Ketika Umat Islam Dijadikan Sasaran

  • Biadab, OPM Tembak Mati Prajurit Banteng Raiders Usai Shalat Subuh
  • Perpres Nomor 7 Itu Arahnya ke Umat Islam Lagi

    Silakan simak ini.

    ***
    Biadab, OPM Tembak Mati Prajurit Banteng Raiders Usai Shalat Subuh


    Photo :VIVA Militer: Pratu Roy semasa hidup.

    Ada fakta mengejutkan dari gugurnya prajurit militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Batalyon Raider 400/Banteng Raiders, Komando Daerah Militer IV Diponegoro.

    Ternyata Pratu Roy Vebrianto ditembak kelompok separatis bersenjata OPM Papua beberapa saat setelah menunaikan ibadah Shalat Subuh di Pos TNI wilayah Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

    “Pratu Roy Vebrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah Shalat Subuh di Pos Titigi Yonif Raider 400/BR,” kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa kepada VIVA Militer, Jumat 22 Januari 2021.

    Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, Pratu Roy ditembak dari jarak sangat dekat, yakni sekitar 200 meter. Peluru langsung bersarang di dada sebelah kanan. Pratu Roy menghembuskan napas terakhir di perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Caritas, Timika.

    Sementara itu, Pratu Dedi Hamdani, ditembak OPM Papua Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Penyangga (Mobile) Yonif Raider 400/BR dari Yonif Raider 408/Suhbrastha gugur ditembak secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa.

VIVA – Jumat, 22 Januari 2021 | 16:48 WIB, Oleh :Bayu Adi Wicaksono

 

***

Perpres Nomor 7 Itu Arahnya ke Umat Islam Lagi


 

By Asyari Usman (Penulis wartawan senior)

 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan dia sudah lebih dulu menduga Perpres 7/2021 pasti akan dicurigai. Padahal, menurut Kepala Sataf, perpres ini didukung oleh 50 ‘civil society organisation’ (CSO). Dia tak menyebutkan CSO-CSO yang ‘credible’. Hanya menyebutkan Wahid Foundation (WF).

 

Tak jelas mengapa dia tidak bisa menyebutkan beberapa CSO yang hebat-hebat. Hanya WF yang lumayan dikenal. Yang 49 lagi boleh jadi entah siapa-siapa saja.

 

Kalau dibaca konsideran, ‘timing’ (waktu) penerbitan, dan tujuan Perpres ini, maka tidak mengherankan kalau Moeldoko bisa menduga sambutan curiga dari publik. Mari kita cermati berbagai aspek dari penerbitan Perpres ini. Sambil mencari poin-poin yang mencurigakan itu.

 

Pertama, judul Perpres 7/2021. Nama Perpres itu adalah Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Tindak Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Disingkat RAN PE.

 

Kita lihat kata terakhirnya: “terorisme“. Sudah bisa ditebak siapa yang dimaksudkan oleh Perpres ini. Pastilah orang akan mengaitkan Perpres ini dengan umat Islam.

Apa saja indikasinya?

 

Pertama, semua peristiwa yang disebut terorisme di masa lampau selalu berurusan dengan umat Islam. Tindakan penguasa terkait peristiwa-peristiwa terorisme acapkali melibatkan umat Islam, para tokoh Islam, pendidikan Islam, sampai ke hal-ihwal pengelolaan masjid, pengajian, dlsb.

 

Kemudian, program pencegahan terorisme yang dilakukan para penguasa selama ini selalu terkait dengan konten ceramah agama, tipe ustad, kiyai maupun ulama, hingga ke cara berpakaian dan tampilan (celana cingkrang, cadar, janggut, dll).

 

Kedua, ‘timing’ (waktu) penerbitan Perpres 7/2021 ini berdekatan dengan kepulangan H125 dari Arab Saudi dan peristiwa pembunuhan 6 pemuda Front pada 7 Desember 2020. Kalau dilihat skala tindakan penguasa terhadap H125 dan Front, jelas sekali para penguasa melihat peristiwa KM-50 sebagai drama ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

 

Kalau bukan kepada H125 dan Front, ke mana para penguasa meletakkan narasi “ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme” itu? Apakah masuk akal dikaitan dengan kelompok separatis Papua? Atau para bandar Narkoba? Mau dikaitkan ke para koruptor, tampaknya kejauhan. Sebab, para koruptor hanya melakukan ‘terorisme keuangan’ yang sering berefek positif bagi orang-orang yang pandai memainkannya.

 

Ketiga, tujuan penerbitan Perpres 7/2021. Aspek ini malah akan lebih memperkuat kecurigaan bahwa umat Islam-lah yang dimaksudkan peraturan baru itu. Lihat saja rencana yang akan dilakukan para penguasa berdasarkan peraturan ini.

 

Ada pelatihan warga untuk menjadi pelapor hal-hal yang mencurigakan di lingkunga mereka. Nah, sebagai komponen mayoritas di negara ini, maka 85% calon pelapor dan yang akan dilaporkan adalah orang Islam. Ini logika persentase umat Islam.

 

Sekarang begini saja. Mari kita blak-blakan dan logis-logisan tentang siapa yang mau dibidik Perpres 7/2021 itu.

 

Satu pertanyaan saja. Komunitas mana di luar umat Islam yang mau disasar? Budha? Hindu? Kristen? Kong Hu Chu? Syiah? Ahmadiyah? Penganut Aliran Kepercayaan? Kelompok liberal? Apakah ada di antara komunitas ini yang mau ditarget RAN PE itu?

 

Sebagai penutup, yang menjadi masalah di negara ini bukanlah umat Islam maupun komunitas-komunitas lainnya. H125, Front, atau pun individu dan kelompok lain yang selama ini menunjukkan sikap kritis, itu hanyalah reaksi. Reaksi terhadap ketidakadilan, kesewenangan, kezaliman.

 

Yang menjadi masalah bangsa ini adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kerakusan oligarkhi bisnis, kemiskinan yang dibiarkan, penegakan hukum tebang pilih, dan salah kelola.

 

Tidak perlu berputar-putar mencari dan mengidentifikasi masalah. Kalau para penguasa berlaku adil, membela rakyat, dan membasmi korupsi secara sungguh-sungguh, sudah sejak dulu negeri ini damai. Sudah sejak lama Indonesia menjadi salah satu negara maju.

 

22 Januari 2021

portal-islam.id, Jumat, 22 Januari 2021  Asyari UsmanCATATAN

(nahimunkr.org)

 


 

(Dibaca 410 kali, 1 untuk hari ini)