Anggota Darul Ifta Mesir Syekh Amr Wardani (kanan). [foto: blogspot]


Jakarta (SI Online) – Warga Negara Asing (WNI) termasuk ahli tafsir dari Mesir belum tentu memahami perkembangan dinamika yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu upaya mendatangkan ahli tafsir dari Mesir dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok dianggap tidak tepat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, Indonesia masih memiliki wadah resmi para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan, pemerintah juga sedang menggalakkan Islam Nusantara.

“Mengapa dalam kasus dugaan penistaan agama ini malah minta bantuan orang luar Nusantara yang tidak paham dinamika dan budaya Islam Nusantara,” ujar Sodik, Selasa (15/11/2016), seperti dikutip Sindonews.com.

Dia mengungkapkan, dalam kasus penistaan agama, baru sekarang ini mendatangkan ahli tafsir dari luar negeri. Kondisi ini menuai beragam pandangan publik.

“Kenapa begitu istimewanya seorang Ahok sampai harus mendatangkan ahli dari luar,” ungkapnya.

Sebelumnya, satu saksi ahli, Syekh Amr Wardani dari Al Azhar, Kairo Mesir dipastikan telah kembali ke negaranya, Selasa (15/11). Syekh Wardani datang ke Indonesia atas undangan tim pendukung Ahok untuk mengikuti gear perkara di Mabes Polri.

Batalnya Syekh Wardani, diakui oleh tim kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna. Ia mengklaim, Syekh Wardani kembali ke Mesir karena ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.

Padahal batalnya Syekh Wardani adalah atas keberatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang langsung mengirimkan surat kepada Grand Syeikh Al Azhar Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib lalu memanggil pulang Syekh Wardani supaya tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Beliau tidak bisa hadir karena alasan keluarga sakit,” ujar kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (15/11), seperti dikutip Republika Online.

red: abu faza/ suara-islam.com/Selasa, 15/11/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.553 kali, 1 untuk hari ini)