Inilah beritanya.

***

“Jangan Sampai Publik Menilai Komunis Tumbuh di Era Jokowi”

Jakarta –  Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR), Ferdinand Hutahaean, menyarankan kepada Pemerintah untuk menolak kunjungan dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong. menurutnya, hal tersebut dapat membuat citra Presiden Joko Widodo menjadi anjlok.

“Maka itu lebih baik pemerintah menolak saja kunjungan tersebut daripada menimbulkan friksi di tengah publik. Jangan sampai publik menilai di era Jokowi komunis tumbuh,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Mantan relawan Jokowi itu menyampaikan, ada kekhawatiran bahwa kedatangan Nguyen Phu Trong bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.

“Dilihat saja ke undang-undangnya, apakah kunjungan tersebut berlawanan atau melanggar UU yang ada? Aturannya kan jelas, ada undang-undang yang mengatur dan melarang kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang bertujuan menyebarkan ajaran komunis,” ujarnya.

Ferdinand menyarankan, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan maksud dan tujuan dari kedatangan Nguyen Phu Trong ke Indonesia. Bisa saja ada udak di balik batu.

“Nah, di situ harus jelas, tujuan mereka apa ke Indonesia? Jika mau menjalin kerja sama harus dilihat kerja samanya apa, jangan sampai diberikan ruang bagi komunis untuk bertumbuh kembang,” katanya tegas.

Seperti yang telah diinformasikan, Nguyen Phu Trong akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2017 dan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara.(ZNP)

Laporan: Ardian Pratama / kabar3.com

***

Pengamat Sarankan Presiden Jokowi Tak Temui Sekjen Partai Komunis Vietnam


cctvnews 
Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong (kiri) dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menerima Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong yang dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada hari ini, Senin (21/8/2017). Namun, rencana tersebut mengundang reaksi keras serta penolakan dari sebagian kalangan. Untuk meredam reaksi tersebut Presiden disarankan untuk tidak menemui Sekjen Partai Komunis Vietnam itu. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kunjungan petinggi partai komunis Vietnam ini, hanya saja momentum politiknya tidak tepat bagi Jokowi. Saat ini kan Presiden sedang giat memperbaiki hubungan dengan para ulama dan memperkuat Pancasila,untuk itu, ada baiknya memilih jenis kunjungan lain,” kata Hendri Satriokepada wartawan di Jakarta, Senin (21.8/2017).

Menurut Hendri,  bila memang membalas kunjungan Wakil Presiden (wapres) Vitnam, maka mungkin tepat juga bukan Presiden yang menerima.

Dijelaskan, kunjungan petinggi Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong itu memang penting, namun  pendidikan politik ideologi bagi rakyat juga penting. Keputusan ada di tangan Presiden dan kita wajib menghormati namun akan sangat baik bila Presiden menimbang betul keputusannya tersebut.

Reporter : Dominikus Lewuk

Editor : Nazaruli / netralnews.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 438 kali, 1 untuk hari ini)