Jumat, 07 November 2014, 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peluncuran kartu ‘sakti’ dinilai bisa menjadi blunder bagi Presiden Jokowi. Bahkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi dalam masalah hukum.

“Jokowi bisa blunder yang bukan tidak mungkin berakibat fatal misalnya tersandera kasus korupsi,” kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Republika, Jumat (7/11).

Dia mengatakan, meski sejauh ini pemerintah mengaku belum menggunakan dana APBN dalam program tersebut, hal itu tetap menjadi pertanyaan. Dana (Corporate Social Responsibility) yang disebut digunakan untuk pembiayaan awal kartu ‘sakti’ justru lebih rawan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.

Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas terkait penggunaannya untuk pertanggungjawaban ke publik. Jika tidak, hal itu justru bisa menjadi bumerang. Apalagi, dana CSR dari swasta sangat rawan terhadap kepentingan.

Akuntabilitas penggunaan dana, kata dia, harus jelas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Apalagi ini anggarannya bukan sedikit, maka harus dipastikan tranparansinya,” ujarnya

Reporter : Mas Alamil Huda
Redaktur : Erik Purnama Putra

***

Kartu Sakti Jokowi

Pak Jokowi. Anggaran Cetak ‘Kartu Sakti’ Darimana?

Friday, 07 November 2014, 13:48 WIB

277165_jokowi-luncurkan-kartu-sakti_663_382-foto-vivacoid

277165_jokowi-luncurkan-kartu-sakti_663_382-foto-vivacoid

Presiden Joko Widodo memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis pada warga yang berhak di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPR RI. Muhammad Luthfi, mempertanyakan kebijakan presiden Jokowi seperti kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, dan lainnya.

“Itu anggaran nyetak kartunya darimana?” ujar Luthfi, saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta pada Jumat (7/11) pagi.

Anggota komisi VIII DPR RI ini mengimbau Jokowi untuk berhati – hati dalam membuat kebijakan, terutama berkaitan dengan pengadaan. Harus ada mekanismenya.

Jangan sampai menyalahi mekanisme yang ada. Jokowi tidak bisa serta – merta menjalankan kebijakan seenaknya. Harus diawasi dan bicara dulu dengan DPR.

“Dalam UU APBN jelas tidak ada itu kartu indonesia sehat, kartu indonesia pitnar, dan lainnya,” imbuh Luthfi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

“Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?” ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11).

“Program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya,” lanjut dia.

Redaktur : Erdy Nasrul

(nahimunkar.com)

buku_nm_83228005

Buku Ummat Dikepung Maksiat, Politik Kotor & Sesat Karya Ustadz Hartono Ahmad Jaiz

(Dibaca 929 kali, 1 untuk hari ini)