Kemenag, Anggaran Diklatnya Rp33 M buat 4 Orang?

 

Kementerian Agama telah diberitakan melakukan perombakan ratusan buku SD-SMA yang bermuatan agama Islam untuk dibuang lafal jihad dan semacamnya, kini dikabarkan anggaran diklatnya Rp33 M buat 4 Orang.

Mengenai Kemenag rombak buku2 Agama Islam itu silakan simak ini:

Janji Setan dan Fenomena Kerja Kemenag


Posted on 16 November 2019

by Nahimunkar.org


https://www.nahimunkar.org/janji-setan-dan-fenomena-kerja-kemenag/

 

Di antara kerja Kemenag ditengarai menggiring generasi ke arah pemurtadan dengan mencekoki materi Pendidikan ke anak2 sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi Islam berupa apa yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme menganggap bahwa semua kultur/ budaya itu sejajar dan parallel, dan tidak ada kultur yang boleh mengaku bahwa kultunya sendiri lah yang benar. Sedangkan agama (Islam) dianggap sebagai sub kultur. Maka Ketika Islam menyatakan hanya Islamlah yang benar (lihat QS Ali ‘Imran 19 dan 85), maka menurut apa yang disebut multikulturalisme adalah sumber konflik, sehingga Islam yang mengaku hanya Islam lah yang benar itu jadi musuh Bersama.

Multikulturalisme ‘makanan makhuk2 liberal anti Islam’ itu sudah disusun di Kementrian Agama, bahkan sudah ditatarkan pula kepada para guru PAI (Pendidikan Agama Islam). Yang cukup mencengangkan, pihak Kementerian Agama (Kemenag) sendiri justru sudah menerbitkan buku mengenai multikulturalisme ini. Salah satu judul buku Kemenag ini adalah“Panduan Integrasi Nilai Multikultur Dalam Pendidikan Agama Islam Pada SMA dan SMK.” (lihat Multikulturalisme Sama Bahayanya dengan Pluralisme https://www.nahimunkar.org/multikulturalisme-sama-bahayanya-dengan-pluralisme/)

Jadi rancangan untuk memberangus Islam itu dirancang sedemikian rupa, diajarkan di sekolahan2 dan perguruan tinggi Islam, dibentuk BPIP, lalu gongnya adalah dirancang RUU HIP untuk jadi Undang2, dan seterusnya, tinggal Islam dijadikan musuh Bersama. (RUU HIP Jadikan Islam sebagai Musuh Bersama
https://www.nahimunkar.org/ruu-hip-jadikan-islam-sebagai-musuh-bersama/?

 

Adapun berita tentang anggaran diklatnya, silakan simak berikut ini.

 

***

 

DPR Temukan Anggaran Diklat Rp33 M buat 4 Orang di Kemenag

 

Jakarta, CNN Indonesia — 

Anggota Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wahib mengungkap terdapat anggaran program pendidikan dan pelatihan (Diklat) pada rencana anggaran dan program dalam Pagu Indikatif RAPBN untuk Kementerian Agama Tahun 2021 sebesar Rp33 Miliar untuk empat orang.

Hal itu ia utarakan saat menggelar Rapat Kerja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

“Kami lihat ada di rincian ada biaya Diklat, ada biaya Diklat empat orang yang biayanya tak masuk akal sebesar Rp33 miliar,” kata Abdul.

 

Tak hanya itu, Abdul juga menemukan poin anggaran lain tak masuk akal dalam RAPBN Kemenag, di antaranya anggaran Rp17 miliar bagi program pendidikan tenaga teknis keagamaan yang diperuntukkan bagi lima orang.

“Ada itu Pak menteri, coba di liat halaman 19 dan 20, mohon diperjelas. Jadi gitu,” kata dia.

Melihat hal itu, Abdul meminta rancangan anggaran Kemenag tahun 2021 bisa diberikan catatan meski sudah disetujui oleh DPR. Ia berkeinginan ada focus group discussion (FGD) untuk membedah lebih lanjut terkait persoalan rancangan anggaran tersebut.

“Ini kalau kita setujui harus dengan catatan. Kita perdalam. Kita diskusi secara mendalam,” kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus juga menemukan terdapat poin anggaran pembayaran bandwith jaringan pribadi virtual (VPN) untuk satuan kerja Kesekjenan Kemenag.

Ihsan mengaku heran kepada Fachrul terkait usulan anggaran tersebut. Ia menilai VPN kerap kali digunakan oleh seorang peretas untuk membuka situs yang sudah diblokir oleh pemerintah.

“Setau saya VPN untuk meretas atau masuk ke situs-situs yang tak diperbolehkan pemerintah Indonesia. Ya maaf kalau masuk film porno itu bahaya pak. Lah ini kalau masuk ke Kesekjenan bisa bermata dua ini. Ya bahaya,” kata dia.

Tak hanya itu, Ihsan menemukan rencana anggaran pergantian kendaraan dinas bagi pimpinan di lingkungan Kemenag. Ia mengaku berat untuk mengesahkan rencana anggaran tersebut.

“Ini pimpinannya kalau suka berkendaraan lama-lama kena Covid pak. Di inspektorat jendral. ini Pak Ace aja belum ganti kendaraan pak. Ini diperhatikan betul pak,” kata dia.

Sebelumnya, Fachrul mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,836 triliun untuk Kemenag dalam RAPBN Tahun 2021. Ia menyatakan sudah mengajukan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp70.510 triliun untuk tahun anggaran 2021.

Meski begitu, Kemenag hanya mendapat pagu anggaran indikatif oleh Kemenkeu sebesar Rp66.673 triliun untuk tahun 2021.

Komisi VIII DPR RI menyimpulkan pihaknya menolak rencana anggaran dan program dalam Pagu Indikatif RAPBN untuk Kementerian Agama Tahun 2021.

Komisi VIII meminta Fachrul merinci usulan program agar lebih fokus pada peningkatan kualitas guru, pemberian bantuan sosial akibat Covid-19 hingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan.

Komisi VIII menilai usulan anggaran dan program yang diajukan oleh Fachrul kemarin tak fokus untuk penanganan virus corona yang sedang mewabah di Indonesia.

CNN Indonesia | Sabtu, 27/06/2020 02:35 WIB

 

***

Kemenag Akui Salah Ketik Dana Diklat Rp33 M untuk 4 Orang

 Kementerian Agama menjelaskan anggaran Rp33 miliar bukan diperuntukkan bagi pelatihan empat orang saja, melainkan 4.030 orang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CNN Indonesia — 

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian Agama Ali Rokhmad mengatakan anggaran Rp33 miliar bagi pelatihan empat orang diakui sebagai salah ketik.

Dia meluruskan, anggaran itu bukan diperuntukkan bagi empat orang saja, melainkan 4.030 orang.

“Bukan empat orang. Anggaran sebesar Rp33 miliar itu untuk 4.030 orang,” kata Ali Rokhmad dalam rilis resmi yang dicantumkan di situs Kemenag, Jakarta, Sabtu (27/06).

Menurut Ali, anggaran sebanyak Rp33 miliar itu akan diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemenag dengan target hasil sebanyak 4.030 orang.

Dia juga merinci kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut berupa Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan indeks harga per orang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp30.261.000 per orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan indeks sebesar Rp22.125.000 per orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan indeks sebesar Rp20.230.000 per orang.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk Diklat Teknis Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Fungsional Administrasi.

“Total anggaran itu juga tersebar di 15 satuan kerja, yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan 14 Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia,” kata dia.

CNN Indonesia | Sabtu, 27/06/2020 13:42 WIB

 

(nahimunkar.org)