Sekjen FPI (Front Pembela Islam), KH Muhammad Shabri Lubis, mengemukakan FPI mensinyalir ada permainan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di belakang tragedi Ambon berdarah itu. “Iya ini RMS yang bermain,” tegasnya.

FPI menengarai, keterlibatan aparat dalam kerusuhan di Ambon yang menewaskan umat Islam itu mudah terjadi karena komposisi aparat Brimob yang mayoritas beragama Kristen.

“Kita juga mempertanyakan apakah normal jumlah dan komposisi Brimob yang ada di Ambon ? Sebab di situ ada Brimob bisa berjumlah lebih dari 70 persen Nasrani. Ini masuk di akal apa tidak?” tukas Shabri. “Ini jadi kesempatan mereka, bukannya melakukan penertiban malah melakukan pembantaian,” ujarnya.

Sementara itu, berita lain selumnya, dalam aturan baru (2010) untuk polisi yakni protap tembak di tempat, ada komentar: sebelum ini polri sudah dikecam karena berbagai perilaku kekerasan dan kesewenang-wenangan, protap baru (tembak di tempat) ini malah menempatkan polri sebagai institusi kekerasan berstatus resmi.

“Ini tidak sesuai dengan slogan polisi masyarakat. pada kenyataannya, polisi semakin terpisah dan anti terhadap masyarakat, sehingga menolak jalan persuasif,” kata Ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo.

Kekerasan yang dicatat sebuah situs diantaranya: Dalam catatan kami, polisi telah dan masih mengutamakan penggunaan kekerasan terhadap demonstrasi dan aksi protes rakyat, diantaranya, kasus kerusuhan di Buol (Sulteng), penangkapan puluhan aktivis di Bau-Bau (Sultra), penembakan petani di Kuantan Singingi (Riau), penembakan aktivis LMND di Garut (Jabar), dan masih banyak lagi.

Di antara korban kekerasan polisi adalah:

Yusniar, Perempuan Petani Tewas Ditembak Aparat Brimob Kepolisian Resor Kuansing Riau

 Korban Penembakan – Foto Hariansyah Usman/Facebook, RABU, 09 JUNI 2010

Pergolakan di Kebun Sawit, Polisi Tembak 2 Petani dari Belakang

Berita tentang kerusuhan Ambon, protap, dan kekerasan lain yang dilancarkan polisi sebagai berikut:

Copot Polisi Kristen Pembantai Umat Islam dalam Kerusuhan Ambon!!

Front Pembela Islam (FPI) menemukan fakta adanya aparat kepolisian beragama Kristen yang turut membantai umat Islam dalam kerusuhan di Ambon. FPI mendesak Kapolri memecat Kepala Brimob dan mengadili polisi yang terlibat dalam kerusuhan itu.

Laporan warga itu diaminkan oleh Front Pembela Islam (FPI). Menurut  Sekjen FPI, KH Muhammad Shabri Lubis, aparat Kristen terlibat langsung dalam kerusuhan Ambon jilid II yang menewaskan umat Islam ini.

“Kita terus mengikuti perkembangan, memang kerusuhan ini sekarang meluas dan melibatkan aparat-aparat Kristen untuk ikut serta membantai umat Islam. Jadi aparat Kristen itu turun, itu temuan kita,” ujarnya kepada voa-islam.com, Senin sore, (12/9/2011).

Selain itu, FPI juga mensinyalir ada permainan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di belakang tragedi Ambon berdarah itu. “Iya ini RMS yang bermain,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi agar kerusuhan yang tak berimbang itu tidak meluas, FPI menuntut Kapolri agar menindak aparat kepolisian yang terlibat dalam pembantaian umat Islam dalam tragedi Ambon jilid II itu.

“Kita minta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera mengirimkan Polisi Militernya agar melihat di situ aparat-aparat yang terlibat dan ikut serta membantai kaum muslimin,” desak Shabri. “Mereka harus diseret ke pengadilan atau mahkamah militer dan juga kepada HAM Internasional, itu yang kita akan tuntut,” tambahnya.

FPI sangat menyayangkan aparat yang tidak profesional dalam menjalankan tugas di Ambon dengan ikut membantai kaum Muslimin.

“Tidak boleh terjadi lagi adanya aparat yang diketahui berbuat seperti itu karena mereka itu digaji, dibayar oleh Negara bukan untuk membantai umat Islam apalagi untuk pengkhianatan karena mereka itu ingin mendirikan RMS,” kecamnya.

Untuk itu, FPI mendesak Kapolri agar turun langsung ke TKP di Ambon untuk melakukan sidak dan mengusut anak prajuritnya.

“Maka dari itu kita menunggu ketegasan dari panglima TNI untuk mengusut tuntas masalah ini dan juga Kapolri untuk melihat anak buahnya di bawah,” tegas Shabri.

FPI menengarai, keterlibatan aparat dalam kerusuhan di Ambon yang menewaskan umat Islam itu mudah terjadi karena komposisi aparat Brimob yang mayoritas beragama Kristen.

“Kita juga mempertanyakan apakah normal jumlah dan komposisi Brimob yang ada di Ambon ? Sebab di situ ada Brimob bisa berjumlah lebih dari 70 persen Nasrani. Ini masuk di akal apa tidak?” tukas Shabri. “Ini jadi kesempatan mereka, bukannya melakukan penertiban malah melakukan pembantaian,” imbuhnya.

Sebagai solusi agar tidak terulang lagi pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh aparat Kristen, FPI menuntut agar Kepala Komando Brimob dicopot, lalu komposisi anggota Brimob yang ditugaskan ke Maluku diperbaiki yang proporsional.

“Kita juga minta Kepala Komando Brimob di sana untuk diganti, dan juga jumlah komposisi anggota Brimob yang Muslim dan yang Nasrani bisa segera disesuaikan misalnya 50-50 jadi ada keadilan, jadi tidak didominasi kalau mereka memang betul-betul untuk menjaga NKRI. Tapi kalau Polisi ini memang dikuasai agen-agen Yahudi untuk melepas Indonesia melalui itu, urusan mereka,” ujar Shabri. [taz/ahmed widad]

JAKARTA (voa-islam.com) – Selasa, 13 Sep 2011

Voice of Al Islam on South East Asia

Page : http://www.voa-islam.com/news/print/2011/09/13/16108/copot-polisi-kristen-pembantai-umat-islam-dalam-kerusuhan-ambon

 

***

Protap Tembak di Tempat, Polri Perlakukan Indonesia di Bawah Darurat Militer

Rabu, 13 Oktober 2010 | 9:13 WIB

Kabar Rakyat

JAKARTA: Kepolisian RI telah mengeluarkan Prosedur Tetap (Protap) tentang penanggulangan keadaan anarki yang, salah satunya, mengatur soal tembak di tempat bagi pelaku anarki.

Pihak kepolisian berdalih, penggunaan “tembak di tempat” ini untuk mengantisipasi tindak anarkisme massa saat terjadi aksi massa. Namun polri menegaskan pihaknya punya prosedur yang jelas mengenai “tembak di tempat” ini.

“Apabila terjadi ancaman yang mungkin menyebabkan kematian dalam waktu sangat dekat limit,” kata Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana saat memberi penjelasan kepada wartawan di Jakarta (12/10).

Selain itu, kategori penggunaan protap ini adalah ketika dia berusaha mencegah kejadian itu menjadi serius, mencegah pelaku melarikan diri, tindakan ekstrim atau tindakan tegas tidak mempan.

Dia menambahkan, peluru akan diarahkan kepada bagian tubuh dengan tidak mematikan, melainkan sekedar untuk melumpuhkan.

“Diarahkan ke bagian tubuh tidak mematikan atau istilahnya itu melumpuhkan,” tegasnya.

Seolah Indonesia di Bawah Darurat Militer

Pemunculan Protap baru kepolisian bertepatan dengan munculnya isu penggulingan terhadap SBY oleh sebagian kelompok oposisi dan gerakan pro-demokrasi.

Ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo menganggap penggunaan “tembak di tempat” menempatkan seolah-olah Indonesia di bawah situasi darurat militer.

“Ini sangat bertentangan dengan situasi demokrasi. Penggunaan tembak di tempat itu biasanya dipergunakan dalam situasi darurat militer, ataupun ketika terjadi kerusuhan yang tidak terkendali,” katanya kepada Berdikari Online, di Jakarta (13/10).

Karena kemunculan protap baru ini berbarengan dengan isu penggulingan SBY oleh sekelompok oposisi, Agus Jabo mensinyalir penggunaan “protap” baru ini sangat melekat pada kepentingan rejim berkuasa untuk menindas oposisi.

“Polisi bertindak terlalu berlebihan untuk mengamankan kekuasaan SBY,” tegasnya.

Agus Jabo menegaskan bahwa Polri seharusnya tunduk kepada negara, bukan kepada pemerintahan tertentu. “Tidak semua pemerintahan itu membela kepentingan negara. Ada rejim yang justru menindas kepentingan nasional,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebelum ini polri sudah dikecam karena berbagai perilaku kekerasan dan kesewenang-wenangan, protap baru ini malah menempatkan polri sebagai institusi kekerasan berstatus resmi.

“Ini tidak sesuai dengan slogan polisi masyarakat. pada kenyataannya, polisi semakin terpisah dan anti terhadap masyarakat, sehingga menolak jalan persuasif,” imbuhnya.

Dalam catatan kami, polisi telah dan masih mengutamakan penggunaan kekerasan terhadap demonstrasi dan aksi protes rakyat, diantaranya, kasus kerusuhan di Buol (Sulteng), penangkapan puluhan aktivis di Bau-Bau (Sultra), penembakan petani di Kuantan Singingi (riau), penembakan aktivis LMND di Garut (jabar), dan masih banyak lagi. (Rh)

http://sudarjanto.multiply.com/journal/item/18200

***

Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Sarekat Hijau Indonesia Mengutuk Tindakan Penembakan Rakyat Kuansing oleh Brimob Wilayah Riau Atas Sengketa Tanah Perkebunan Sawit

Posted by Sarekat Hijau Indonesia on 6/09/10 • Categorized as Siaran Pers

Jakarta, 8 Juni 2010

Satu lagi peristiwa Juni Kelabu di Kuansing kami menyaksikan, bagaimana aparat dengan mudahnya mengeluarkan peluru tajam diarahkan kepada rakyat yang tidak berdaya. Dan kami baru saja menyaksikan kebiadaban aparat polisi beraksi untuk melindungi pemodal PT Tri Bakti Sarimas, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kuantan, Singingi Riau. Kekejaman Polisi yang disewa oleh perusahaan telah melepaskan peluru tajam kearah massa rakyat yang sedang menuntut keadilan, dimana rakyat telah dibohongi oleh pihak perusahaan teresbut. Sengketa antara perusahaan dan masyarakat setempat, selalu mendapat perlindungan dari aparat kepolisian dengan akhir rakyat di TEMBAK hingga TEWAS dan terluka parah, sedangkan lebih dari 11 orang lainnya masih di tahan di kantor Polsek setempat atas tuduhan kriminalisasi. Mereka luka-luka dijahit kepalanya dan sampai sore tadi belum masuk sesuap nasipun. Ini bentuk penjajahan baru bagi rakyat yang merdeka.

Atas laporan Wahana Lingkungan Hidup Riau sekitar jam 19.30 wib, menyebutkan telah terjadi penembakan warga masyarakat Kuantan Singingi Riau. Penembakan itu terjadi menyusul sengketa antara warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas. Akibat penembakan yang membabi buta dilakukan aparat Brimob Kepolisan Resor Kuantan Singingi (Kuansing) tanggal 8 Juni 2010, tepat siang tadi, 2 (dua) orang petani terkena tembak, seorang petani diantaranya bernama Niar (35) perempuan asal dari desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kebpaten Kuantan Sungingi TEWAS seketika. Sementara seroang lagi Siman (47), luka serius akibat terjangan peluru tajam. Sebaliknya, kemarahan petani diluapkan dengan membakar satu truk Brimob Polres Kuansing.

Menyikapi peristiwa ini, maka kami menyatakan sikap:

1.    Mengutuk tindakan pembantaian rakyat yang dilakukan oleh anggota Brimob Resor Kuansing Riau sehingga jatuh korban Tewas Niar (35) perempuan warga Desa Koto Cengar, dan seorang luka parah dan 11 orang masih ditahan di polsek Kuansing.

2.    Mendesak kepada Komnas HAM segera melakukan penyelidikan dan Investigasi Pelanggaran HAM berat atas kasus penambakan 2 orang warga dan sampai jatuh korban meninggal dunia, dan segera memutuskan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran HAM berat dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan pada yang memohon (dalam hal ini pihak perusahaan).

3.    Seruan kepada Dunia International agar memboikot produks kelapa sawit yang diproduksi dengan proses darah-darah rakyat dan nyawa rakyat dipertaruhkan. Serta menjatuhkan sanksi kepada PT Tri Bakti Sarimas agar dicabut Ijin operasinya segera.

4.    Kami mendesak segera lepaskan 11 orang warga yang masih ditahan oleh polsek Kuansing tanpa sarat.

5.    Mendesak Kepada Kapolri segera pencopot Kapolda, Kapolres yang berada di bawah komandonya atas peristiwa Juni kelabu di Kuansing Riau. Dan Mengadili pelaku penembakan yang setimpal.

6.    Mendesak kepada KPK, ICW agar melakukan penyelidikan dan investigasi atas peristiwa ini segera dan cepat, karena kami mencium ada praktek Korupsi kewenangan dan bisnis keamanan yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak perusahaan sampai menimbulkan korban jiwa.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk solidaritas kemanusiaan atas peristiwa penembakan warga di Kuansing Riau. Terima kasih.

Hormat kami,

Koesnadi Wirasapoetra Chairil Syah

 

Sekretaris Jenderal K e t u a

http://sarekathijauindonesia.org/2010/06/241.html

 

RABU, 09 JUNI 2010

Yusniar, Perempuan Petani Tewas Ditembak Aparat Brimob Kepolisian Resor Kuansing Riau

Update : Pergolakan di Kebun Sawit, Polisi Tembak 2 Petani dari Belakang

Korban Penembakan – Foto Hariansyah Usman/Facebook

RUSUH DI KUANTAN SINGINGI Alamak, Perempuan Petani Ditembak Polisi

PEKAN BARU, Niar (35) perempuan petani dari Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tewas ditembak aparat Brimob Kepolisian Resor Kuantan Singing (Kuansing), Selasa (8/6/10) siang tadi. Seorang petani lainnya, Siman (47), luka serius akibat terjangan peluru tajam. Sebaliknya, kemarahan petani diluapkan dengan membakar satu truk Brimob Polres Kuansing.

Penembakan itu terjadi menyusul sengketa antara warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas. Sampai Selasa petang ini, ratusan petani masih bertahan di lokasi, sementara polisi berjaga-jaga di areal pabrik dan perkantoran PT TBS.

laporan wartawan Kompas Syahnan Rangkuti Selasa, 8 Juni 2010 | 18:03 WIB selengkapnya
http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/18035832/Alamak..Perempuan.Petani.Ditembak.Polisi
Background kasus:

http://www.walhi.or.id/en/component/content/article/1341-aksi-di-pucuk-rantau-kabkuansing
Update Penembakan Kuansing (sumber : www.walhi.or.id)

Darah Kembali Tumpah di Tanah Bertuah. Informasi sementara dari Pucuk Rantau 1 orang tertembak dan 1 orang di tangkap oleh anggota Polres Kuantan Sengingi, RIAU. Wilayah kejadian sekitar 5-6 jam dari Pekanbaru, Tim WALHI Riau sedang menuju ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi lapangan dan selamatkan petani yang sedang diincar aparat.

Nomor-nomor telpon penting pejabat dan otoritas lokal sedang dicari kawan-kawan di Riau.

Chandra 08/06/10 18:38

  1. 2 orang tertembak
    1. a.Ibu Yusniar (45) meninggal Dunia,
    2. Disman (43) meninggal Dunia
    3. 20 orang luka berat,dan 25 orang Luka Ringan
    4.  orang masyarakat Yardi ditangkap paksa oleh polisi.
    5. Ratusan masyarakat disandera di PT.Tri Bakti Sarimas (TBS)
    6. Satu mobil masyarakat rusak berat akibat kebrutalan Brimob dan Polisi.
    7. 30 kendaraan sepeda motor masyarakat rusak berat.

Kontak:
Hariansyah Usman (Kaka)

Direktur WALHI Riau

0812-76699967.

Polisi Masih Menjadi Alat Pelindung Pemodal Besar

 

Rabu, 09 Juni 2010

PERS RELEASE BERSAMA

Tentang Penembakan dan Pembunuhan Petani Riau oleh Polisi Membela Perkebunan Kelapa Sawit
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Sawit Watch, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), PRP, PBHI, IMPARSIAL, LMND, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardika, PERGERAKAN Bandung, Institute Global Justice (IGJ)

Jakarta, (9/6/2010)–Panca Sila sebagai dasar negara, khususnya sila kedua menyebutkan dengan jelas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Insiden berlanjutnya penembakan terhadap petani oleh kepolisian khususnya Brigade Mobil patut dipertanyakan kembali. Apakah Kepolisian mulai redup mengamalkan Panca Sila, atau polisi juga lupa bahwa mereka bukanlah institusi militer. Karena faktanya akhir-akhir ini Polisi selalu melakukan tindakan kekerasan.

Sepatutnya, sebagai alat negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengayom rakyat dan bukan sebagai alat perusahaan. Dengan insiden kekerasan belakangan ini membantah telah terjadi reformasi di tubuh Polri.

Nyawa rakyat kecil solah tak berharga. Setelah melakukan penembakan terhadap petani di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Buton Sulawesi Tenggara, dan Banggai Sulawesi Tengah, kini melanjutkan penembakan petani di wilayah Kabupaen Kuala Sengingi (Kuansing) Riau. Dipertengahan tahun ini kembali seorang Ibu petani kelapa sawit tewas setelah ditembus peluru aparat Kepolisian Polres Kuala Sengingi dan Brimob Polda Riau pada Selasa, 8 Juni 2010.

Adalah Ibu Yusniar (45) dan Disman (43) warga Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang menjadi korban. Ibu Yusniar meninggal di tempat, sedangkan Bapak Disman masih di rawat di RSUD Taluk Kuantan. Selain menewaskan petani, polisi juga telah menahan sekurangnya 11 warga meski siang ini telah dibebaskan, dan saat ini berada di Puskemas Lubuk Jambi untuk perawatan akibat pemukulan. Tidak cukup dengan menembak dan menangkap petani, polisi juga telah membakar dan menembaki 10 unit sepeda motor dan satu unit mobil. Tidak heran jika petani melakukan tindakan serupa pula.

Dalam semester pertama tahun 2010, kami mencatat 65 orang sudah menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat polisi. Korban Yusniar (45) di Kabupaten Kuansing, adalah yang paling parah. Dan terdapat 64 orang petani yang ditahan, yaitu enam (6) di Riau, enam (6) di Sumatera Barat, 3 (tiga) di Bengkulu, lima (5) di Tapanuli Selatan-Sumatera Utara, dua (2) orang di Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, 24 orang di Banggai Sulawesi Tengah, dan 18 orang di Kalimantan Barat.

Kekerasan terhadap petani kelapa sawit di Riau merupakan cermin adanya ketidakadilan dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Duduk perkaranya, lahan seluas 12.000.00 Ha merupakan milik 4000 KK telah diserahkan kepada PT. Tribakti Sari Mas tahun 1999 untuk dibangun menjadi kebun kelapa sawit. Dan yang telah dikelola seluas 9000 Ha, serta yang telah berhasil panen seluas 4500 Ha sejak tahun 2008. Duduk ketidakadilan yang dialami petani; pertama dirugikan dengan masa konvesi lahan yang seharusnya berjalan lima (5) tahun menjadi Sembilan (9) tahun. Artinya ada kesempatan untuk panen yang di hilangkan selama empat (4) tahun. Kedua, dari pendapatan, seharusnya dalam setiap bulan atas per hektar lahan, petani mendapatkan Rp.1,6 juta dan dikurangi empat jenis potongan sebesar 34,5%, maka total pendapatan bersih senilai Rp.502 ribu per bulan. Sedangkan kenyataan yang didapat oleh seorang petani hanya Rp. 72.000 per bulan. Hal inilah yang memicu kemarahan petani terhadap perusahaan.

Masyarakat sesungguhnya telah memperjuangkan keadilan selama dua tahun terakhir. Upaya yang ditempuh yaitu mengadu kepada DPR RI, ke Pemda Propinsi dan DPRD sebanyak tujuh kali dan di tingkat Pemda dan DPRD K sebanyak 15 kali. Serta menuntut perbaikan manajemen pengelolaan kepada pihak perusahaan sebanyak empat kali.

Namun hasilnya nihil hingga petani memutuskan untuk melakukan panen paksa atas lahan seluas 100 Ha yang berujung bentrok dan menewaskan dua orang petani.

Insiden seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika perusahaan mau melakukan tindakan jujur dan adil dalam bagi hasil, dan polisi menjadi penengah dalam perselisihan. Bukan berlawan dengan petani.

Atas insiden ini, kami elemen masyarakat sipil yang peduli pada nasib petani, lingkungan hidup, demokrasi dan hak asasi manusia menyampaikan;

Mengutuk tindakan keberutalan aparat Polisi dalam menangani perjuangan keadilan petani kelapa sawit yang diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh PT. Tribakti Sari Mas.

Mendesak KAPOLRI untuk sungguh-sungguh melakukan reformasi di kesatuannya, karena masih banyaknya tindakan anggota POLRI yang berada di luar batas kemanusiaan dengan melakukan penangkapan paksa, penembakan serta penggunaan senjata berpeluru tajam dalam penanganan persoalan masyarakat.

Meminta KAPOLRI dengan atas nama kemanusiaan agar mencopot KAPOLRES Kuantan Sengingi dari jabatannya selaku pihak bertanggung jawab atas tragedi ini.

Meminta Presiden RI untuk menjadikan POLRI berada satu tubuh dalam Kementerian Dalam Negeri, agar Polisi betul-betul bertindak sebagai polisi sipil.

Atas nama keadilan, polisi pelaku penembakan agar segera di tangkap dan di hukum seberat-beratnya.

Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar memerintahkan departemen terkait untuk melakukan audit sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara umum, dan di PT. Tribakti Sari Mas secara khusus. Audit ini beserta dengan seluruh kebijakan-kebijakan terkait perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kami juga mendesak kepada Presiden untuk melakukan moratorium rencana perluasan perkebunan kelapa sawit seluas 6 juta ha hingga 2015 mendatang. Tercatat yang harus dievaluasi adalah sekitar 9,4 juta ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Meminta kepada seluruh pasar-pasar konsumen Crude Palm Oil (CPO) dalam dan luar negeri untuk memboikot CPO milik perusahaan PT. Tribakti Sari Mas yang melakukan tindakan kriminal dan melakukan tindakan tidak adil terhadap petani kelapa sawit, dan bersama-sama mendorong perbaharuan dalam sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Kami juga mendukung sepenuhnya upaya-upaya perjuangan masyarakat Kuantan Sengingi untuk memperoleh keadilan dengan cara-cara damai.

Terim kasih.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Sawit Watch, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), PRP, PBHI, IMPARSIAL, LMND, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardika, PERGERAKAN Bandung, Institute Global Justice (IGJ).

Info lanjutan: 021-7941672; www.walhi.or.id

 

Pernyataan Sikap Mengutuk Tindakan Penembakan Rakyat Kuansing Oleh Brimob Wilayah Riau Atas Sengketa Tanah Perkebunan Sawit

Pimpinan Pusat

Sarekat Hijau Indonesia

Jl. Jatipadang Raya No. 5 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telp/Fax +62217806692. e-mail ; sarekathijauindonesia@gmail.com.

Web: www.sarekathijauindonesia.org

 

Pernyataan Sikap

Mengutuk Tindakan Penembakan Rakyat Kuansing Oleh Brimob Wilayah Riau Atas Sengketa Tanah Perkebunan Sawit

Jakarta, 8 Juni 2010

Satu lagi peristiwa Juni Kelabu di Kuansing kami menyaksikan, bagaimana aparat dengan mudahkan mengeluarkan peluru tajam diarahkan kepada rakyat yang tidka berdaya. Dan kami baru saja menyaksikan kebiadaban aparat polisi beraksi untuk melindungi pemodal PT Tri Bakti Sarimas, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kuantan, Singingi Riau. Kekejaman Polisi yang di sewa oleh perusahaan telah melepaskan peluru tajam kearah massa rakyat yang sedang menuntut keadilan, dimana rakyat telah di bohongi oleh pihak perusahaan tersebut.

Sengketa antara perusahaan dan masyarakat setempat, selalu mendapat perlindungan dari aparat kepolisian dengan akhir rakyat di TEMBAK hingga TEWAS dan terluka parah, sedangkan lebih dari 11 orang lainnya masih di tahan di kantor Polsek setempat atas tuduhan kriminalisasi. Mereka luka-luka di jahit kepalanya dan sampai sore tadi belum masuk sesuap nasipun. Ini bentuk penjajahan baru bagi rakyat yang merdeka.

Atas laporan Wahana Lingkungan Hidup Riau sekitar jam 19.30 wib, menyebutkan telah terjadi penembakan warga masyarakat Kuantan Singingi Raiu. Penembakan itu terjadi menyusul sengketa antara warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas. Akibat penembakan yang membabi buta dilakukan aparat Brimob Kepolisan Resor Kuantan Singingi (Kuansing) tanggal 8 Juni 2010, tepat siang tadi, 2 (dua) orang petani terkena tembak, seorang petani diantaranya bernama Niar (35) perempuan asal dari desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kebpaten Kuantan Sungingi TEWAS seketika. Sementara seroang lagi Siman (47), luka serius akibat terjangan peluru tajam. Sebaliknya, kemarahan petani diluapkan dengan membakar satu truk Brimob Polres Kuansing.

Menyikapi peristiwa ini, maka kami menyatakan sikap:

  1. Mengutuk tindakan pembantaian rakyat yang dilakukan oleh anggota Brimob Resor Kuansing Riau sehingga jatuh korban Tewas Niar (35) perempuan warga Desa Koto Cengar, dan seorang luka parah dan 11 orang masih ditahan di polsek Kuansing.
  2. Mendesak kepada Komnas HAM segera melakukan penyelidikan dan Investigasi Pelanggaran HAM berat atas kasus penambakan 2 orang warga dan sampai jatuh korban meninggal dunia, dan segera memutuskan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran HAM berat dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan pada yang memohon (dalam hal ini pihak perusahaan).
  3. Seruan kepada Dunia International agar memboikot produks kelapa sawit yang diproduksi dengan proses darah-darah rakyat dan nyawa rakyat di pertaruhkan. Serta menjatuhkan sanksi kepada PT Tri Bakti Sarimas agar di cabut Ijin operasinya segera.
  4. Kami mendesak segera lepaskan 11 orang warga yang masih ditahan oleh polsek Kuansing tanpa sarat.
  5. Mendesak Kepada Kapolri segera pencopot Kapolda, Kapolres yang berada di bawah komandonya atas peristiwa Juni kelabu di Kuansing Riau. Dan Mengadili pelaku penembakan yang setimpal.
  6. Mendesak kepada KPK, ICW agar melakukan penyelidikan dan investigasi atas peristiwa ini segera dan cepat, karena kami mencium ada praktek Korupsi kewenangan dan bisnis keamanan yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak perusahaan sampai menimbulkan korban jiwa.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk solidaritas kemanusiaan atas peristiwa penembakan warga di Kuansing Riau. Terima kasih.

Hormat kami,

Koesnadi Wirasapoetra Chairil Syah

Sekretaris Jenderal K e t u a

Kontak: 081288044608. Kontak: 081280650788

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/06/niar-35-perempuan-petani-tewas-ditembak.html

Adapun bagaimana keterlibatan pihak aparat keamanan dalam kasus kekerasan di Ambon masa lalu dapat dibaca ulang di https://www.nahimunkar.org/ambon-terbakar-lagi/?wpmp_tp=1. Yang diambil dari berita KRONOLOGIS RAMADHAN BERDARAH (2/3), PrimamoristaAgung, Mon, 6 Mar 2000 01:16:50 -0800

(nahimunkar.com)

(Dibaca 7.098 kali, 1 untuk hari ini)