“Pak Ahok kan berdasarkan dari minoritas, ini yang dipermasalahkan oleh sebagian besar kelompok tertentu,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Riatmaji.

Dodi menambahkan, penolakan pengangkatan kepala daerah yang sempat terjadi di DKI Jakarta itu belum pernah terjadi di daerah lainnya. Kata dia, belum pernah terjadi di sebuah daerah gubernur yang berasal dari kaum minoritas.

“Di daerah lain belum pernah terjadi yang berseberangan atau realita wagub menjadi gubernur dari kelompok minoritas,” tambah dia.

Yang berkembang di masyarakat, Ahok ditolak Umat Islam karena dia kafir. Di samping itu, Ahok banyak menyakiti Umat Islam bahkan berani melarang sembelih kurban di sekolah Dasar. Juga perkataannya yang diakui kemendagri banyak yang tanpa dasar serta menyakiti Umat Islam. Pelaksanaan praktek kekuasaannya pun menggusuri masjid-masjid, bahkan ingin menghidupkan tempat pelacuran serta melontarkan cap buruk kepada ormas Islam. Seperti Muhammadiyah dikatakan Munafik.

Apabila Ahok tetap dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka bola panas kemungkinan akan melenting ke mana-mana, dan siapa tahu justru akan menjungkalkan siapa saja yang kebetulan dapat dijadikan sasarannya. Dan perlu diketahui, kedudukan Jokowi sendiri kini banyak mendapatkan sorotan tajam hingga dari para pendukung dan media yang selama ini ditengarai membela Jokowi namun belakangan mengkritiknya dengan tajam. Maka tidak mengherankan, dari pihak kemendagri pun sampai menjelaskan penyebab Ahok ditolak jadi gubernur DKI Jakarta.

***

 

Kemendagri Jelaskan Penyebab Ahok Ditolak Jadi Gubernur

Belum pernah ada warga yang menolak pengangkatan kepala daerah.

Senin, 17 November 2014, 09:21Siti Ruqoyah, Rohimat Nurbaya

VIVAnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memproses berkas hasil sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, terkait pengumuman pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Riatmaji, menuturkan, paska DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa pengumumanan pengangkatan Ahok –sapaan Basuki– menjadi gubernur, kemendagri langsung menyerahkan berkas kepada Presiden Joko Widodo untuk diproses.

“Berkas sudah kami sampaikan ke presiden. Sekarang tinggal menunggu Keppres (Keputusan Presiden). Kemudian dilakukan pelantikan oleh presiden,” ujar Dodi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin, 17 November 2014.

Dodi menuturkan, meski demikian  Kemendagri sendiri belum bisa memastikan kapan pelantikan Ahok menjadi gubernur itu dilakukan. Dia juga belum bisa memastikan kapan Keppres turun karena semuanya hak prerogatif presiden.

“Kalau kami sudah serahkan berkas. Masalah Keppres dan pelantikan itu semuanya urusan presiden. Kami tidak bisa memastikan,” kata Dodi.

Lebih lanjut, Dodi menjelaskan, proses pengangkatan kepala daerah yang menjadi polemik politik ini menjadi hal pertama di Indonesia. Kata dia, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan polemik itu terjadi.

Pertama karena undang-undang yang digunakan baru dan Peraturan Perundangan (Perpu) yang digunakan juga baru. Kemudian yang kedua adalah Ahok sendiri berdasarkan dari kalangan minoritas di Jakarta. Sehingga, ada penolakan dari kaum yang merasa menjadi mayoritas.

“Pak Ahok kan berdasarkan dari minoritas, ini yang dipermasalahkan oleh sebagian besar kelompok tertentu,” katanya.

Dodi menambahkan, penolakan pengangkatan kepala daerah yang sempat terjadi di DKI Jakarta itu belum pernah terjadi di daerah lainnya. Kata dia, belum pernah terjadi di sebuah daerah gubernur yang berasal dari kaum minoritas.

“Di daerah lain belum pernah terjadi yang berseberangan atau realita wagub menjadi gubernur dari kelompok minoritas,” tambah dia.

***

FPI Tolak Ahok, Sebab Orang Kafir !!

Posted by KabarNet pada 22/09/2014

Jakarta – KabarNet: Atmosfir politik DKI Jakarta kian panas. Perputaran arus politik menjelang pelantikan Presiden terpilih turut mempengaruhi situasi tampuk kekuasaan di DKI Jakarta karena melibatkan dua tokoh sentral DKI yakni Jokowi dan Ahok. Segera setelah Jokowi kini dilantik menjadi Presiden RI, maka Ahok atau Zang Wan Xie alias Basuki Tjahja Purnama yang notabene adalah wakil gubernur pun akan langsung dilantik menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fenomena ini menyita perhatian sejumlah ulama. Umat Islam sedang galau. Setidaknya sudah terjadi di dua kota, Solo dan Jakarta. Saat Jokowi berhasil memenangkan Pilgub DKI, pemimpin Solo otomatis beralih ke wakil walikota, FX Hadi Rudyatmo, yang beragama Kristen. kini Jokowi pun segera meninggalkan kursi jabatan Gubernur untuk dilantik sebagai presiden. Setelah itu secara otomatis kursi Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh Ahok yang beragama Kristen pula. Umat islam jangan sampai terkecoh dan harus sadar bahwa hal ini bukan sebuah kebetulan semata, tapi ulah konspirasi besar dalam kekuasaan dan politik yang akan sangat merugikan umat islam.

Kaum Muslimin tidak diperbolehkan memiliki pemimpin di luar kalangan mereka. Kalau kita berhujjah dari surat Al Imran, ayat 118, maksud firman Allah Ta’ala:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”

Allah Ta’ala memerintahkan agar umat Islam tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan atau pemimpin. Atas dasar itulah banyak dikalangan ulama maupun da’i yang tergerak untuk menolak pemimpin dari kalangan non muslim. Namun ketika hal itu disampaikan dalam dakwah mereka justru dianggap sebagai SARA.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) KH. Misbahul Anam. Beliau menegaskan bahwa apa yang disampaikan para da’i agar menolak pemimpin di luar Islam adalah sikap yang benar.

Oleh karena itu, Umat Islam khususnya yang menjadi warga DKI Jakarta wajib bersatu menolak Basuki Purnama (Ahok) menjadi gubernur. Dan wajib bagi anggota DPRD DKI menggelar sidang istimewa untuk penolakan Ahok sebagai realisasi wakil rakyat. Demikian ditegaskan oleh KH. Misbahul Anam.

Menurutnya, minimal ada lima alasan menolak Ahok. “Pertama, Tidak ada dalil pemimpin kafir yang adil apalagi melindungi warga muslim. Kedua, Ahok itu arogan, sombong bahkan kerap berkata kasar. Ketiga, dari berbagai elemen masyarakat DKI sudah muak dan menolak kepemimpinannya,” ujar Kiai Anam, seperti dikutip Suara Islam Online, Senin 22 September 2014.

Keempat, Ahok selalu teriak demokrasi. Dalam demokrasi tidak ada minoritas memimpin mayoritas. Lihat Amerika sebagai negara yang katanya guru demokrasi, tidak pernah ada gubernur atau menteri muslim karena Amerika negara kafir. Atau lihat Bali, kemarin ada calon gubernur beragama Hindu yang ditolak hanya karena sering pakai peci, karena peci dianggap simbol Islam. Dan yang kelima, alasan menolak Ahok adalah karena warga DKI mayoritas pribumi-muslim sedangkan Ahok Cina-kafir,” tambahnya.

Kita juga harus melihat dengan cermat bahwa di Jakarta penduduknya mayoritas muslim. Mengapa harus dipimpin oleh non muslim dengan alasan demokrasi? DI AMERIKA SAJA SEBAGAI PENGGAGAS DAN SELALU MENERIAKKAN DEMOKRASI, TIDAK AKAN MUNGKIN MEMBIARKAN GUBERNUR CALIFORNIA BERASAL DARI KALANGAN MUSLIM, KARENA MEMANG TIDAK PADA TEMPATNYA. Kearifan lokal inilah yang harus dipahami, jangan sibuk teriak demokrasi.

Rencananya, FPI akan menggelar aksi menolak Ahok sebagai gubernur. Aksi tersebut akan dilakukan pada Rabu, 24 September 2014 pukul 09.00 WIB (berkumpul di Markas Besar Front Pembela Islam (FPI), Petamburan III, Jakarta-Pusat), lalu bergerak ke Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. FPI menyerukan umat Islam Jakarta untuk mengikuti aksi ini. “Ayo berjuang dengan jiwa dan raga demi tegaknya izzul Islam wal muslimin, Allahuakbar!” pungkas Kiai Anam.

[KbrNet/Slm]

***

INILAH AKIBATNYA JIKA NONMUSLIM MENJADI PEMIMPIN MUSLIM!

Agu14

Para muslim Indonesia yang cerdas dan terhormat, mungkin diantara kalian yang menganggap bahwa “tidak apa-apa” punya pemimpin yang nonmuslim. Kalian pikir itu adalah pikiran yang sangat modern dan bernuansa Bhinneka, apalagi didukung oleh citra calon yang (katanya) baik. Kalian juga beranggapan bahwa pemimpin nonmuslim pasti akan bersikap toleran terhadap warga muslim. Tapi apa kalian tahu seberapa mengerikannya kalau ternyata pemimpin nonmuslim itu tidak amanah? Silakan baca yang sudah aku rangkum di bawah:

 

KINI GILIRAN MASJID BERSEJARAH YANG DIBONGKAR OLEH PEMPROV DKI “JOKOWI-AHOK”

dakwatuna.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membongkar Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Masjid yang cukup bersejarah itu dibangun sejak Gubenur DKI Ali Sadikin.“Masjid tersebut ingin dibuat Gedung Fakultas Film IKJ dan taman,” kata seorang karyawan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang enggan disebutkan namanya, di lokasi, (16/10/2013), sebagaimana yang dilansir Okezone.Pembongkaran masjid tersebut kata dia sangat disesalkan oleh masyarakat sekitar.

“Iya kita sayangkan saja, kok bisa dibongkar padahal masjid ini sudah lama berdiri dan dibangun sejak era Ali Sadikin,” paparnya.

Masyarakat dan mahasiswa yang ingin melaksanakan shalat, untuk sementara dipindahkan di dalam basement yang terletak tidak jauh dari lokasi pembongkaran masjid.

Sebuah papan nama dari Pemprov DKI Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terpasang tidak jauh dari lokasi, demikian seperti laporan Okezone.

Papan yang bercat kuning itu bertuliskan Kegiatan Lanjutan Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki.

Sebelumnya, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta “Jokowi-Ahok” juga pernah membongkar masjid, yaitu Masjid Baitul Arif yang dibongkar karena alasan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Jatinegara. Masjid tersebut dibongkar oleh Jokowi-Ahok tanpa koordinasi dengan masyarakat sekitarnya. (sus/okezone/dakwatuna/hdn)

 

Jadi bertanya-tanya, masjid Jakarta mana lagi yang akan dibongkar dengan berbagai alasan?

Namun anehnya, meskipun terkesan “gahar” saat berurusan dengan pembongkaran masjid, sikap pak wagub menjadi sama sekali berbeda saat TEMPAT IBADAH AGAMANYA SENDIRI  yang bermasalah…

 

Ingin Membangun Lagi Pusat Perzinahan

Ya, karena nonmuslim, wagub pun sepertinya tidak merasa perlu untuk menghormati ataupun menampung aspirasi orang Islam meskipun berjumlah mayoritas dan ingin kembali membangun lokasi perzinahan yang tadinya sudah ditutup Gubernur Sutiyoso dan diganti Islamic Center. Simak di bawah ini:

 

AHOK: PERLU LOKALISASI PELACURAN DAN INDONESIA BUKAN NEGARA AGAMA

JAKARTA (voa-islam.com) – Ratusan Muslimah di Pangandaran mendatangi lokasi pelacuran di daerah pantai itu. Ibu-ibu memasuki setiap pintu kamar pelacur, dan membawa para pelacur keluar dari kamar mereka, dan menyerahkan kepada polisi.  Dinaikkan keatas truk. Mereka dibawah ke kantor polisi, dan selanjutnya di serahkan ke pembinaan panti sosial.

Ini reaksi Muslimah  di Pangandaran yang resah terhadap praktek pelacuran di Pangandaran. Mereka sangat terganggu, dan takut terhadap masa depan anak-anak mereka, bukan hanya dengan penyakit HIV, tetapi kerusakan moral akan akan meluas, dan menghancurkan kehidupan masa depan mereka.

Kesadaran Muslimah yang bersifat kolektif di daerah, terhadap ancaman riil  bagi kehidupan mereka secara massal. Sangat penting. Praktek pelacuran sudah menyebar di mana-mana.

Betapa, jika setiap Muslimah memiliki  kesadaran yang bersifat kolektif ini bersifat nosional, kemudian mereka membuat gerakan seperti Muslimah di Pangandaran,  pasti kehidupan akan semakin baik.

Muslimah di manapun  tidak lagi perlu menunggu kebijakan pemerintah yang akan ber tindak terhadap praktek pelacuran. Karena tidak semua pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama akan bahayanya praktek pelacuran ini terhadap kehidupan. Banyak para pemimin daerah yang membiarkan praktek asusila, dan dijadikan objek pemasukan pendapatan  daearah (PAD).

Apalagi pelacuran di era sekarang ini sudah menjadi industri. Ada perusahaan yang notabene usahanya dibidang penyedia pelacur. Dengan pelanggaan yang sangat luas. Memiliki sindikasi jaringan skala nasional dan internasional. Melibatkan pejabat, politisi,  dan termasuk penegak hukum. Tidak heran, memberantas praktek pelacuran begitu sangat sulit.

Tentu semua itu tergantung dari kemauan baik politik (political will). Jika ada kemauan politik yang baik dari elemen-elemen bangsa ini pasti akan dapat dihapus praktek pelacuran di Indonesia.

Seperti sudah diberikan tauladan yang  baik oleh Walikota Surabaya Sri Rismaharani yang sudah bersumpah, pada hari Pahlawan 10 Nopember, di Taman Bungkul, Surabaya, bahwa tahun 2014, kota Surabaya akan bebas pelacur dan praktek pelacuran. Seiring dengan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo yang membebaskan Jawa Timur dari pelacur dan pelacuran.

Di Surabaya ada lokalisasi kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara, Dolly. Kompleks pelacuran tertua di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Belanda. Dolly adalah mucikari berdarah Belanda.

Sekarang ada tokoh Surabaya, kebetulan memiliki jabatan dan kekuasaan, kemudiaan kekuasaan dan jabatannya itu, digunakannya menghapus dan menghilangkan penyakit sosial, dan berdampak kepada kehancuran kehidupan.

Betapa mulianya Tri Rismaharani yang dengan segala kesungguhan berkehendak dan  bertujuan menghapus praktek yang sudah sangat tua itu. Tidak pernah ada sebelumnya pejabat yang memiliki tekad menghapus praktek-praktek atau bisnis maksiat, dan baru Sri Trimaharani ini.

Bila kelak Dolly tutup, dan kehidupan berubah, Walikota Surabaya, Sri Rismaharani layak akan dikenang sepanjang sejarah kehidupan manusia atas usaha yang menutup tempat maksiat Dolly.

Sebaliknya, di acara Metro TV, Sabtu malam menjelang dini hari, yang melakukan wawancara dengan  Wakil Gubernur DKI,  Ahok dengan menggunakan baju koko, peci hitam dikepala, selendang dipundaknya, seperti Muslim Betawi,  justru secara tegas ingin membuat kebijakan lokalisasi pelacuran di daerah kebayoran (di Jakarta).

Alasannya melakukan lokalisasi pelacur di sebuah komplek, sebagai langkah preventif menghindari menyebarnya penyakit menular seperti HIV, dan penyakit kotor lainnya. Dengan adanya kompleks lokalisasi pelacuran akan dapat dikontrol para pelacur yang melakukan praktek seks, sekaligus kesehatan mereka dari kemungkinan penyakit menular.

Di Jakarta pernah ada kompleks pelacuran terbesar di kota ini, dan kemudian di tutup di zamannya Gubernur Sutiyoso, dan sekarang dijadikan Islamic Center, dan berbagai kegiaran dakwah berlangsung di bekas tempat kompleks pelacuran itu.

Ahok berulangkali praktek pelacuran sudah menyebar luas di Jakarta, dan ada di mana-mana. Mestinya, Ahok dengan kesadaran itu, berusaha menghilangkan praktek kotor yang pasti akan menghancurkan kehidupan manusia. Mestinya, Ahok tidak mentolelir segala bentuk dan praktek pelacuran yang ada. Menggunakan kekuasaan dan jabatannya meghapusnya dengan kewenangan yang dimilikinya.

Walikota Surabaya Sri Rismaharani memiliki tekad menudutp kompleks Dolly, sebuah kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara, dan sebalumnya menutup kompleks pelacuran yang ada di kota Surabaya, dan itu bisa dilakukannya. Tetapi, mengapa Ahok, justru bersikap sebaliknya, dan kukuh dengan pendiriannya perlu lokalisasi kompleks pelacuran?

Tentu, bagi kaum Muslimin di Jakarta, dan dimanapun, “clossing statement” Ahok, selalu mengatakan bahwa Indonesia bukan negara “agama”, tetapi Indonesia negara “sekuler”, ini sungguh sangat menyakitkan bagi Muslimin.

Soeharto yang menjadi dedengkot Orde Baru, sejak berkuasa sampai turun, tidak pernah keluar dari mulutnya, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara “sekuler”.

Ahok sudah berulangkali mengatakan, bahwa Indonesia negara “sekuler”,  dan bukan negara “agama”, maksudnya bukan negara Islam, dan tidak berhak Muslim mempraktekkan Syariah Islam.

Apakah Ahok menginginkan di setiap sudut kota Jakarta dibangun kembali kompleks pelacuran? Apakah Ahok menginginkan legalisasi praktek-praktek pelacuran? Apakah Ahok menginginkan praktek pelacuran menjadi praktek bisnis, seperti bisnis yang lainnya, seperti sekarang yang berkembang di daerah Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Kota?

Apakah Ahok  menginginkan kota Jakarta seperti Macau, menjadi pusat judi dan pelacuran dunia? Hanya karena Indonesia menurut Ahok, bukan negara “agama”. Wallahu’alam. *mashadi.

nessiaprincess.wordpress.com

***

Presiden Jokowi apakah akan mengambil resiko untuk dirinya tambah musuh, sedang musuhnya itu adalah mayoritas secara fakta penduduk, atukah akan mengambil kebijakan demi kemaslahatan  masyarakat, mari kita tunggu saja.

Ada semacam petuah, seribu teman itu terhiung sedikit, sedang satu musuh itu dapat dianggap banyak. Apalagi memang jumlahnya banyak, dan menjadi musuh baru akibat kesalahan dalam mengambil keputusan; maka hanya orang yang pengin kebanjiran masalah lah yang menginginkannya. Silakan saja.

(nahimunkar.com)