• Norma Pasal 7 Ayat 6a yang baru disahkan oleh rapat paripurna DPR dini hari (Sabtu, 31 Maret 2012)  selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN, juga mengabaikan asas kepastian okum dan keadilan sehingga potensial dibatalkan MK
  • Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 melanggar konstitusi, khususnya Pasal 33.
  • Pasal 7 Ayat 6a yang baru disahkan oleh rapat paripurna DPR dini hari tadi menyebutkan “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi wewenang menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.”
  • Pakar okum tata okum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sejumlah akademisi dan pengacara siap bergabung dengannya untuk memohon uji formil dan materil pasal tersebut. Antara lain, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Maqdir Ismail dan Teguh Samudra. Sementara mantan hakim konstitusi Natabaya telah menyatakan siap menjadi ahli.

Inilah beritanya.

***

Keputusan DPR Soal Harga BBM Digugat ke MK

JAKARTA – Pakar okum tata okum Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 melanggar konstitusi, khususnya Pasal 33. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini mengaku sudah menyiapkan draf uji formil dan materil pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

“Tapi, Senin belum bisa didaftarkan ke MK karena harus menunggu perubahan Undang-Undang APBN tersebut disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh Presiden,” katanya kepada sejumlah wartawan via BlackBerry Messenger, Sabtu (31/3/2012).

Dia menjelaskan, pengujian tidak hanya materil karena bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

“Norma Pasal 7 Ayat 6a selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN, juga mengabaikan asas kepastian okum dan keadilan sehingga potensial dibatalkan MK,” ujarnya.

Yusril menambahkan, sejumlah akademisi dan pengacara siap bergabung dengannya untuk memohon uji formil dan materil pasal tersebut. Antara lain, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Maqdir Ismail dan Teguh Samudra. Sementara mantan hakim konstitusi Natabaya telah menyatakan siap menjadi ahli.

“Saya bertindak sebagai lawyer atas kuasa beberapa orang rakyat pengguna BBM bersubsidi yang hak-hak konstitusional mereka dirugikan dengan Pasal 7 Ayat 6a tersebut. Dengan demikian mereka punya legal standing untuk mengajukan perkara ini ke MK,” katanya.

Pasal 7 Ayat 6a yang baru disahkan oleh rapat paripurna DPR dini hari tadi menyebutkan “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi wewenang menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.”

Sebelumnya MK pernah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menyerahkan penetapan harga BBM terhadap mekanisme pasar. Pasal itu berbunyi “Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”

(abe) Misbahol Munir – Okezone Sabtu, 31 Maret 2012 12:42 wib

(nahimunkar.com)

(Dibaca 173 kali, 1 untuk hari ini)