampiran wawancara Anggota III BPK).

Lampiran

Anggota III BPK : Kami Bantu KPK, Tak Ada Muatan Politik!

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Anggota III BPK, Prof Eddy Mulyadi Soepardi menepis tudingan audit yang dilakukan BPK ngaco. Ditegaskan bahwa audit BPK dilakukan profesional dan sesuai amanat konstitusi.

Dicegat saat tiba di kantornya gedung BPK, Jumat siang (15/4/2016) Eddy menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan dari berbagai media masa, termasuk Teropong Senayan. Berikut petikannya.

W (Wartawan) : Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan audit BPK ngaco. Apa tanggapan Anda?

EM (Eddy Mulyadi): BPK bertugas melakukan audit untuk memeriksa apakah penggunaan keuangan negara dilakukan dengan propers atau tidak sesuai dengan standar akutansi keuangan negara. Audit keuangan yaitu berupa laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang dilakukan atas dasar perintah konstitusi. Selain itu BPK juga melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu salah satunya berupa audit investigasi. Beda jenis audit beda tujuan. Jadi jangan kita berdebat tentang hasil audit. Karena ini merupakan hasil audit profesional yang dilakukan dengan penugasan. Jadi tidak liar. Bila auditor yang tidak menggunakan surat tugas, baru itu ngaco. Kalau audit dilakukan ada surat tugas, ada proses audit, ada laporan audit, ada direview berjenjang dan terakhir disidang badankan menurut saya tidak ngaco. Karena sudah dilakukan sesuai kriteria dan sesuai dengan perintah konstitusi. Jadi dimana ngaconya! Jadi ngaco dan tidak ngaco referensinya apa? Jadi harus paham audit dulu. Auditor itu pemeriksa, Auditi yang diperiksa. Dua duanya dilandasi UU bukan suka tidak suka.

W : Benarkah ada kesalahan yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

EM : Audit itu tidak pernah mengatakan salah dan benar. Tidak pernah. Salah dan benar itu kalau audit investigasi diputus oleh hakim di pengadilan. Saya rasa tidak ada laporan BPK yang mengatakan salah atau benar. Anda bisa baca buku dimana saja bahwa auditor itu tidak menilai salah-benar. Yang dihasilkan adalah memeriksa soal fairness, wajar atau tidak. Bukan salah- benar. Yang dilakukan audit investigasi BPK memang beda dengan audit keuangan.

W : Jadi apa hasil audit investigasi itu?

EM : Saya sudah katakan audit investigasi sudah selesai. Dan saya yakinkan dan saya pastikan ada kerugian keuangan negara. Kenapa? Karena penyimpangannya begitu sempurna. Begitu sempurna!

Kalau tidak ada penyimpangan lalu kita bilang ada kerugian negara itu ngaco. Namun, kalau ada penyimpangan dan penyimpangan sempurna saya jamin adanya kerugian negara itu. Karena saya yang mengkoordinasikan audit itu. Saya menjadi koordinator audit investigasi itu bukan kehendak saya. Namun kehendak badan ini (BPK). Audit ini dilakukan bukan hanya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi untuk seluruh Indonesia. Saya pernah terlibat dalam pengungkapan 6800 kasus korupsi saat masih di BPKP. Saya ini besar sebagai auditor. Lebih dari 30 tahun saya menjadi auditor. Jadi saya tegaskan ini tidak ada muatan politik! Ini adalah fakta! Fakta ada penyimpangan yang sempurna.

W : Sempurnanya seperti apa?

EM : Lengkap!

W : Apakah itu pula yang diberikan kepada KPK?

EM : BPK itu diminta melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti oleh user. Penyampaian tidak harus semata-mata langsung keluar. Sebab bisa dengan berbagai tahapan. Ada diskusi, ekspose, saling melengkapi data. Semua itu saya jaga dan bertanggungjawab.

W : Mengapa Ahok tidak dipanggil oleh majelis kode etik?

EM : Tidak harus dipanggil. Kode etik bukan urusan BPK, tapi menjadi board (Majelia Kehormatan dan Kode Etik) yang terdiri dari dua dari internal, dua akademisi UGM, dua akademisi UNPAD dan satu praktisi senior auditor profesional. Bukan ahli bangunan. Kita sudah memeriksa dan menerima laporannya.

W: Mengapa surat Ahok tidak ditanggapi?

EM : Saya tahu surat itu. Saya sudah tahu Ahok yang mengadukan. Untuk apa dipanggil?

W : Pemrov DKI Jakarta menyoal hasil penyelidikan BPK?

EM : BPK tidak pernah melakukan penyelidikan. BPK melakukan pemeriksaan!

W : Bagaimana logikanya sehingga ada perbedaan pendapat antara BPK dengan Pemprov DKI Jakarta?
EM : Audit tidak pakai logika. Kami mengumpulkan fakta-fakta.

W : Ada perbedaan indikasi kerugian negara….

EM : Bukan indikasi. Ini (kerugian negara-red) sudah release. Sudah terjadi. Indikasi itu saat dalam LKPD. Sudah dijelaskan Ketua BPK kepada KPK dan DPRD. Kalau nanti hasilnya seperti apa oleh KPK, silahkan.

W : Benarkah BPK menyembunyikan data seperti dituduhkan Ahok?

EM : Saya ingin tanya balik, yang masuk akal yang menyembunyikan data itu yang mencari data atau yang punya data? BPK itu memeriksa untuk mencari data dan fakta. Jangan di bolak-balik.

Sekali lagi jangan dibalik-balik. Mau korupsi jenis apa lagi saya paham. Saya membantu pimpinan KPK sejak awal berdiri. Saya berkeliling pengadilan sebagai ahli membantu penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK.

Kita ini membantu KPK untuk membuat terang suatu perkara. Kalau tidak terang ya sudah. Saya tidak ada masalah. Faktanya kami menemukan ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Dan penyimpangannya sempurna.

W : Ahok mempertanyakan kekayaan anggota BPK….

EM : Itu pekerjaan Gubernur apa KPK? Ada Gubernur nanyain LHKPN saya rasa baru kali ini. LHKPN itu jangan dikomentari kalau tidak ada harta yang tidak benar. Saya sudah tiga kali melaporkan kepada KPK. Tidak pernah ada masalah. Anggota yang lain juga sama taat melaporkan. Saya ingin memperbaiki permasalahan keuangan negara.

W : Apakah lahan yang dibeli itu sudah menjadi aset Pemprov DKI Jakarta?

EM : Kalau Anda membeli rumah dan sudah melunasi, kapan akan menempati. Lusa atau dua tahun lagi? Nah sekarang dilahan yang sudah dibeli itu masih ada bangunan rumah sakit yang dipakai atau tidak?

W : Masih.

EM : Uang sudah keluar atau belum?

W : Sudah.

EM : Anda simpulkan sendiri. Inilah yang antara lain saya katakan terjadi penyimpangan sempurna.

W : Ada salam dari pak Ahok yang mendoakan Anda panjang usia.

EM : Senang sekali salam kembali. Panjang umur. Alhamdulillah. Salam kembali, sama-sama saya juga mendoakan panjang umur. Saya yakin lama-lama pak Ahok akan paham.*/(ris)/teropongsenayan

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.725 kali, 1 untuk hari ini)