Jakarta, Kamis 13/2 1997, 5 Syawal 1417H

Assalamu’alaikum wr wb

Pada tanggal 12 Februari 1997 secara serempak dimuat di koran-koran tentang Keppres Miras (Keputusan Presiden No 3/1997 tentang Pengendalian  Minuman Beralkohol). Dalam Keppres itu  disebutkan, peredaran  miras/ minuman keras kategori B dan C (lebih  dari  5% alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan  tempat  tertentu.

Tempat  tertentu  ini  akan  ditentukan  oleh  Perda   (peraturan daerah),  sedang menurut petunjuk MUI (Majelis Ulama  Indonesia), tempat tertentu itu adalah yang biasa dikunjungi  warga asing.

Keppres Miras itu dinilai oleh Wagub DKI Idroes dan Ketua Umum Al-Irsyad Geys Ammar, pada dasarnya sama saja dengan Perda  Miras yang dinilai kontroversial (Republika, 13/2 1997).

Perlu  diketahui, umat Islam kompak memprotes Perda Miras  di mana-mana  beberapa  waktu lalu, karena Perda Miras  itu  dinilai hanya  untuk  memantapkan peredaran minuman keras,  dan  menambah pendapatan  daerah. Buktinya, yang dicantumkan  sebagai  pengawas dalam Perda Miras itu adalah Dinas Pendapatan Daerah, yang memang tugasnya mengumpulkan uang untuk Daerah.

Kalau  Keppres yang sekarang ini (1997) agak berbeda  dengan  Perda. Dalam Keppres, yang berhak menetapkan nilai cukai, bea masuk, dan pajak  lain atas miras adalah Menteri Keuangan,  sedangkan dalam Perda bisa juga Pemda mengutip pungutan atas miras.

Dengan demikian, arah Keppres itu sama juga dengan arah  Perda Miras. Sedang essensi yang diinginkan umat Islam belum  terpenuhi dalam Keppres, karena ternyata hanya mengatur masalah bea  masuk, cukai  dan  pungutan lainnya. Adapun penunjukan  penjualannya  di hotel,  bar, restoran, dan tempat-tempat tertentu itu tidak  bias diartikan  mengurangi beredarnya miras, karena orang  dapat  saja dengan mudah beli miras ke bar, hotel, restoran dan lainnya untuk dibuat  pesta  minuman keras atau diminum sendiri  di  rumah  pun bisa-bisa saja.

Yang  diinginkan masyarakat adalah bebasnya negeri  ini  dari minuman  beralkohol sebagaimana hal itu bisa ditempuh seperti  di negeri jiran Brunei Darus Salam dan negara-negara lainnya seperti Saudi  Arabia  dan lainnya. Karena bahaya miras  telah  nyata  di masyarakat.

Pembahasan miras secara nasional pernah dilakukan MUI.  Bahkan pada  seminar  MUI  5  tahun  lalu (1992-an),  Ketua  IDI  (Ikatan   Dokter Indonesia)  dr  Kartono  Mohammad  menyatakan,  sebenarnya  sudah saatnya  kita  bebas dari alkohol, karena dalam  obat-obatan  pun alkohol itu bisa diganti dengan yang lain yang tidak haram.

Mudah-mudahan  masalah  ini  bisa  dipikirkan  bersama  untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan terhindar dari  makanan dan  minuman  yang  merusak  kesehatan  bahkan memabukkan  serta merusak akal dan jiwa.

Wassalam

Hartono Ahmad Jaiz.

(arsip tulisan tahun 1997).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 264 kali, 1 untuk hari ini)