Komnas HAM telah berpihak pada para pemabuk

 

Ilustrasi: Masya Allah! Selesai Ujian Semester Malah Mabuk-mabukan /Tarakan (voa-islam)

  • Gonjang-ganjing pencabutan Perda Anti Miras membuahkan terkuaknya biang yang diduga keras menjadi penyebab nekatnya Mendagri Gamawan Fauzi bertindak ceroboh yang mengakibatkan ramai di masyarakat. Tampaknya kini suara lantang yang menudingnya sebagai berbau kaitan dengan pengusaha miras justru datangnya dari sesama menteri. Betapa tidak enaknya, menteri dituding menteri. Dan menudingnya pun selaku ketua partai politik Islam.
  • Bagaimana menepisnya, tampaknya dianggap agak lebih meyelamatkan muka  bila beralasan dengan apa yang dia sebut dicabutnya perda anti miras itu atas desakan Komnas HAM.  Sementara itu pihak Komnas HAM yang ditongolkan belangnya itu mau mengelak tetapi sejatinya malah menunjukkan jati dirinya. Salah satu komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjutak menegaskan pihaknya tak pernah secara eksplisit menyebutkan agar Perda Larangan Miras yang ditinjau ulang. Nelson mengakui hanya mengkritisi perda-perda syariah dan meminta Kemendagri untuk meninjau kembali perda-perda tersebut.
  • Nah, di situlah justru Komnas HAM tertangkap basah untuk dikomentari ketua MUI, “Justru kritikan Komnas HAM yang sebenarnya mempunyai muatan sebagai ‘desakan’ agar Mendagri mencabut Perda Anti Miras lah yang melanggar hak asasi mayoritas bangsa Indonesia untuk beribadah dengan kaaffah dan tenang”, kata Kiyai Cholil kepada Suara Islam Online, Senin (16/1/2012).
  • Dengan mendesak Kemendagri mencabut Perda Anti Miras berarti Komnas HAM telah berpihak pada para pemabuk. Desakan itu, lanjut Kiyai Cholil, justru yang akan menimbulkan konflik horizontal.

Gayeng tenan!

Tinggal satu lagi, siapa yang canggih untuk berbicara, mengenai siapa di balik Komnas HAM. Mereka sebegitu getolnya dalam hal tidak suka kalau Ummat Islam mayoritas penduduk ini ibadah dengan tenang. Hingga mereka ketika mendesak menteri pun sampai bisa kontal . Itu pasti juga ada pihak-pihak yang di belakangnya. Ayo… siapa yang mengungkap.

Sekarang kita simak berita yang sudah muncul, sambil kita tunggu komentar pengamat canggih tentang yang belum diungkap itu, kalau ada.

Inilah berita-berita yang sudah ada.

***

Suryadharma Sinyalir Ada Pesanan di Balik Pencabutan Perda Miras

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sangat menyesalkan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang pencabutan Perda Larangan Miras di sejumlah daerah. Ia mensinyalir ada kepentingan pengusaha di balik pencabutan tersebut.

“PPP sangat tegas menolak miras, sehingga benar-benar terkejut dengan pencabutan tersebut. Dugaan (kami) ada kepentingan, bisa diartikan seperti itu,” ujar Suryadharma, di sela acara jalan sehat, di Tangerang, Minggu (15/1/2012).

Menurut dia, dugaan adanya kepentingan pihak tertentu di balik kebijakan tersebut karena dengan adanya perda, distribusi miras praktis menjadi menurun. “Isu ini tentu sulit dibantah bahwa ada indikasi kuat pesanan dari pengusaha miras,” tandasnya.

Karena hal itulah, pihaknya mendukung langkah perlawanan elemen masyarakat yang menolak pencabutan Perda Larangan Miras. Bahkan, dia berharap perjuangan masyarakat, pemda dan DPRD, maupun para tokoh agama terus berlanjut.

Meski demikian, dia tetap mengimbau bahwa upaya apapun, termasuk rencana aksi, dilakukan dengan tidak melanggar peraturan. “Menyampaikan apirasi apapun sah-sah saja, tapi tetap dengan damai dan tertib,” imbuhnya, dimuat JPNN.

Hingga saat ini, polemik Surat Edaran Mendagri No. 188.34/4561/SJ tanggal 16 November 2011 terus mengundang protes sejumlah pihak. Di antara perda yang dicabut dengan surat edaran tersebut, adalah Perda No 7 Tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda Nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda Nomor 11 tahun 2010 Kota Bandung.*

Rep: Panji Islam

Red: Syaiful Irwan/ Hidayatullah.com— Senin, 16 Januari 2012

***

Komnas HAM, Aktor di Balik Pencabutan Perda Anti Miras?

Jakarta – Terbuktilah apa yang dinyatakan DPP Front Pembela Islam (FPI) dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan saat aksi menolak pencabutan Perda Anti Miras di depan Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/1/2012) lalu. FPI mensinyalir bahwa kelompok-kelompok Liberal berada di balik upaya pencabutan Perda Anti Miras di sejumlah daerah. Dan kali ini, diduga kelompok liberal yang berada di balik pencabutan perda anti miras itu adalah orang-orang yang ‘menghuni’ kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Seperti diberitakan Republika Online, Ahad (15/1/2012), alasan Kemendagri mengevaluasi perda tentang pelarangan minuman keras adalah karena didesak oleh Komnas HAM. Oleh Komnas HAM, Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dianggap melanggar HAM.

Hal ini terungkap dari surat Walikota Tangerang Wahidin Halim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidaklah bertentangan dengan HAM.

Republika mengaku mendapatkan salinan dokumen surat bernomor 188.24/1196 – Hukum/2011 perihal klarifikasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 tertanggal 18 Mei 2011 yang menjelaskan bahwa Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjutak menegaskan pihaknya tak pernah secara eksplisit menyebutkan agar Perda Larangan Miras yang ditinjau ulang. Nelson mengakui hanya mengkritisi perda-perda syariah dan meminta Kemendagri untuk meninjau kembali perda-perda tersebut. “Karena dapat menimbulkan konflik horizontal,” kata Johny melalui telepon genggamnya seperti dirilis Republika, Ahad (15/1/2012).

Selama ini dipahami dan diopinikan bahwa Perda Anti Miras tergolong dalam ‘Perda Syariah.’ Perda-perda lain yang dianggap sebagai Perda Syariah adalah tentang kewajiban baca tulis Al-Qur’an. Padahal Mendagri Gamawan Fauzi sendiri mengaku saat menjadi Bupati Solok ia pernah membuat Perda Wajib Baca Al Quran bagi kaum muslim dan melarang orang menikah bila belum bisa membaca Al Quran. Kapuspen KemendagriRoydonnyzar Moenek, Kamis (12/1/2012, dengan bangganya mengatakan hal ini di depan para pengunjuk rasa yang menolak pencabutan perda anti miras.

Fakta ini makin membenarkan sinyalemen FPI. Dalam pernyataan yang ditanda tangani Habib Muhammad Rizieq Syihab dan KH Ahmad Shobri Lubis, Kamis (12/1/2012) FPI menyatakan, “Sejak lama, gerakan Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan Syariat Islam secara KONSTITUSIONAL agar menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Sebaliknya, kaum Liberal Indonesia dengan berbagai macam cara selalu mengupayakan pembatalan Perda-Perda Syariat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Perda Anti Miras, dengan dalih mengebiri kebebasan dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan alam kebhinnekaan. Bahkan sudah berulang kali mereka mengajukan Yudicial Review sejumlah Undang-Undang yang dinilai bernuansa “Syariat” ke Mahkamah Konstitusi RI, antara lain : UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi mereka selalu gagal.”

FPI juga menyatakan, “Kini, setelah Kaum Liberal berulang kali “keok” di jalur hukum, mereka mulai menggunakan “OTOT KEKUASAAN”, salah satunya adalah dengan MEMPERALAT Pemerintah RI untuk membatalkan Perda-Perda Syariat di seluruh Indonesia. Karenanya, benang merah yang menghubungkan Agenda Liberal dengan Keputusan Kemendagri dalam pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah sangat jelas dan terang benderang, sehingga menjadi indikator kuat bahwa Kemendagri telah disusupi AGEN LIBERAL yang memiliki agenda sangat berbahaya terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, serta mengancam Landasan Idiil mau pun Konstitusinil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945.”

Shodiq Ramadhan | Senin, 16 Januari 2012 | 00:40:31 WIB (SI ONLINE).

***

Ketua MUI: Komnas HAM Berpihak Pada Pemabuk

Jakarta (SI ONLINE) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. A. Cholil Ridwan mengatakan bahwa kritikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bernuansa syariah adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi mayoritas bangsa Indonesia untuk beribadah secarakaaffah dan tenang. Seperti diketahui, salah satu perda bernuansa syariah yang mendapat kritikan Komnas HAM adalah Perda Anti Miras.

“Justru kritikan Komnas HAM yang sebenarnya mempunyai muatan sebagai ‘desakan’ agar Mendagri mencabut Perda Anti Miras lah yang melanggar hak asasi mayoritas bangsa Indonesia untuk beribadah dengan kaaffah dan tenang”, kata Kiyai Cholil kepada Suara Islam Online, Senin (16/1/2012) saat dimintai tanggapan soal adanya desakan dari Komnas HAM kepada Kemendagri untuk mencabut Perda Anti Miras di sejumlah daerah.

Bahkan, kata Pengasuh Pesantren Husnayain Jakarta itu, dengan mendesak Kemendagri mencabut Perda Anti Miras berarti Komnas HAM telah berpihak pada para pemabuk. Desakan itu, lanjut Kiyai Cholil, justru yang akan menimbulkan konflik horizontal. “Desakan Komnas HAM yang sangat berpihak kepada para pemabuk yang rusak dan merusak yang akan menimbulkan konflik horizintal”, katanya.

Menurut Ketua MUI bidang Remaja, Sosial dan Budaya itu, desakan pencabutan Perda Anti Miras dan Perda-perda bernuansa syariah hanya cocok untuk negara-negara Barat. “Desakan seperti itu hanya cocok untuk negeri Barat yang tidak berpancasila”, tegasnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Republika Online, Ahad (15/1/2012), alasan Kemendagri mengevaluasi perda tentang pelarangan minuman keras adalah karena didesak oleh Komnas HAM. Oleh Komnas HAM, Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dianggap melanggar HAM.

Hal ini terungkap dari surat Walikota Tangerang Wahidin Halim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidaklah bertentangan dengan HAM.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjutak menegaskan pihaknya tak pernah secara eksplisit menyebutkan agar Perda Larangan Miras yang ditinjau ulang. Nelson mengakui hanya mengkritisi perda-perda syariah dan meminta Kemendagri untuk meninjau kembali perda-perda tersebut. “Karena dapat menimbulkan konflik horizontal,” kata Johny melalui telepon genggamnya seperti dirilis Republika Online.

Rep: Shodiq Ramadhan

Shodiq Ramadhan | Senin, 16 Januari 2012 | 06:20:52 WIB  (SI ONLINE)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 9.488 kali, 1 untuk hari ini)