Demonstrasi mahasiswa HMI menuntut Jokowi diperiksa dalam kasus korupsi bus Transjakarta di Bundaran HI Jakarta

.

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah, meyakini kalau kasus dugaan korupsi bus Trans Jakarta bakal menjadi sandera bagi Joko Widodo (Jokowi) bila terpilih sebagai presiden periode 2014-2019.

Pasalnya, dari berbagai pengalaman, bila legislatif atau DPR menggalang hak angket, tentunya ini akan dijadikan bahan untuk menyandera Jokowi, dan itu akan berlangsung selama lima tahun ia menjabat.

“Persis seperti kasus Boediono, ini akan sandera selama lima tahun. Kalau seperti itu, presiden (Jokowi) itu tidak bisa ngapa-ngapain,” katanya kepada Okezone, Minggu (1/6/2014).

Menurut dia, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah dilema berat, ini yang menyebabkan seakan kasus ini seolah diulur-ulur, mengingat ketika mantan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono disidang tentu akan terungkap berbagai hal.

“Pasti dia akan cerita soal hubungan dengan Jokowi, kenapa dia bisa kerja sama dengan Bimo. Itu pasti terungkap di persidangan,” terangnya.

Fahri memang tidak ingin menyatakan siapa yang berniat menyandera Jokowi dengan kasus bus berkarat ini, karena itu ada di ranah Kejagung. Sehingga, Kejagung yang memiliki kewenangan untuk menjelaskannya.
(hol) Senin, 02 Juni 2014 08:15 wib | Arief Setyadi – Okezone

***

Tangkap Gubernur Jokowi

Jumat, 30/05/2014 15:02:32

Gubernur Jokowi selalu menuduh lawan politiknya lakukan kampanye hitam. Padahal dia seenaknya melanggar hukum tanpa ditindak sama sekali.Mengapa Mabes Polri diam saja?

Ini bukan kampanye hitam (black campaign), tapi upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum. Kalau hukum ditegakkan maka Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mestinya telah menangkap atau setidaknya memanggil dan memeriksa Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Betapa tidak?

Adalah Jokowi dan Jusuf Kalla dari koalisi PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB, yang mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden dan wakil presiden pada Senin, 19 Mei lalu,  di Gedong Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Pasti tak ada perdebatan, semua sepakat, bahwa deklarasi itu adalah peristiwa atau agenda politik. Padahal Gedung Joang 45 itu adalah cagar budaya yang berada di bawah perlindungan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai aset  Pemerintah Provinsi di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Sebagai gedung bersejarah, Gedong Joang 45 tak boleh digunakan untuk kegiatan politik apa pun.

Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2010, menyebutkan dengan jelas bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan sosial, ilmu pengetahuan, agama, teknologi, kebudayaan, dan atau pariwisata. Yang diharamkan adalah penggunaannya untuk kepentingan politik sebagaimana yang dilakukan Jokowi dan Jusuf Kalla ketika mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (lihat Okezone 19 Mei 2014).

Apalagi yang menggunakan Gedung Joang untuk keperluan politik itu adalah Jokowi, yang tak lain Gubernur DKI Jakarta. Artinya, selaku gubernur, Jokowi wajib tahu bahwa Gedung Joang tak boleh digunakan untuk kepentingan politis. Oleh karena itu, Jokowi selaku Gubernur yang menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan Gedung Joang harus dikenai ancaman pidana sesuai UU nomor 11 tahun 2010.

Tak kepalang tanggung, ancaman hukuman terhadap pelanggaran undang-undang ini adalah 5 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Kalau pelaku pelanggaran adalah pejabat negara (seperti Gubernur Jokowi) maka hukumannya diperberat sepertiga dari yang telah ditentukan. Artinya, dengan ancaman hukuman itu polisi bisa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jokowi  guna keperluan pemeriksaan.

Tindakan Jokowi selaku Gubernur Jakarta yang menginjak-injak hukum di Gedung Joang sudah semestinya ditindak tegas. Gubernur itu tak boleh dibiarkan dengan jumawa menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk melecehkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu seenak perutnya.

Ketika hari itu deklarasi dilaksanakan, para pengurus atau pengelola Gedung Joang sama sekali tak diberitahu. ‘’Kami tak dilibatkan, kami hanya melihat saja,’’ ujar salah seorang pengurus Gedung Joang 45 kepada wartawan Okezone. Selain itu, penggunaan gedung itu tanpa membayar sewa sepeser pun aliasn gratis. Pendek kata Jokowi yang bekas Walikota Solo itu (kota kecil berpenduduk 500 ribu di Jawa Tengah) sekarang betul-betul mendemonstrasikan kekuasaannya dengan pongah di hadapan para pengurus Gedung Joang 45 dan rakyat.

MICHAEL BIMO PURTANTO, PEDAGANG MEBEL

Padahal sudah semestinya selaku Gubernur, Jokowi harus memberi contoh dan teladan  kepada rakyatnya sebagai orang yang patuh hukum. Apalagi Jokowi seorang calon presiden, yang bila terpilih akan menjadi orang paling berkuasa di Indonesia. Bisa Anda bayangkan presiden seperti apa jadinya kelak Jokowi bila terpilih, kalau masih menjadi gubernur saja dia seenaknya mempertontonkan perbuatan melawan hukum tanpa ada tindakan apa pun dari aparat hukum.

Sebenarnya ketika Jokowi mendeklarasikan pencalonannya di Gedung Joang, 19 Mei lalu, portal berita Okezone sudah sempat menuliskannya menjadi berita dengan judul ‘’Deklarasi Jokowi-JK di Gedung Joang Melanggar UU’’. Tapi anehnya berita itu tak ada kelanjutannya (follow up story) sama sekali.

Yang lebih menarik media lainnya, termasuk televisi, tak ada yang tertarik mengikutinya. Padahal peristiwa ini tentu punya nilai berita yang bagus: seorang gubernur yang jadi calon presiden menginjak-injak hukum. Dapat diduga, berita ini hilang dari permukaan karena ada ‘’operasi’’ untuk membungkam media massa. Kalau tidak, bagaimana mungkin berita itu menghilang begitu saja?

Yang paling menyedihkan lagi, meski tindakan Gubernur Jokowi jelas-jelas melanggar hukum dalam menggunakan Gedung Joang 45 untuk kepentingan politik, sampai sekarang kepolisian pura-pura tak mengerti hukum dan undang-undang, sehingga sekali pun belum pernah Jokowi dipanggil dan diperiksa polisi. Sungguh Jokowi seorang pejabat yang kebal hukum.

Itu pula tampaknya yang terjadi dalam kasus bus berkarat. Kejaksaan Agung yang memeriksa perkara ini pun tampaknya sudah ‘’masuk angin’’. Coba, mesti masalahnya sudah sangat jelas, terjadi korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran (mark up), sampai sekarang pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung tampak mengambang.

Padahal perkara ini menyangkat korupsi uang negara sebesar Rp 1,5 trilyun. Dua orang tersangka yang ditahan hanya tingkat pejabat kecil. Pejabat tertinggi yang diperiksa adalah Udar Pristono, bekas Kepala Dinas Perhubungan Jakarta. Udar sudah dinyatakan Kejaksaan Agung sebagai tersangka meski pun ia tak dikenakan penahanan.

Sementara Gubernur Jokowi sama sekali belum tersentuh. Bahkan Michael Bimo Putranto, teman dekat Jokowi sesama pedagang mebel di Solo, hanya pernah dipanggil dan diperiksa setengah jam di Kejaksaan Agung. Padahal Bimo dikabarkan sebagai orang dekat Jokowi yang berada di balik skandal impor bus berkarat dari China itu.

Di kalangan para pejabat Pemda DKI, Bimo dikenal sebagai teman Jokowi dan ikut menjadi orang yang sangat berkuasa di Pemda DKI, sejak Jokowi dilantik menjadi gubernur. Bayangkan, Bimo yang pengusaha swasta itu, pernah berangkat ke China bersama rombongan pejabat Pemda DKI, dan Bimo mewakili Gubernur Jokowi yang tak bisa turut dalam rombongan.

Kuasa Hukum Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu, Razman Arif,  tampaknya sudah menduga kasus itu akan ditimpakan kepada kliennya saja. Padahal pengadaan 656 unit bus itu merupakan perintah Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang dikonkritkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 dan APBD 2013. Proyek impor bus ini adalah andalan Jokowi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas Ibu Kota yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Pristono sebagai pengguna anggaran (PA) diperintahkan Gubernur untuk mendatangkan bus melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 2082/2012.  “Kalau memang ada kesalahan, mestinya Jokowi melakukan pembinaan, pencegahan, dan pengayoman terhadap anak buahnya. Bukan membiarkan itu terjadi dan kemudian menjerumuskan (Pristono) ke ranah hukum sekalian,” kata Razman Arif di Balai Kota DKI Jakarta, 26 Mei 2014.

Dikatakannya, lampiran SK Gubernur menyatakan  bahwa pengguna anggaran (PA) dipegang oleh Kepala Dinas Perhubungan dan yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Jakarta, Drajat Adyhaksa. Tugas dan wewenang Udar Pristono dalam SK itu hanya sebatas administratif. Sementara segala teknis proses pengadaan itu dikuasakan ke KPA Drajat Adyhaksa.

“Jika memang ada kesalahan dalam proses pengadaan bukan berarti dosa itu serta-merta ditanggung KPA dan PA saja, tapi juga Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai penanggung jawab anggaran daerah,” kata Razman.

Untuk diketahui, proses kedatangan bus Transjakarta dari China berlangsung dua tahap. Tahap pertama pada 2013,  tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 125 unit bus. Semua unit itu telah dioperasikan. Sebelum dioperasikan kondisinya telah ditinjau langsung oleh Jokowi. Tahap kedua, Januari 2014, datang lagi 531 unit bus dari China.

“Tahap pertama tak ada masalah. Pada tahap kedua barang, jenis, dan spesifikasinya sama. Hanya saja ditemukan 14 unit bus yang rusak tapi diopinikan seakan-akan semuanya rusak,” kata Razman.

Sampai saat ini, bus tahap kedua yang  531 unit bus jenis articulated (bus gandeng), single, dan bus sedang, digudangkan di tempat penyimpanan di Ciputat, Tangerang Selatan. Bus-bus itu sama sekali belum dioperasikan. Tampaknya semua bus itu akan jadi besi tua. Apakah Gubernur Jokowi sama sekali tak turut bertanggung jawab? (AN) si online

(nahimunkar.com)

(Dibaca 912 kali, 1 untuk hari ini)