• Ngaku Tak Ada Mafia, Jokowi-JK Dipermalukan Bendara Umum PDIP yang Terbukti Terima Suap Rp 2,5 Miliar!

Dalam vonis Mantan Direktur PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Mohammad Noor, hakim menyatakan Olly (Bendara Umum PDIP )terbukti menerima suap Rp2,5 miliar dari proyek Hambalang. Dalam uraian putusan majelis hakim, Olly selaku anggota Banggar DPR terbukti menerima suap Rp2,5 miliar dari Adhi Karya. Uang itu diberikan Teuku Bagus kepada Olly untuk memuluskan pengurusan anggaran proyek Hambalang.

“Karena suap itu, Badan Anggaran DPR meningkatkan anggaran proyek Hambalang dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun,” kata hakim anggota Sinung Hermawan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014

Inilah beritanya.

 

***

Baru Ngaku Tak Ada Mafia, Jokowi-JK Dipermalukan Bendara Umum PDIP Terbukti Terima Suap Rp 2,5 Miliar! Puasa-puasa Mau Bohong? Dibongkar Allah Tuh!

Mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor dinyatakan terbukti menyuap Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey senilai sebesar Rp2,5 miliar.

Hal itu disebut dalam amar putusan Teuku Bagus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014.

“Dalam proses pembanguan proyek P3SON Hambalang, terdakwa terbukti telah menyuap Olly Dondokambey sebagai anggota Banggar DPR sebesar Rp2,5 miliar,” kata Hakim Anggota Sinung Hermawan.

Hakim Sinung menyebutkan Olly menerima suap dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR.

Seperti diketahui, Banggar DPR merupakan institusi legislatif yang menentukan peningkatan anggaran proyek Hambalang. Semula dari Rp125 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,5 triliun.

Meski

begitu, majelis memutuskan bahwa barang berharga berupa mebel milik Olly yang sempat disita Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dinyatakan bukan berasal dari kas PT Adhi Karya. Maka mebel tersebut harus dikembalikan ke Olly.

“Mebel berupa meja kayu dan kursi yang telah disita agar dikembalikan ke tempat penyitaan (rumah Olly),” kata Hakim Ketua Purwono Edi.

Teuku Bagus terbukti melanggar Pasal 3 jo 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Atas perbuatannya tersebut, Teuku Bagus dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara.

Sumber: vivanews /suaranews

***

 

KPK Segera Tentukan Status Hukum Bendahara Umum PDIP


Hari ini, Olly Dondokambey menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Yudho Raharjo, Taufik Rahadian | Jum’at, 11 Juli 2014, 20:31 WIB

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menentukan status Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey terkait kasus dugaan korupsi Hambalang.

“Fasenya sekarang tinggal penyidik merampungkan, menyimpulkan dan kemudian disampaikan ke pimpinan. Nanti, pada akhirnya pimpinan kalau sudah diserahkan sprindik, tentu akan ditangani,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jumat 11 Juli 2014.

Abraham membantah jika belum ditetapkannya Olly sebagai tersangka karena alasan politis. Menurutnya, KPK bekerja secara profesional dan tidak mempunyai keraguan.

“KPK bekerja secara profesional. Oleh karena itu, mengenai Olly tidak usah khawatir. Kami tunggu dari satgas Hambalang untuk merampungkan sesegera mungkin berkas mengenai Olly‎ Dondokambey,” ujar Abraham.

Olly, hari ini menjalani pemeriksaan penyidik KPK sebagai saksi kasus korupsi Hambalang. “Saya diperiksa untuk Mahfud Suroso, yang lain-lain tanya KPK saja,” kata Olly di Gedung KPK.

Anggota Badan Anggaran DPR itu membantah menerima suap dari proyek Hambalang. Padahal, dalam vonis Mantan Direktur PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Mohammad Noor, hakim menyatakan Olly terbukti menerima suap Rp2,5 miliar dari proyek Hambalang. “Saya tidak pernah terima uang suap,” jelas Olly.

Dalam uraian putusan majelis hakim, Olly selaku anggota Banggar DPR terbukti menerima suap Rp2,5 miliar dari Adhi Karya. Uang itu diberikan Teuku Bagus kepada Olly untuk memuluskan pengurusan anggaran proyek Hambalang.

“Karena suap itu, Badan Anggaran DPR meningkatkan anggaran proyek Hambalang dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun,” kata hakim anggota Sinung Hermawan di pengadilan Tipikor. (asp)

© VIVA.co.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.368 kali, 1 untuk hari ini)