Ilustrasi : bbc.com


Wakil Ketua MPR Fadli Zon menegaskan, penanganan kasus ini tak cukup dengan sekadar sidang etik, namun harus diberikan sanksi berat. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) harus ditanggapi serius.

“Harus ada pembenahan dan sanksi berat. Satu orang saja kita permasalahkan bertahun-tahun, ini sebegitu banyak. Era Reformasi tekankan HAM,” tegasnya.

Inilah beritanya.

***

Kematian Siyono, Fadli Zon : Muhammadiyah Berhasil “Menampar” Kepolisian

M Fadli Zon

Wakil Ketua MPR Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan wartawan setelah mengunjungi posko pengungsian sementara warga Rohingya di Kuala Langsa, Kota Langsa. Aceh, (24/5). DPR akan mendesak dunia Internasional untuk menangani permasalahan imigran Etnis Rohingya asal Myanmar yang banyak terdampar di kawasan Asia terutama Indonesia. ANTARA FOTO/Syifa/Irp/ss/Spt/15.

SangPencerah.com- PP Muhammadiyah mendampingi keluarga almarhum Siyono yang tewas secara misterius setelah ditangkap karena diduga sebagai teroris. Dari sanalah ditemukan indikasi adanya tindak kekerasan atas kematiannya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, tindakan Muhammadiyah harus dihargai untuk mengungkap kesalahan polisi, khususnya Densus 88 Antiteror Mabes Polri, dalam menangani kasus ini.

“Apa yang dilakukan Muhammadiyah harus dihargai dan menjadi tamparan bagi kepolisian, Densus 88 bagaimana terjadi pelanggaran, karena apa pun ceritanya kalau ditahan kemudian meninggal itu pelanggaran. Polisi benar lakukan sidang etik terhadap perkara Siyono,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Fadli, penanganan kasus ini tak cukup dengan sekadar sidang etik, namun harus diberikan sanksi berat. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) harus ditanggapi serius.

“Harus ada pembenahan dan sanksi berat. Satu orang saja kita permasalahkan bertahun-tahun, ini sebegitu banyak. Era Reformasi tekankan HAM,” tegasnya.

Berdasarkan agenda DPR sendiri, komisi III hari ini, pukul 13.00 WIB, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PP Muhammadiyah, Komnas HAM, dan KontraS. Jadwal ini sesuai rencana komisi hukum itu sejam minggu lalu. (sp/okz) sangpencerah.com – April 12, 2016

***

Densus 88 Bunuh 121 Terduga Teroris, LIMA: Mengerikan Sekali

Ray Rangkuti

Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti (kiri) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tewasnya terduga teroris Siyono menambah daftar panjang jumlah korban jiwa karena kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sudah ada 121 warga tewas akibat dituduh sebagai teroris.

“Mengerikan sekali, ada 121 warga terbunuh sia-sia. Itu angka yang tak pernah mungkin kita bayangkan yang diduga dilakukan petugas negara,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat konferensi pers Mencari Keadilan untuk Suratmi di Jakarta, Jumat (1/4). (Kasus Siyono tak Cukup dengan Hanya Pemeriksaan Propam).

Menurut dia, demokrasi hadir sebagai bentuk penolakan terhadap cara semena-mena. Jangan sampai status terduga membuat orang bisa kehilangan nyawa. Kalau tidak dihentikan, pola ini bisa berdampak pada semua orang.

Apa yang terjadi pada Siyono dan para terduga teroris lainnya yang kehilangan nyawa merupakan hal memalukan. “Sejarah akan mencatat republik yang katanya reformatif tetap tidak bisa menghargai nyawa anak bangsanya,” kata dia. Patut dipertanyakan bagaimana otensitas dan semangat reformasi menjawab banyaknya jumlah terduga teroris yang meregang nyawa. Belum lagi dalam kasus lain di luar terorisme.

Ray menuntut agar Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Kepolisian memang membutuhkan kesatuan yang memiliki kemampuan mendeteksi teroris. Namun bukan berarti kesatuan tersebut harus berbentuk badan sendiri.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan mereformasikan sistem kepolisian. Saat ini, polisi mengurusi urusan mulai dari administrasi hingga tindak tanduk warga. Padahal, kata dia, polisi cukuplah menjaga ketertiban dan upaya penegakan hukum.

Sumber – nasional.republika.co.id 01 April 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.103 kali, 1 untuk hari ini)