Tim Panel pun Masih Minim Tokoh Islam.

Belum Dibentuk Lembaga Tersendiri dalam Menangani Situs Atau Media Islam.

Pembentukan Lembaga Tersendiri itutelah disepakati para pemimpin redaksi yang hadir dalam pertemuan kemarin di gedung Kemenkominfo Jakarta dan Kemenkominfo telah merespon pisitif usulan itu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo) akhirnya membuka blokir 12 situs media Islam dari 22 situs dakwah yang dituduh bermuatan radikal.

Sementara itu panel yang dibentuk Kemenkominfo yang kaitannya dengan situs media Islam (tim panel penilai situs yang akan diajukan pemblokiran) adalah tim panel terorisme, SARA dan kebencian; yang orang-orangnya bukan tokoh Islam apalagi ulama. Karena mereka bukan dari lembaga Islam, bahkan DIPASANG sejumlah tokoh dari bithonatan min dunikum menurut Al-Qur’an.

Dari 17 tokoh dalam tim itu hanya ada satu tokoh Islam yakni dari NU, karena Dr Din Syamsuddin ketua umum Muhammadiyah mengundurkan diri dari rancangan tim ini.

Ketika kedaannya seperti itu, mungkin dapat dianalogikan, misalnya membentuk tim sertifikasi daging halal, namun orang-orangnya tidak doyan daging kambing dan sangat doyan daging babi. Apa jadinya, kalau daging babi justru dihalalkan, sedang daging kambing diharamkan?

Oleh karena itu, para pemimpin redaksi yang hadir dalam pertemuan kemarin di gedung Kemenkominfo Jakarta sepakat agar Kemenkominfo membuat lembaga tersendiri dalam menangani situs atau media islam. Lembaga itu nanti, agar diisi oleh wartawan-wartawan senior dan ulama-ulama yang lebih mengerti ajaran dan nilai-nilai Islam.

Usulan ini direspon positif oleh Kemenkominfo dalam pertemuan kemarin. Ini juga agar mereka (pemerintah) juga paham soal ini.
Ketika Kemenkominfo telah merespon pisitif usulan itu, lalu belum diujudkan, dan bahkan ada situs-situs media Islam tetap diblokir atas usulan dari Tim Panel yang minim ulama Islam itu; maka dapat diduga akan memperkuat rencana gugatan hukum secara kolektif media-media Islam terhadap Kemenkominfo.

Para Ulama, ormas Islam, lembaga Islam, tokoh Islam, dan Umat Islam pada umumnya pun ada di belakang media-media Islam.

Jangan sampai ada lagi kata-kata dari DPR kepada BNPT (plus Kominfo): Ga’ usah lah kami ini dibodoh-bodohi…

Soal pemblokiran yang pencairannya masih setengah-setengah dan ada masalah-masalah yang masih mengganjal itu sementara beritanya sebagai berikut.

***

Pemblokiran Situs Media Islam Sebagian Telah Dicabut, Sisakan Kata Radikal, JITU: Kominfo Harus Meminta Maaf

Jum’at, 20 Jumadil Akhir 1436 H / 10 April 2015 06:01 wib

JAKARTA (voa-islam.com)- Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bersyukur atas dibukanya kembali situs-situs media Islam yang sempat diblokir Kominfo atas rekomendasi BNPT. Akan tetapi, JITU melalui Ketuanya, Agus Abdullah, meminta agar BNPT dan Kominfo untuk secara legowo membersihkan nama-nama situs Islam dari kata “radikal” sebagaimana yang telah dituduhkan selama ini. Dan kiranya kedua lembaga tersebut sudi meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat.

“Namun isu media-media Islam ‘radikal’ telah menyebar luas. Maka Kemenkominfo dan BNPT harus meminta maaf dan menyampaikannya kepada publik,” katanya melalui pesan singkat yang diterima tim voa-islam.com.

Dan menurut Agus, pencabutan yang dilakukan oleh Kominfo adalah hal yang memang semestinya. Karena apa yang dilakukan oleh Kominfo atas rekomendasi BNPT yang memblokir situs-situs media Islam pada beberapa waktu lalu memang tidak berdasar atas hukum jelas dan bukti-bukti kuat.

“Pencabutan kembali itu memang harus dilakukan oleh Kemenkominfo. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat,” jelasnya.

Maka dari itu, JITU mengingatkan kepada Kominfo atas kecerobohan yang dibuatnya untuk segera meminta maaf. Serta dihimbau agar Kominfo dengan cepat memberikan kejelasan kepada masyarakat perihal situs-situs media Islam yang dituduh ‘radikal’.

“Sebab ini menyangkut nama baik, dan telah dilabeli oleh Kominfo ‘radikal’, maka kita menunggu Kominfo untuk meminta maaf dan harus memberikan penjelasan terkait kata yang dituduhkan (baca: ‘radikal’) itu,” pintanya.

Sebelumnya, dari 19 situs yang diblokir Kominfo atas rekomendasi BNPT ini mengajukan nota protes. Beberapa langkah yang diambil di antaranya, menemui Anggota DPR RI Komisi I dan bertemu dengan Kemenkominfo. Dan kemarin, tepatnya Kamis (09/04/2015) Kominfo mencabut blokir terhadap situs-situs media Islam atas rekomendasi yang diajukan tim panel. Ada 12 situs media Islam yang dicabut Kominfo. Di antaranya hidayatullah.com, voa-islam.com, arrahmah.com, salamonline.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, gemaislam.com, panjimas.com, muslimdaily.net, dakwatuna.com, an-najah.net, dan eramuslim.com. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

***

Alhamdulillah, akhirnya Kemenkominfo buka kembali 12 situs media Islam

Adiba HasanKamis, 19 Jumadil Akhir 1436 H / 9 April 2015 12:53

Rudiantara, Menteri Kominfo

JAKARTA (Arrahmah.com) – Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo) akhirnya membuka blokir 12 situs yang dituduh bermuatan radikal. Demikian dilansir KompasTekno, Kamis (9/4/2015).

Pembukaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat panel Terosisme, SARA dan Kebencian dalam forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).

“10 situs telah hadir dan mengisi data diri, sedangkan dua situs mengajukan pembukaan melalui surat,” demikian tertulis dalam lampiran rekomendasi tim panel, Kamis (9/4/2015).

Dua belas situs yang telah dibebaskan berikut sudah dapat diakses kembali, namun tim panel memberikan catatan seluruhnya diberikan pengawasan.

hidayatullah.com

salam-online.com

aqlislamiccenter.com

kiblat.net

gemaislam.com

panjimas.com

muslimdaily.net

voa-islam.com

dakwatuna.com

an-najah.net

eramuslim.com

arrahmah.com

Sebelumnya,Kemenkominfo telah memblokir 19 situs yang dianggap “radikal” oleh BNPT. Setelah 12 situs tersebut di atas, masih ada tujuh situs lain yang masih diblokir, diantaranya:

  1. ghu4ba.blogspot.com
    2. thoriquna.com
    3. kafilahmujahid.com
    4. lasdipo.com
    5. muqawamah.com
    6. daulahislam.com
    7. dakwahmedia.com

Kepala Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu mengatakan, tujuh situs tersebut masih diblokir karena hingga saat ini Kementerian belum bisa menemui pengelolanya.

Namun mereka masih memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dengan terlebih dahulu menghubungi kementerian.

“Karena kita tidak bisa komunikasi dengan pemilik situs dan dari mereka juga tidak ada yang menghubungi Kominfo,” pungkas Ismail dalam pesan singkat kepada KompasTekno.

(adibahasan/arrahmah.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 482 kali, 1 untuk hari ini)