Kecam Pembukaan Calling Visa untuk Israel, Waketum MUI Sebut Pemerintahan Jokowi Pengkhianat

 

  • kebijakan itu sungguh mengkhianati UUD 1945 dan komitmen politik luar negeri para founding father terhadap negara penjajah seperti Israel.
  • Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi.

     

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang membuka calling visa untuk warga negara Israel.

 

Menurut Anwar, kebijakan itu sungguh mengkhianati UUD 1945 dan komitmen politik luar negeri para founding father terhadap negara penjajah seperti Israel.

 

“Kalau calling visa itu untuk warga negara Israel, bagi saya hal itu jelas bermasalah karena secara tersirat pemerintah tampaknya akan mencoba menjajaki pembukaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut dengan cara memulainya dengan calling visa,” kata Anwar kepada JPNN.com, Ahad (29/11).

 

“Kalau benar seperti itu, pertanyaan saya mau dikemanakan oleh pemerintah prinsip politik luar negeri yang telah diletakkan para pendiri negeri ini yang sudah didepakati menjadi jiwa dan roh konstitusi negeri ini seperti yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945.”

 

Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah yang banyak melakukan tindakan bertentang dengan perikemanusiaan dan perikeadilan terhadap rakyat Palestina.

 

Dia menilai rakyat Palestina saat ini telah kehilangan tanah air dan kedaulatannya sebagai individu, sebagai warga negara, dan bangsa.

 

“Oleh karena itu, untuk apa pemerintah berhubungan dengan negara yang paling zalim di dunia tersebut?”

 

“Saya melihat sejatinya pemerintah sangat ingin supaya para investor dari Israel datang ke sini untuk berinvestasi, tetapi janganlah karena alasan ekonomi mengorbankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi selama ini,” jelas Anwar.

Ia menilai Indonesia harus tumbuh dan berkembang seperti cita-cita dasarnya sehingga orientasi negara menjadi jelas.

 

Dunia juga harus tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sikap dan pendirian serta integritas.

 

“Kita adalah negara yang antipenjajahan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Sementara Israel adalah negara yang menentang dan menginjak-injak itu semua,” kata Anwar lagi.

 

“Oleh karena itu, untuk apa kita berhubungan dengan negara yang tidak beradab tersebut.”

 

Anwar meminta pemerintahan Jokowi jangan sampai membawa bangsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang pragmatis dengan mengorbankan sikap dan pandangan hidup berbangsa.

 

Indonesia justru harus tampil dengan identitasnya di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah kehilangan arah ini.

 

“Indonesia harus bisa tampil menjadi bangsa yang memiliki jati diri, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga kita akan bisa menjadi guru bagi bangsa-bangsa lain di dunia saat ini yang telah sangat pragmatis dan sudah kehilangan orientasi,” tegas Anwar.  (*)

@geloranews

29 November 2020

***


Indonesia Diingatkan Tak Normalisasi Hubungan dengan Israel

  


  • Anggota DPR RI sebut normalisasi dan segala bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Israel merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945.

JAKARTA – Anggota parlemen Indonesia, Sukamta, mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurutnya, normalisasi dan segala bentuk kerjasama antara Indonesia dengan rezim Zionis akan menjadi pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Isu mengenai normalisasi hubungan dengan Israel mencuat setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka layanan calling visa untuk delapan negara yakni Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.

Menurut Sukamta, yang mewakili Fraksi PKS di DPR RI, ada kejanggalan dalam pengaktifan kembali calling visa di masa pandemi COVID-19. 
“Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (26/11/2020).


Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengamanatkan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan.

“Cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan. Kami, PKS, mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina,” katanya.

“Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjut dia.

Ketua Bidang BPPLN DPP PKS ini juga menyatakan bahwa politik bebas aktif merupakan karakter Indonesia sebagai bangsa yang besar.

“Di tengah ketidakpastian global efek dari pandemi COVID-19, pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) serta hubungan antara AS dan China, langkah-langkah Indonesia harus taktis strategis berorientasi jangka panjang bukan pragmatis. Politik bebas aktif, berdiri di atas kepentingan semua negara bukan memihak salah satu blok demi perdamaian dunia harus terus dijaga Indonesia,” paparnya.

Sekadar diketahui, saat ini Sudan, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Dampaknya justru membuat Israel semakin ganas menghancurkan pemukiman Palestina dan membangun pemukiman Yahudi.

Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan mengentikan upaya mengambil alih tanah-tanah Palestina. Menurut Sukamta, normalisasi ini langkah keliru, dan mestinya Israel diisolasi supaya jera.

(min)

SINDOnews.com, 26/11/2020 06:06:37

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 392 kali, 1 untuk hari ini)