. 

 

Tokoh NU sendiri ada yang merasakan betul masalah itu, dan bahkan sempat berkata.

Untuk mendapatkan gambaran, mari kita simak tulisan singkat ini yang mungkin merupakan latar belakang masalah unik tersebut.

***

 

Gus Dur, Goenawan Mohamad dan Marxisme

Salah satu karib Gus Dur adalah Goenawan Mohamad, yang identik dengan MBM TEMPO. Sebelum jadi Ketua PBNU, Gus Dur merupakan salah satu kolomnis yang mendapat tempat sangat spesial, berkat kedekatannya dengan Goenawan Mohamad. Baik Gus Dur dan Goenawan Mohamad, keduanya pro Marxisme.

Bila Bapaknya Gus Dur anak pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Bapaknya Goenawan Mohamad adalah seorang tokoh Marxis yang berpengaruh di Pekalongan. Di situs “taman kembang pete” (http://tamankembangpete.blogspot.com/2007/04/playboy-interview-goenawan-mohamad.html) dapat ditemui wawancara antara majalah porno Playboy edisi 16 April 2007 dengan Goenawan Mohamad. Pada wawancara itu, Goenawan Mohamad mengakui bahwa bapaknya kiri.

Sejak Gus Dur jadi presiden, penganut atheisme, marxisme, komunisme menjadi leluasa membincangkan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut. Media massa nasional seperti Kompas, MBM Tempo, tidak takut-takut mempublikasikan tulisan-tulisan yang mempropagandakan paham-paham tadi. Bahkan setelah Gus Dur digantikan Megawati kemudian SBY, situasi kondusif itu tetap terjaga. Harian Kompas pernah menurunkan tulisan Goenawan Mohamad berjudul Tentang Atheisme Dan Tuhan Yang Tak Harus Ada (Kompas edisi 6 Oktober 2007) tanpa takut-takut dituding menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila yang salah satu silanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apalagi terbukti, sang presiden yang purnawirawan jenderal berbintang empat ini tidak menggubris. Perwira TNI yang seharusnya Saptamargais jadi begitu lunak terhadap atheisme, marxisme, liberalisme dan sebagainya.

Di masa Gus Dur jadi presiden, ia pernah melakukan rencana pencabutan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.

Sebelum mewacanakan pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, Gus Dur bahkan pernah meminta maaf secara terbuka atas terbunuhnya orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa berdarah Gerakan 30 September. Permintaan maaf itu disampaikan Gus Dur saat mengikuti acara bincang-bincang bertajuk Secangkir Kopi di TVRI nasional pada tanggal 14 Maret 2000.

Dalam sebuah dialog, Gus Dur menjelaskan beberapa alasan yang mendasarinya dalam rencana pencabutan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 itu. Pertama, menurut Gus Dur Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966 itu bertentangan dengan UUD-1945, oleh karena dalam UUD kita itu tidak ada dicantumkan pelarangan komunisme.

Kedua, menurut Gus Dur jika negara sampai melarang suatu paham dia dapat pula melarang paham-paham lain dan itu berarti menentang HAM. Ketiga, menurut Gus Dur PKI itu harus dilawan dengan tindakan bukan dengan Tap MPRS. Keempat, menurut Gus Dur pencabutan suatu Tap MPR bukanlah sesuatu yang menakutkan.

Keempat alasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa betapa seriusnya Gus Dur membela paham komunis, marxis, dan leninis.

Apapun alasan Gus Dur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menolak wacana yang menginginkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 itu. MUI khawatir jika Tap MPRS itu dicabut, justru akan menyebabkan kembalinya makar di Indonesia.

Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR mengatakan tidak setuju apabila ketetapan MPRS itu dicabut, karena pencabutan sebuah ketetapan MPR hanya bisa dilakukan oleh MPR, sehingga pemerintah sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya.

Hartono Mardjono (almarhum), yang saat itu masih menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, tak sekedar menolak rencana tersebut, tetapi juga berjanji akan meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa apabila Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Tap MPRS tersebut.

Menurut Hartono Mardjono, “Masak Presiden mau melanggar sumpahnya sendiri, karena sewaktu mengucapkan sumpah jabatan Prsesiden telah berjanji akan menaati UUD 1945, Tap MPR, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pandangan Hartono Mardjono, bahwa paham komunis, marxis, leninis, stalinis mengandung aspek ideologi dan aspek metodologi perjuangan. Dalam kaitannya dengan metodologi perjuangan, secara keseluruhan mengandung unsur yang menentang agama, antiagama, dan menghalalkan segala cara.

Selain ada yang menentang, ada juga yang mendukung rencana Gus Dur mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 itu. Salah satu di antaranya Taufiqurrahman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mendukung pencabutan Tap tersebut, karena menurutnya pencabutan itu sebagai bentuk pencerahan politik dalam masa transisi dan sejalan dengan prinsip demokrasi. “Kalau tidak setuju komunisme, buatlah komunisme tidak laku, tetapi tidak dengan melarangnya.”

Tidak heran bila kala itu ada yang memelesetkan PKB dengan kepanjangan Partai Kiri Baru. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan majalah GATRA (Rabu, 19 April 2006), Hasyim Muzadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lajnah Tanfidziyah PBNU, antara lain pernah mengakui bahwa belakangan ini NU sudah kelamaan nongkrong di kiri, sehingga ketika digeser ke tengah, dianggap bergeser ke kanan.

Menurut Hasyim, “Selama ini NU salaman saja ndak pernah sama sesama muslim yang dianggap garis keras, nyapa saja tak pernah. Sudah berada pada komunitas Kristen, nasionalis, dan lintas agama, apa salahnya kalau suatu ketika saya juga ingin tahu cara berpikir kelompok Islam garis keras itu. Maka saya ketemu mereka. Ketemu kan bukan berati sama. Saya tidak setuju dengan gerakan kanan yang keras, sama tidak setujunya dengan gerakan kiri yang keras. Baru ke tengah aja sudah dibilang ke kanan. Itu kan kiri keras.”

Itulah hasil kerja Gus Dur: membawa NU berlama-lama nongkrong di kiri dan kawasan liberal./ http://umarabduh.blog.com/– 03. Dec, 2012

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.508 kali, 1 untuk hari ini)