Tampilan aplikasi Smart Pakem yang diluncurkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/ foto bbccom

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, disebut aplikasi Smart Pakem.

Aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Gerombolan2 liberal pluralisme agama dan yang ditengarai cenderung membela kesesatan, banyak yang tampaknya blingsatan. Diduga mereka khawatir nanti borok2 mereka terpampang.

Misalnya ketika aplikasi Smart Pakem itu memasang fatwa MUI sebagai landasan, di antaranya faham sepilis (sekulerisme, pluralusme agama, liberalisme dan sebagainya) telah jelas difatwakan haram dalam fatwa MUI 2005.

Jadi kini buru2 mereka ramai2 menolak aplikasi Smart Pakem itu, karena masyarakat dikhawatirkan akan tahu borok2 mereka.

Media2 liberal bahkan ditengarai bersuara anti Islam tampak mulai sibuk untuk menggoreng ini dengan menongolkan suara2 dari gerombolan2 yang sedang blingsatan itu.

Dalam hidup ini, setiap yang palsu harus diberantas. Dan yang harus diberantas pertama kali itu adalah yang memalsu agama (dalam Islam disebut sebagai firoq dhoollah, sekte2 sesat, produk nabi2 palsu dan para penyesat). Ini harus ada Lembaga yang menanganinya, sebagai perwujudan jaminan terhadap agama resmi yang dilindungi konstitusi, pasal 29 UUD 1945.

Tanpa ditangani secara kelembagaan resmi, berarti jaminan terhadap agama yang resmi dilindungi konstitusi itu sama dengan dibiarkan begitu saja dari bahaya para pemalsu agama dan para penyesat.

Dengan demikian, para penolak diselenggarakannya upaya pemberantasan pemalsu agama dan penyesat itu sejatinya adalah musuh umat beragama dan sekaligus musuh negara. Anehnya, suara2 lantang mereka justru dibesar-besarkan secara ramai-ramai oleh media2 liberal dan bahkan anti Islam tanpa malu2.

***

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Asintel Kejati DKI, Yulianto, mengatakan, aplikasi yang diberi nama Smart Pakem ini dibuat untuk mengetahui perkembangan dan memudahkan pengawasan aktifitas aliran keagamaan dan aliran kepercayaan.

Aplikasi ini juga untuk mencegah persekusi oleh warga terhadap suatu ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati DKI, Nirwan Nawawi, menjelaskan, aplikasi berisi beberapa fitur. Di antaranya adalah berisi folder fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, Ormas, informasi dan laporan pengaduan.

Aplikasi ini dilengkapi fitur untuk mengetahui semua data aliran yang ada di Jakarta, dan juga bisa mengetahui daerah mana ada aliran kepercayaan dan aliran keagamaan.

Aplikasi ini juga berisi fitur untuk mengetahui aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang dilarang, dilengkapi penyebab pelarangan oleh pemerintah.

Aplikasi ini bisa digunakan sebagai sarana diskusi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan sebagai wadah pengaduan masyarakat tentang aliran yang berkembang di Jakarta.

“Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang,” terang Nirwan.

(ameera/arrahmah.com)

Kejati DKI Tegaskan Aplikasi Pengawas Aliran Sesat Sesuai UU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menegaskan bahwa kewenangan untuk mengawasi aliran menyimpang sudah diatur dalam UU Kejaksaan.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kritik dan penolakan terhadap peluncuran aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang disebut Smart Pakem.

“Menyikapi perkembangan terkait peluncuran aplikasi Smart Pakem, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bahwa untuk mengatur pengawasan, khususnya aliran aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada kejaksaan melalui peraturan perundangan,” ujar Kasie Penkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, Senin (26/11/2018), sebagaimana dilansir Detik.com.

Nirwan menjelaskan aturan pengawasan aliran menyimpang ada di UU Kejaksaan. Berikut penjelasannya:

  1. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e, berbunyi sebagai berikut:
    Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan kepercayaan, yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  2. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER – 019/A/JA/09/2015 tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dan mewujudkan manajemen tim Pakem yang terintegrasi, tertib, terarah, dan akuntabel.

Nirwan menjelaskan, tujuan aplikasi Smart Pakem antara lain memberikan kemudahan akses pengetahuan tentang perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang ada di Indonesia.

Aplikasi ini, lanjut Nirwan, merupakan upaya mencerdaskan masyarakat untuk menghindari atau pencegahan terhadap doktrin seseorang/kelompok untuk mengikuti ajaran ajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mewujudkan kedamaian dan saling menghormati antarmasyarakat dan terciptanya kerukunan umat beragama.

“Aplikasi Smart Pakem hendaknya jangan diartikan bahwa negara akan mencampuri urusan kepercayaan masyarakat, namun justru kejaksaan menjalankan fungsinya dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan dapat membahayakan masyarakat dan negara sebagaimana amanat UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” jelas Nirwan.

Ia mengungkapkan, peluncuran aplikasi Smart Pakem merupakan aktualisasi digitalisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menyongsong pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta zona Integritas, sebagai keniscayaan yang harus dilakukan guna terciptanya birokrasi yang berorientasi pelayanan publik. (ameera/arrahmah.com)

(nahimunkar.org)

(Dibaca 566 kali, 1 untuk hari ini)