(Foto : Ist)


JAKARTA (Netralitas.com): Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar dua anggota Densus 88 yang menyalahi prosedur saat mengawal Siyono hingga tewas, dimasukkan dalam ranah hukum pidana.

Persidangan yang dilakukan oleh Propam Polri hanya sebatas pada etik. “Masalah ini tidak cukup hanya masuk dalam ranah etik. Setidaknya ada pemeriksaan pidananya,”  ungkap Komisioner Komnas HAM Imbadun Rahmat usai rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (12/4).

Karena itulah, Komnas HAM menunggu respons dari pihak kepolisian, apakah clue Komnas HAM dari hasil otopsi akan berlanjut ke pemeriksaan pidana atau tidak?

Menindaklanjuti adanya kejanggalan dalam kasus kematian Siyono, Komnas HAM sudah mengirimkan surat kepada Kapolri badrodin Haiti.

Bahkan, untuk memberikan penjelasan kepada publik, Badrodin Haiti dan jajarannya akan dipanggil Komisi III DPR RI sebagai langkah pengawasan dari lembaga legislatif kepada lembaga Polri.

Pengawasan oleh Komisi III kepada Polri, kata Imbadun, harus terus ditingkatkan, agar upaya membenahi kinerja kepolisian, khusus Densus 88, pasca kasus Siyono, bisa benar-benar diwujudkan, bukan sekedar wacana.

“Memang dibutuhkan tekanan politik, agar kepolisian lebih serius melakukan pembenahan. Perlu dilakukan upaya pemaksaan kepada kepolisian, agar dalam melakukan pembenahannya bisa lebih tersistem dan mendalam,” tandasnya.

Kadiv Propam Polri, Irjen M Iriawan mengungkapkan, dalam kasus kematian Siyono, ada dua anggota Densus 88 yang diduga telah melakukan kesalahan prosedur saat menjalankan tugasnya mengawal Siyono.

Salah satu prosedur yang dilanggar adalah, tidak dilakukan pemborgolan kepada Siyono. Ketika berada di dalam mobil, hanya ada dua pengawal, yakni satu sopir dan satu lainnya pengawal. Padahal, dalam pengawalan harus ada petugas di sisi kiri dan kanan Siyono.

Sumber: netralitas.com/12 Apr 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.082 kali, 1 untuk hari ini)