Saat mengangkat Jaksa Agung HM Prasetyo, kata Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Husein, Presiden Jokowi sama sekali tidak meminta informasi dari KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Komnas HAM dan masyarakat. Dalam penunjukan Kapolri, Presiden Jokowi mengulangi hal yang sama.

Yunus sangat menyesalkan keputusan Jokowi ini .Pasalnya, setahunya, Budi mendapat tanda merah dari KPK. Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan informasi di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah/tidak lulus,” bebernya.

Dia tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi. Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada Presiden/pemerintah dan Polri?” imbuh Yunus.

Inilah beritanya.

***

 

Lagi, Jokowi Langgar Komitmen Visi-Misinya

 

JAKARTA (voa-islam.com) – Penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan menjadi calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kontroversi. Apalagi beberapa LSM penggiat anti-korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkaitkan nama Budi Gunawan dengan kepemilikan rekening gendut mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah membikin kebjiakan kontroversi dengan pengangkatan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Hal yang sama terulang kembali saat menunjuk Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Budi Gunawan. Meski tidak diwajibkan oleh undang-undang, keterlibatan KPK dan PPATK adalah pintu masuk seleksi pejabat publik yang berintegritas.

Selain mendapatkan sorotan dari ICW, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ikut menyoroti hal ini. Peneliti PSHK Miko Ginting meminta DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara optimal terhadap Budi Gunawan.

“Ini adalah waktu yang tepat bagi DPR untuk menunjukkan komitmennya terhadap masa depan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Miko Ginting melalui pesannya, Senin (13/1).

Ia menilai, langkah Presiden Jokowi yang tak melibatkan KPK dan PPATK terkesan janggal dan terburu-buru. Padahal dua institusi negara ini pernah dilibatkan dalam proses seleksi menteri.

“Presiden seharusnya ingat pada komitmen dalam visi-misinya sendiri  untuk memilih aparat penegak hukumnya yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum. Proses pelibatan KPK dan PPATK menjadi penting sebagai bentuk nyata penerjemahan visi-misi tersebut,” ujar Miko.

Miko menambahkan, masih ada banyak pertanyaan terhadap figur Budi Gunawan. Besarnya peningkatan harta kekayaan Budi Gunawan yang tertera dalam LHKPN tahun 2008 sebesar Rp4,6 miliar, meningkat tajam pada tahun 2013 menjadi Rp22,6 miliar menimbulkan pertanyaan dan dugaan publik mengenai keterlibatannya dalam kasus rekening gendut. [robiawan/voa-islam.com]

***

Ini Jawaban Ngeles Jokowi Ditanya Soal Calon Kapolri Budi Gunawan Tidak Libatkan KPK

Bukan Jokowi jika tidak lihai dalam ngeles ketika menjawab pertanyaan yang mengarah kepadanya. Walau tidak selalu ngelesnya itu menuai simpatik. Ya, tidak jarang ngeles Jokowi malah menjadi bahan pembicaraan publik yang memakan waktu lama. Dan terkait dengan calon Kapolri Budi Gunawan, Jokowi mengeluarkan gaya ngelesnya.

Presiden Jokowi tidak mau memusingkan desas-desus mengenai calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang banyak disorot masyarakat.

Saat dikonfirmasi kenapa tidak mengajukan nama Budi lebih dulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tidak mau menjawab.

“Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain (pembicaraan lain),” ucap Jokowi di sela kunjungan ke PT Pindad, Bandung, (Senin, 12/1).

Jokowi memastikan penunjukan Budi sudah sesuai prosedur. Nama Budi berasal dari usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) disampaikan melalui surat resmi kepadanya Jumat lalu.

“Itu kan dari Kompolnas berikan usulan kepada saya. Dari sana kami pilih. (Sekarang) tunggu proses yang ada di DPR,” tandasnya.

Penolakan terhadap Komjen Budi Gunawan semakin kencang.

Salah satu alasannya, Komjen Budi Gunawan ternyata sempat akan diangkat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Pengangkatan itu gagal karena Budi mendapat tanda merah dari KPK. Namun, Jokowi malah menunjuknya sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman.

Hal ini dibeberkan mantan Kepala PPATK Yunus Husein dalam akun twitternya, @YunusHusein. Yunus sepertinya geregetan dengan penunjukan Budi. Dia sampai mencuit sebanyak delapan kali.

Yunus paham, pengangkatan Kapolri dan Jaksa Agung adalah hak prerogatif presiden. Namun, sebelum mengangkat orang, harusnya Presiden Jokowi memerhatikan aspek integritas dan juga catatan calon.

Apalagi, saat kampanye dulu, dalam nawacitanya Presiden berjanji akan mengangkat pejabat yang berintegritas baik.

 

“Untuk mengetahui integritas calon pejabat publik, Presiden dengan governance yang baik dapat meminta informasi dari masyarakat, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM,” ucap Yunus.

 

Saat mengangkat Jaksa Agung HM Prasetyo, kata Yunus, Presiden Jokowi sama sekali tidak meminta informasi dari KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Komnas HAM dan masyarakat. Dalam penunjukan Kapolri, Presiden Jokowi mengulangi hal yang sama.

Yunus sangat menyesalkan keputusan Jokowi ini .Pasalnya, setahunya, Budi mendapat tanda merah dari KPK. Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan informasi di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah/tidak lulus,” bebernya.

Dia tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi. Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada Presiden/pemerintah dan Polri?” imbuh Yunus.

Dengan kondisi seperti itu, Yunus sangsi pemerintah dan Polri dapat menjalankan tugas dengan baik. Sebab, tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat luas, pemerintah dan Polri akan sulit menjalankan tugasnya.

“Seharusnya Presiden mempertimbangkan hal-hal tersebut, kuat, dan tidak tunduk pada tekanan politisi dan pihak-pihak yang memiiliki kepentingan pribadi maupun golongan,” tandasnya. [rmol/silontong] Posted on Januari 13, 2015 by alexasinaga

 

*** 

 

Pendusta justru dipercaya sedang yang jujur justru didustakan, lalu pengkhianat malah dipercaya

Ada peringatan yang perlu diperhatikan pula, yaitu keadaan lebih buruk lagi di mana pendusta justru dipercaya sedang yang jujur justru didustakan, lalu pengkhianat malah dipercaya. Dan di sana berbicaralah ruwaibidhah, yaitu Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. Itulah yang diperingatkan dalam Hadits:

حَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة “( فتح الباري).

Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/ umum. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84  ).

 

(nahimunkar.com)

(Dibaca 431 kali, 1 untuk hari ini)