Ilustrasi

.

Jakarta,- Para penghulu ketakutan untuk menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja. Apalagi kejaksaan akan mengusut para penghulu yang meminta sejumlah uang antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu diluar ketetapan resmi sebesar Rp30 ribu.

“Solusinya, Menteri Agama perlu menyesuaikan tarif agar para penghulu tidak dianggap melakukan pungli. Apalagi Rp30 ribu itu sangat tidak cukup untuk biaya operasioal,” ujar Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi dalam keterangan resminya yang kami tulis (10/12/2013).

Ia mengaku heran, uang amplop yang diberikan yang punya hajat ke penghulu dianggap gratifikasi. Padahal, pemberian uang tersebut tidak atas permintaan penghulu.

“Penghulu pun tidak akan protes jika seandainya yang punya hajat tidak memberikan apapun. Pemberantasan korupsi juga jangan over acting, dengan mengharamkan yang halal,” tandas mantan Ketua Umum PBNU ini.

Sementara itu, Ketua fraksi PKS di DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, kasus gratifikasi terhadap penghulu ini akibat kelalaian Kementerian Agama. Sebab, jika Kemenag bisa lebih peka tentu permasalahan bayaran penghulu tidak menjadi tradisi di masyarakat.

Sebelumnya, kata Hidayat, komisi VIII sudah membahas soal gratifikasi agar Kemenag segera meresponnya dengan memberikan intensif kepada penghulu yang bertugas di luar jam kerja.

“Pada Oktober 2012 lalu, saya juga pernah katakan kepada mantan pimpinan KPK, Pak Yasin, bahwa masalah ini bisa menjadi bom waktu,” katanya. POL pelitaonline.com Selasa, 10 Desember 2013 09:00

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 812 kali, 1 untuk hari ini)