Jakarta (SIONLINE) –  Pasca Revolusi Bolshevik yang digerakkan kaum komunis di Rusia yang dipimpin Lenin (1917) hingga bubarnya Uni Soviet (1991), kaum komunis selalu membuat kekacauan dan berusaha melakukan perebutan kekuasaan termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai G30S/PKI tahun 1965 yang berakhir dengan kegagalan total. Sejak saat itu kaum komunis telah melakukan kudeta di 75 negara, negara bagian, pulau dan kota selama 69 tahun (1918-1987), namun yang berhasil mendirikan negara komunis hanya di 28 negara.

“Selama kurun waktu 74 tahun (1917-1991), kaum komunis telah melakukan pembantaian massal di 75 negara dengan membunuh 120 juta manusia atau rata-rata 1.621.621 manusia pertahun,” ujar sastrawan, penyair dan sejarawan Taufiq Ismail pada acara “Halaqoh Kebangsaan, Mengungkap Fakta dan Peristiwa Kelam Tahun 1965: Siapa Sesungguhnya Pahlawan, Pecundang dan Pemberontak”, yang diadakan di Kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta (1/10).

Halaqoh yang dibuka Ketua MUI KH Amidhan itu menghadirkan pembicara Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (mantan Wakasad), Harry Tjan Silalahi (tokoh Angkatan 66), Fahmi Idris (mantan Menteri Perindustrian), Ahmad Mansur Suryanegara (Sejarawan) dan Alfian Tanjung (Pengamat Gerakan Komunisme).

Menurut Taufiq Ismail, terdapat empat tokoh kumunis yang paling kejam dalam sejarah kemanusiaan di dunia. Mereka adalah Lenin Rusia (1917-1924)  yang membantai 500 ribu orang, Josep Stalin Rusia  (1925-1953) dengan korban 43 juta orang termasuk karena mati kelaparan, kegagalan panen dan ekonomi, Mao Tse-Tung China (1947-1976) membunuh 70 juta orang termasuk mati kelaparan, kegagalan panen dan ekonomi, serta Polpot Kamboja (1975-1979) dengan korban 2 juta orang.

Sementara itu Harry Tjan Silalahi, Kiki Syahnakri, Fahmi Idris, KH Amidhan dan Ahmad Mansur Suryanegara sepakat dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa PKI sebagai dalang kudeta yang disusul dengan tragedi 1965. Karena 18 bulan sebelumnya PKI sudah mengadakan persiapan dengan berbagai demo hampir setiap hari yang digerakkan Pemuda Rakyat, Gerwani dan CGMI.

“waktu itu saya diberitahu sekretarisnya Sudisman (tokoh PKI), kalau PKI akan mengadakan perebutan kekuasan tidak lama lagi. Terbukti mereka ingin mendirikan Angkatan Kelima dengan bantuan China yang ditentang Menteri Panglima AD, Letjen TNI Ahmad Yani,” ungkap Harry Tjan Silalahi.

Sedangkan Alfian Tanjung memperingatkan umat Islam agar menolak keras upaya-upaya para pendukung komunis di Indonesia untuk melikuidasi Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme. Sebab jika para PKI baru tersebut berhasil menghapuskan dan mencabutnya dari lembaran negara, maka akan memiliki beberapa konsekwensi.

Pertama, dalam G30S/PKI, sesungguhnya PKI tidak bersalah. Adapun yang bersalah adalah TNI dan umat Islam. Kedua, mereka pasti akan meminta kompensasi dari Pemerintah, dimana besarnya mencapai Rp 2,5 miliar per orang. Ketiga, mereka akan memiliki hak eksistensi, sehingga nantinya PKI akan dapat mengikuti Pemilu dan menjadi partai yang sah di NKRI. (*)

Red: Abdul Halim | Senin, 01 Oktober 2012 | 20:40:03 WIB

***

PBNU : Kiyai dan santri justru korban pembantaian PKI, jangan putarbalikan sejarah

JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah untuk meluruskan fakta sejarah terkait pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejarah yang saat ini diketahui masyarakat dinilai telah diputarbalikkan, dengan menempatkan NU pada posisi pelaku kejahatan pembunuhan.

Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, mengungkapkan, sejarah yang menempatkan NU sebagai pelaku kejahatan melalui pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada rentang 1965-1966 adalah fitnah yang sangat kejam.

“Jika ada yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu benar. Dan NU dalam kaitan fakta sejarah sekarang merasakannya,” tegas As’ad dalam sambutannya di acara pembacaan kalimah tahlil dan doa bersama untuk kyai dan santri korban kekejaman PKI di gedung PBNU, Senin (1/10) malam.

Lanjut As’ad, sebelum terjadi tragedi 1965, pada tahun 1926 dan 1948 terlebih dahulu ribuan kyai dan santri tewas dibantai oleh PKI. Kebenaran fakta ini yang disebutnya tidak pernah terungkap dan diketahui oleh masyarakat.

“Kemarin dan hari ini, salah satunya di Madiun, ribuan orang menggelar acara serupa dengan di sini. Mereka mendoakan leluhurnya yang tewas dibunuh PKI,” ungkap As’ad gamblang.

As’ad mengatakan, selama 1948 hingga 1965 banyak santri terbunuh. Tetapi, menurutnya, fakta itu ditutupi dengan menyatakan konflik yang terjadi hanya manuver yang dilakukan TNI.

“Para penulis sejarah termakan oleh manipulasi buku putih yang dibuat Aidit. Tetapi, rakyat, ulama dan santri sebagai korban tetap mencatat dalam sejarahnya sendiri,” kata As’ad.

Lebih jauh mengenai upaya rekonsiliasi, As’ad mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya. As’ad juga mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, namun tetap tidak begitu saja meninggalkan kejadian di masa lampau.

“Dari acara-acara seperti ini, pemerintah harus merespon ini dengan benar, agar fakta sejarah yang sebenarnya bisa diketahui masyarakat. Kami siap membantu pemerintah untuk hal ini,” tandasnya.

As’ad juga menegaskan NU tidak akan meminta maaf atas terjadinya serangan balasan terhadap PKI ditahun 1965.

“NU mau memaafkan PKI sejauh mereka meminta maaf. Bukan permintaan maaf sepihak seperti mereka tuntut, karena justru kesalahan ada pada mereka dengan melakukan agitasi serta teror bahkan pembantaian,” pungkas As’ad.

Senada dengan As’ad terkait dorongan agar NU meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban pembantaian tahun 1965, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBH Andi Najmi Fuaidi, NU ditegaskannya siap meminta maaf, namun PKI didesak untuk terlebih dahulu melakukannya.

“Jadi saling memaafkan, bukan kami yang didesak meminta maaf. Kami ini juga korban. Dan yang harus diingat, apa yang dilakukan bagian dari NU di tahun 1965 adalah upaya pembelaan diri, bukan didorong semangat balas dendam,” tutup Andi. (bilal/arrahmah.com) – Selasa, 2 Oktober 2012

 ***

MUI : Seharusnya Kyai dan ulama yang dibantai PKI diberi keadilan, bukan malah PKI !

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI)  dengan tegas menolak berbagai upaya ‘menghidupkan kembali’ ideologi komunisme, KH. Amidhan, ketua MUI, mengatakan pihak-pihak yang saat ini gencar meneriakkan slogan dan rekomendasi keadilan bagi anggota atau keluarga PKI dan afiliasinya lupa atau sengaja menutupi fakta yang sesungguhnya menjadi latar belakang aksi-aksi rakyat pada kurun Oktober 1965-1966.

“Seharusnya mereka juga menyelidiki dan mengupayakan keadilan bagi para kyai dan ulama yang telah menjadi korban aksi-aksi sepihak PKI sebelum 30 September 1965,” ujar Amidhan, dalam diskusi ‘Mengungkap Pengkhianatan/Pemberontakan G30S-PKI tahun 1965’, Aula Gedung MUI, Jl. Proklamasi 51, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Menurut Amidhan, rekomendasi tersebut sama saja ingin menjadikan PKI sebagai pahlawan. Padahal menurutnya, pelaku pemberontakan G30S/PKI adalah partai berhaluan komunis itu. “Tidak adil kalau pembantaian PKI dianggap pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat,” kata Amidhan

Peristiwa setelah G30S/PKI, dinilai Amidhan, merupakan reaksi atas pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat (AD). Rakyat saat itu, menurut Amidhan, demikian geram. Apalagi sebelum peristiwa G30S/PKI, PKI juga melakukan pembersihan pada kyai dan santrinya di desa-desa. “Mereka membunuh dengan dalih memerangi tuan tanah,” katanya.

PKI dengan paham komunis yang dibawanya pada saat itu menganggap kelompok Islam adalah salah satu musuh mereka. Pemungut zakat dianggap salah satu dari tujuh setan desa yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. “Sejak saat itu para tokoh muslim memberikan reaksi keras dengan melakukan perlawan balik,” katanya.

Tanggal 30 September 1965, dinilai Amidhan, adalah puncak gunung es dari niat jahat PKI merebut kekuasan RI.

Ditambahkan Amidhan, suara-suara yang ingin meluruskan fakta sejarah tersebut sudah menguat sejak berakhirnya orde baru.Memasuki era reformasi, banyak tekanan untuk dilakukannya pelurusan sejarah. Namun isu ini dinilai Amidhan diboncengi dengan upaya memojokan kelompok Islam dengan tuduhan turut serta membantai pemimpinan dan pendukung PKI. “Kekejaman PKI luar biasa,” katanya.

“Bahkan salah satu lembaga negara yang menangani permasalahan HAM dan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa peristiwa 30 September telah terdapat bukti pelanggaran HAM berat,” tambahnya.

Amidhan sendiri melihat saat ini gerakan komunis muda mulai bangkit. Tidak bergerak di permukaan, mereka bergerak melalui gerakan menuntut keadilan dengan dalih pelurusan sejarah.

Padahal, menurut Amidhan, apabila rakyat tidak melakukan perlawanan massif terhadap PKI dan afiliasinya, maka kemungkinan besar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bisa bubar. Berganti menjadi Negara Komunis Indonesia.

Hingga saat ini, menurut Amidhan, masih ada pro dan kontra mengenai siapa di balik gerakan pembrontakan tersebut, dari mulai intelejen asing, friksi internal tentara Angkatan Darat saat itu, hingga intelejen asing yang ikut bermain. “MUI masih berkeyakinan bahwa pelakunya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia),” kata Amidhan.

Selain Amidhan, hadir juga Letjend. Kiki Syahnakri, Prof. Mansyur Suryanegara, Dr.Taufiq Ismail, Alfian Tanjung, Harry Tjan Silalahi. (bilal/arrahmah.comSelasa, 2 Oktober 2012 08:08:13

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 1.765 kali, 1 untuk hari ini)