Oleh Ahan Syahrul Arifin

Kinerja kabinet masih banyak dianggap melempem. Tak banyak kementerian atau menteri yang memiliki prestasi cemerlang. Bahkan selama hampir setahun ini, kekompakkan antar menteri terlihat saling bertabrakan. Sebut saja misalnya, perang antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengenai Blok Masela, Menteri BUMN Rini Sumarno dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan soal Kereta Cepat, saling intrik antara Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan MendesaPDT Marwan Ja’far soal Garuda. Belum ditambah komunikasi yang patah antara Wakil Presiden, JK dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Ketidaksepakatan yang harusnya “disimpan rapat-rapat” di kabinet, namun nyatanya terdengar santer di publik. Sementara Presiden Jokowi dengan “revolusi mentalnya” berkeinginan segera untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mempercepat pembangunan. Paket-paket kebijakan ekonomi digulirkan untuk mengungkit dunia usaha yang masih lemot.

Menyimak apa yang terjadi pada pemerintahan kini, barangkali kritik Hatta dalam “Demokrasi Kita” mengenai konsepsi kepemimpinan Soekarno terasa masih sangat sesuai saat ini.

Soekarno, menurut Hatta adalah seorang patriot sejati yang memiliki gagasan besar serta menginginkan secepat-cepatnya melihat Indonesia yang adil dan makmur. Dan barangkali, karena motif itulah Soekarno melakukan tindakan dan tanggung jawab yang luarbiasa dalam mengelola negara. Namun, berhubung watak dan tabiatnya yang suka memandang sesuatu secara garis besar saja, membuat hal-hal yang bersifat detail, menyangkut implementasi dan pelaksanaan tidak dihiraukan. Sehingga, tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terwujud.

Apa yang menjadi tujuan Jokowi mungkin sangat baik, tetapi barangkali langkah-langkah teknis berupa instruksi, arahan, himbauan yang masih sangat normatif membuat para pembantunya susah menerjemahkan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Sehingga, yang terjadi justru sebaliknya.

Mentalitas Pengelola Negara

Buruknya kinerja sebenarnya berkaitan erat dengan mentalitas para pengelola negara. Apa yang terjadi dengan presiden dan para pembantunya tidak lepas dari mentalitas manusia Indonesia yang dilukiskan Mochtar Lubis dalam buku “Manusia Indonesia”.

Pertama enggan bertanggung jawab dan lebih suka melimpah kesalahan pada orang lain. Pengakuan presiden yang gagal mengarahkan para pembantunya pada publik menunjukkan presiden telah kehilangan pengaruhnya. Lebih-lebih presiden seakan melimpahkan kegagalan pemerintahan pada para pembantunya. Presiden menggeser berbagai kesalahan-kesalahan dan tanggung jawab yang niscaya dibebankan padanya kepada orang lain.

Kedua berjiwa feodal. Feodalisme tumbuh dan berkembang dalam pemerintahan berbentuk rapat-rapat dilakukan hanya bersifat seremonial. Tidak menyentuh aspek-aspek substantif permasalahan. Feodalisme juga tumbuh dalam komunikasi politik yang elitis, berjarak, penuh kecurigaan, sangat formal dan terbatas.

Tidak ada kehangatan, kekeluargaan dan saling memberi didalamnya. Padahal, kondisi seperti ini harusnya bisa diselasaikan dengan informal, dari hati ke hati bukan saling menjatuhkan melalui media. Fakta buruknya komunikasi ini semakin memperkuat bahwa pemilihan para pembantu menganut sistem “dagang sapi” dimana faktor politis lebih dikedepankan daripada faktor profesionalitas dan keahlian seseorang.

Cirik has Ketiga yang mempengaruhi presiden dan para pembantunya adalah karakter mental manusia yang hipokrit. Manusia yang suka pada kepura-puraan. Orang yang antara tindakan dan perbuatan bertentangan. Apa yang diucapkan hanyalah pemanis bibir.

Keempat bahwa presiden dan para pembantunya mengidap ciri mental sebagai orang yang lemah kreativitas, etos kerja rendah, tidak punya malu kepada rakyat yang memberikan amanah. Jenis manusia yang tumbuh tanpa kemandiriaan dan nalar rasional. Manusia yang bila menginginkan sesuatu serba “instan”. Tanpa kerja keras tetapi menginginkan hasil yang maksimal. Orang-orang yang menggunakan jabatan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kelima suka pada hal-hal yang bersifat mistis dan sesuatu yang irasional seperti citra dan wibawa. Dan kini, pencitraan berkembang menjadi tahayul baru bagi para pengelola negara. Hampir-hampir semua para pembantu presiden berlomba-lomba mengiklankan diri di media. Menunjukkan program kerja dan apa yang dilakukan selama menjadi pembantu presiden.

Sebuah adonan sifat dan mentalitas yang membuat bangsa ini menjadi rentan terjerembab pada lembah kegagalan.

Diluar faktor-faktor yang disebut Mochtar Lubis, absennya kepemimpinan juga menjadi faktor kunci tergangunya mekanisme kerja antara presiden dan para pembantunya.

Presiden belum mampu menempatkan dirinya sebagai sosok kuat yang patut ditauladani. Peran-peran negara melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat menjadi terganggu akibat sikap mental yang tidak amanah dan gagal menempatkan prioritas yang lebih besar sebagai yang utama.

Mengelola negara tentu tidak cukup hanya dengan gagasan besar, ide, ketokohan, komitmen hingga kemenangan pada pemilu yang mutlak,    melainkan juga dengan aksi berupa pelaksanaan pembangunan yang memakmurkan rakyat.

Kondisi presiden dan para pembantunya tidak lepas dari akibat fungsi politik yang hanya dijadikan panggung sandiwara para elit dan rakyat dijadikan penonton. Sebuah kondisi negara yang disebut Clifford Geertz sebagai negara teater.

Penulis adalah direktur Sang Gerilya Institut

Sumber: rilis.id/April 20, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.651 kali, 1 untuk hari ini)