Dianggap Dalang Bencana, Mahasiswa Desak Pemerintah Tutup Freeport.

Guru Besar Hukum Pidana: Pemerintah Jokowi telah perpanjang kontrak Freeport

Inilah berita-berita seputar kasus freeport yang sedang ramai di Indonesia.

***

Lima Tuntutan kepada Pemerintah Jokowi-JK soal Kasus Freeport

PB HMI MPO menilai “kehadiran Freeport hanya membawa bencana bagi rakyat Indonesia”, untuk itu PB HMI MPO dengan tegas menyerukan kepada semua pihak, khususnya pemerintah Jokowi-JK agar:

  1. Segera memutuskan kontrak PT Freeport di Indonesia.
  2. Memberantas mafia Freeport.
  3. Mendorong BUMN untuk mengelola Freeport sebagai aset Negara.
  4. Pemerintah Jokowi-JK harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua.
  5. Jika Jokowi-JK tidak segera meng-indahkan poin di atas, maka PB HMI MPO menuntut Jokowi-JK segera mundur dari jabatannya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO)

MUHAMMAD FAUZI

KETUA UMUM

Demikian inti Pernyataan Sikap PB HMI MPO Terkait Polemik Freeport, dengan judul

PUTUSKAN KONTRAK PT FREEPORT DI INDONESIA, yang dimuat di situs http://hminews.com/, 09/12/2015.

***

Dianggap Dalang Bencana, Mahasiswa Desak Pemerintah Tutup Freeport

‘Dianggap Dalang Bencana, Mahasiswa Desak Pemerintah Tutup Freeport’

Jakarta, Aktual.com – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Front Nasionalisasi Freeport (FNF) kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor pusat PT Freeport Indonesia, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, kamis, 10 Desember 2015.

Koordinator massa aksi, Billy mengatakan, bahwa dari semua kegaduhan politik yang belakangan ini terjadi, adalah ulah dari PT Freeport Indonesia yang dengan sengaja mengadu domba pejabat eksekutif dan legislatif. Tak hanya itu, Freeport juga salah satu perusahaan tambang yang paling bertanggung jawab atas dampak negatif yang selama ini diderita masyarakat Papua.

Laporan: Warnoto/11 Desember 2015 7:56 AM

***

Guru Besar Hukum Pidana: Pemerintah Jokowi telah perpanjang kontrak Freeport

11 Desember 2015

jokowi

POSMETRO INFO – Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Romli Atmasasmita mengatakan kasus pencatutan Presiden dan Wakil Presiden terhadap persoalan Freeport sudah tidak relevan dan sudah final. Hal ini ia katakan karena pers rilis yang dibuat pemerintah telah tertulis dan menjelaskan demikian.

“Case closed. Sudah tidak relevan lagi bicara kasus Freeport Indonesia dan Setya Novanto. Toch siaran pers kontrak Freeport Indonesia di acc pemerintah sebelum tahun 2019,” tulisnya dalam akun Twitter pribadi miliknya @romliatma siang ini.

Romli, yang menjadi salah satu arsitek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah nampak menyesalkan keadaan demikian. Presiden, menurutnya jika membuat kebijakan atau sesuatu alangkah bijak jika dipikirkan terlebih dahulu. Bukan justru membuat kebijakan tersebut dengan terburu-buru.

“Makanya kalau jadi pemimpin 250 juta rakyat, sebelum buat pernyataan tentang Freeport pikir dulu yang matang, jangan grasak grusuk.”

Menurutnya apa yang terjadi sama halnya yang disampaikan oleh salah satu Presiden Amerika Serikat, yakni kampanye itu satu hal, tetapi pelaksaan dari apa yang dikampanyekan tersebut lain halnya. Artinya tidak sepadan apa yang telah dikatakan pada masa-masa kampanye yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Perpanjangan Freeport yang telah jelas dilakukan oleh pemerintah menurutnya merupakan satu bahagian sifat yang melawan dari banyaknya percobaan yang diusulkan atau perbantuan oleh para pemerhati. “Pers rilis bahwa pemerintah sepakat perpanjang kontrak merupakan alasan menghapuskan sifat melawan percobaan.” [vi]/ posmetro.info

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.137 kali, 1 untuk hari ini)