• Kenaikan BBM hanya menghancurkan ekonomi rakyat. Kenaikan harga BBM, seakan-akan pemerintah sedang membinasakan ekonomi rakyat menengah ke bawah.
  • Kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6%.  Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Mestinya, pemerintah harus berani cari solusi lain.
  • Kebijakan kenaikan BBM tahun ini adalah bukti bahwa pemerintah gagal membangun infrastruktur dan transportasi publik yang nyaman dan menarik masyarakat. Selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan BBM akan dikompensasi dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam pembangunan transportasi umum yang nyaman sehingga masyarakat beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum dan bisa menghemat konsumsi BBM.

Inilah berita dan ulasannya. Dan di bagian bawah ada berita-berita tentang sikap partai yang dinilai plin plan (plintat-plintut) dalam menghadapi rencana kenaikan harga BBM, dan ada berita peta fraksi-fraksi di DPR dalam menyikapi rencana kenaikan hara BBM.

***

Menaikkan BBM Sama Saja Memiskinkan Rakyat

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara tegas menolak kompromi, serta berbagai macam bujuk rayu yang meminta agar mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Gerindra menegaskan akan ikut bersama rakyat untuk menyuarakan aksi menolak rencana pemerintah ini.

“Kami tadi dalam pembahasan dengan pemerintah di DPR menyatakan walk out. Kami walk out karena tegas, menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM sama saja memiskinkan rakyat,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, kepadaTribunnews.com, Senin (26/3/2012).

“Sejengkal pun kami tetap tolak kenaikan BBM. Kami takkan mundur sejengkal pun, kalau perlu kami bersama rakyat menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah yang tidak benar ini,” imbuh Fadli Zon.

Menaikkan harga BBM, paparnya, menyengsarakan rakyat. Padahal, APBN masih memiliki cukup dana untuk memberikan subsidi bagi rakyatnya.

Fadli menuturkan, adalah pernyataan keliru dan membodohi rakyat, bila dikatakan subsidi BBM saat ini dianggap tidak tepat sasaran.

“Kalau dikatakan tidak tepat sasaran, kenapa baru sekarang teriak-teriak? Kenapa tidak dari dulu mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran? Menyubsidi BBM juga tidak membuat APBN jebol kok?” cetusnya.

Menaikkan harga BBM adalah bukti kegagalan pemerintah mengantisipasi naiknya harga minyak dunia. Padahal, beberapa negara lain masih memberikan subsidi BBM bagi rakyatnya, dan harga BBM-nya pun sangat murah.

“Ini bukti kegagalan pemerintah mengelola, bukan karena subsidi tepat sasaran. Itu omongan asal ngecap saja,” tukas Fadli Zon.

Kenaikan BBM, imbuhnya lagi, hanya menghancurkan ekonomi rakyat. Kenaikan harga BBM, seakan-akan pemerintah sedang membinasakan ekonomi rakyat menengah ke bawah. (*)

Penulis: Rachmat Hidayat  |  Editor: Yaspen Martinus Tribunnews.com – Senin, 26 Maret 2012 20:19 WIB

***

Kemiskinan dan Kompensasi BBM

Oleh A Eko Cahyono

Wartawan Harian Neraca

Kompensasi kenaikan BBM dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menambah permasalahan baru. Malah, kenaikan BBM bisa  menambah jumlah rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan yang akan jatuh pada kategori sangat miskin

Kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6%.  Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Mestinya, pemerintah harus berani cari solusi lain.

Dengan 40%  keluarga Indonesia berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20%  merupakan golongan yang rentan terhadap kemiskinan, maka jika BBM naik hanya 18,5 juta Kepala Keluarga (KK) atau 74 juta jiwa saja yang dapat BLSM. Jumlah ini hanya sekitar 30% dari  penduduk  yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

Lalu bagaimana dengan 10% lagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20% (12,4 juta) masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan?  Pasti mereka semakin terpuruk. Karena itu, pemerintah harus serius menggunakan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan BBM.

Berdasarkan data di atas, jumlah yang mendapatkan BLSM seharusnya mencapai 40% masyarakat Indonesia, atau sekitar 24,7 juta KK, dengan nominal rupiahnya mencapai Rp33,3 triliun untuk BLSM sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan. Jumlah ini ditambah BLSM untuk golongan rentan dengan jumlah Rp 11,16 triliun untuk BLSM sebesar Rp 100.000 selama 9 bulan. Sehingga totalnya mencapai anggarannya mencapai Rp44,46 triliun. Artinya, jumlah ini tidak telampau jauh dengan penghematan APBN dari kenaikan BBM yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp 51 triliun. Karena itu, pemerintah harus cari jalan lain, karena kompensasi BLSM yang dihitung pemerintah masih jauh dari sasaran

Yang cukup mengecewakan public adalah tak kunjungnya realisasi pembangunan infrastruktur sebagai kompensasi kenaikan BBM. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi massal yang murah dan nyaman bagi masyarakat sehingga konsumsi BBM bisa dihemat.

Kebijakan kenaikan BBM tahun ini adalah bukti bahwa pemerintah gagal membangun infrastruktur dan transportasi publik yang nyaman dan menarik masyarakat. Selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan BBM akan dikompensasi dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam pembangunan transportasi umum yang nyaman sehingga masyarakat beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum dan bisa menghemat konsumsi BBM.

(cahyo)

neraca.co.id,  Selasa, 13 Maret 2012 |  15:23 WIB

***

Soal Kenaikan BBM, PKS Dianggap Plin Plan

JAKARTA – PKS belum mengambil sikap tegas terkait kenaikan BBM. Hal ini memunculkan respon dari pihak setgab yang selama ini mendukung kebijakan SBY. PKS dinilai harus segera mengambil sikap agar terlihat posisinya terkait kebijakan kenaikan BBM.

Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan di satu sisi, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana surat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, PKS melalui fraksinya di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementerian terkait, masih belum mempunyai sikap tegas. Bahkan, terbuka peluang Fraksi PKS menyetujui kenaikan harga BBM.
Menurut Mahfudz, sejauh ini fraksinya tengah mempertimbangkan mengambil satu dari dua jenis keberatan yang terjadi di dalam rapat pembahasan APBN Perubahan 2012. Dua keberatan yang terjadi antara fraksi-fraksi, Banggar, dan Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN itu, adalah kenaikan BBM dan bentuk kompensasi kenaikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinginkan pemerintah.

“Masih ada dua hal yang krusial. Kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur. Dan saya kira hal ini bagus saja untuk memberi waktu agar Fraksi PKS dapat mendalami lebih jauh dan mencari opsi yang terbaik. Jadi, kami masih pada posisi itu. Yah tergantung melihat perkembangan ke depan nanti,” beber Mahfud di DPR, Senin (26/3).

Mahfudz yang juga Ketua Komisi I tak menjawab secara tegas perihal sikap Fraksi PKS yang telah menyetujui mencabut pasal tidak adanya kenaikan harga BBM, Pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pada rapat Ahad (25/3) kemarin.

“Sampai semalam yang kami cek di Banggar itu masih dua opsi, belum mengerucut kepada opsi tunggal. Jadi, masih terbuka dalam beberapa hari ini melihat perkembangan,” ungkap dia.

Mahfud menyangkal jika belum tegas dan melunaknya sikap PKS di DPP dan fraksinya di DPR ini dikarenakan ancaman jatah kursi menteri di pemerintah akan dikurangi. “Nggak ada kaitannya. Kalau pun ada (reshuffle), nggak ada kaitannya dengan ini,” kilahnya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Erdy Nasrul

Senin, 26 Maret 2012 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID

***

Peta Pendukung dan Penolak BBM Naik di DPR

Tiga fraksi menolak, Golkar menunggu dan lima fraksi lagi mendukung.

SELASA, 27 MARET 2012, 00:10 WIB

VIVAnews – Dua dari sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra, walk out dari rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah yang membahas anggaran subsidi energi. Kedua fraksi walk out karena pemerintah berkukuh hanya membahas satu opsi, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Pemerintah tidak bersedia membahas opsi kedua, sehingga Hanura dengan rekan-rekan yang lain tidak ikut membahas,” kata anggota Badan Anggaran dari fraksi Hanura Ali Kastela di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Dia menjelaskan dengan keengganan pemerintah membahas opsi kedua menunjukkan bahwa pemerintah ingin membebankan kerugian dan ketidakefisienan negara kepada rakyat.

Untuk itu Hanura memutuskan walk out dan menunggu voting dalam rapat paripurna. Hanura tetap meminta pasal 7 ayat (6) Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak dicabut, sehingga BBM tidak jadi dinaikkan.

Sementara itu, anggota badan anggaran dari fraksi Gerindra, Fary Dj Francis, menjelaskan, sesuai tata tertib, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan opsi satu dan dua, dan rapat kerja telah mengalami skors beberapa kali. “Kami maunya teman-teman jangan hanya membahas opsi pertama, tapi juga opsi kedua,” katanya.

Kenyataannya, dia mengatakan, pemerintah hanya mau membahas opsi pertama. Mengacu pada tata tertib, Gerindra akan memberikan pandangan-pandangan terkait subsidi energi pada sidang paripurna. “Sekarang kami tidak akan bertanggung jawab mengenai pembahasan ini. Paripurna hari Kamis, kami akan voting,” katanya.

Gerindra beserta Hanura secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Bersama PDI-P dan Hanura, Gerindra sudah menghitung berkaitan dengan defisit anggaran jika BBM tidak dinaikkan. Hasilnya defisit anggaran tidak sampai 2,5 persen, melainkan 2,23 persen dan itu tidak melanggar UU Keuangan Negara.

Namun konfigurasi tiga fraksi ini, diakui mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, menghasilkan dua kubu. Pertama, kubu yang mendukung opsi menaikkan subsidi BBM, subsidi listrik tetap dan cadangan risiko fiskal.

Sementara, opsi ke dua yang diajukan oleh fraksi pendukung pemerintah adalah memberikan subsidi BBM senilai Rp137 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM,” kata dia.

Namun Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan, Golkar akan menunggu momentum terakhir untuk mengambil sikap mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kalau Golkar masih menunggu di menit-menit terakhir. Agak susah juga ya. Hari begini itu enak jadi PDIP, Gerindra, dan Hanura,” kata Priyo di Gedung DPR, Senin 26 Maret 2012.

Priyo mengatakan, Golkar akan memastikan terlebih dahulu apa langkah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM, baru setelah itu Golkar akan mengambil sikap. “Surplus penjualan BBM itu akan digunakan untuk apa? Apakah dialokasikan ke transportasi seperti angkutan umum atau ke infrastruktur jalan, atau apa? Kalau belum ada kepastian itu kami sarankan untuk berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain.”

Sikap Golkar yang wait and see ini bisa menjadi penentu karena menguasai 18,92 persen suara jika sampai terjadi voting. Konfigurasi sementara yang mendukung kenaikan harga BBM yakni Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB mencapai 56,58 persen. Namun jumlah ini bisa saja berkurang karena jika merujuk pada pembentukan Panitia Khusus Kasus Bank Century, ada pembelotan suara di PPP dan PKB. (adi) Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika, Iwan Kurniawan • VIVAnews

(nahimunkar.com)

(Dibaca 337 kali, 1 untuk hari ini)