Ketua Muhammadiyah: Rezim Jokowi Otoriter

  • Busyro Muqoddas Ibaratkan UU ITE Seperti Pelembagaan Buzzer

     

    Silakan simak ini.

    ***

Busyro Muqoddas Ibaratkan UU ITE Seperti Pelembagaan Buzzer

Jakarta, CNN Indonesia — 

Dosen dan praktisi hukum, Busyro Muqoddas menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini dapat menjadi salah satu alat represi negara.

Ia bahkan mengibaratkan beleid tersebut seperti melegitimasi tindakan buzzer atau para pendengung.

UU ITE yang kerap dipakai sebagai alat untuk melaporkan pihak yang melontarkan kritik pun mengingatkan Busyro pada apa yang terjadi di era Orde Baru kepemimpinan Soeharto.

“Dalam konteks orde baru dulu, itu orde baru memiliki jargon resmi kenegaraan yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua-duanya ditujukan kepada kelompok yang kritis terhadap rezim yang otoriter, anti-HAM dan antidemokrasi,” cerita Busyro dalam diskusi daring “Mimbar Bebas Represi” yang digelar secara daring via akun Youtube Amnesty International Indonesia, Sabtu (20/2).

“Yang menarik, saat Orde Baru itu diterapkan Undang-undang Subversif, warisan kolonial Belanda,” imbuh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Menurut Busyro, UU ITE memiliki ciri dan fungsi yang sama dengan Undang-undang Subversif yang menjadi alat represi saat Orde Baru. Keberadaan beleid aturan yang represif itu dapat membungkam daya kritis, demokrasi, hingga mengarahkan pada jerat hukum.

Oleh karena itu Busyro pun menilai ada kesamaan antara situasi Orde Baru dengan yang terjadi sekarang. “Orang menilai–termasuk saya, ini sudah bergerak ke neo-otoritarianisme, saya underline ini,” kata dia.

Ia menjabarkan perndapatnya itu setidaknya didasari pada tiga indikator yang menunjukkan kemiripan kedua era tersebut.

Pertama, adalah kian masifnya para pendengung atau buzzer.

“Orang yang kritis lalu diserang dengan buzzer, dengan berbagai macam cara,” tutur dia.

Kedua, maraknya teror mulai dari peretasan digital hingga ancaman terhadap aktivis kampus. Pertanda ketiga ialah penyalahgunaan penerapan UU ITE.

“UU ITE itu menurut hemat saya–dan ini pikiran saya yang merdeka saja dan bebas–Undang-undang ITE ini sesungguhnya memiliki karakter sebagai wujud pelembagaan buzzer. Jadi, buzzer yang dilegalkan, melalui UU ITE,” ucap dia lagi.

Busyro menambahkan, sudah banyak korban akibat penyalahgunaan UU ITE, termasuk klien yang dia dampingi. Dalam kesempatan itu pun ia mempertanyakan peran penegak hukum dan arah utama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Polisi itu berada di mana? Polisi itu alat negara dan alat penegakan hukum, atau alat kekuasaan? Pertanyaan kedua, negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu maunya apa?” tukas Busyro.

“Jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan nilai-nilai dengan menjunjung demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan prinsip musyawarah—berarti tidak ada dominasi kelompok-kelompok determinan dominan tertentu di dalam mempengaruhi kebijakan negara,” sambung dia.

Infografis Habis Kritik Terancam Penjara. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Dalam mimbar bebas tersebut, selain Busyro mereka yang berbicara juga di antaranya jurnalis, peneliti/akademisi, hingga warga biasa yang menjadi korban dari penerapan pasal karet dalam UU ITE seperti guru di NTB Baiq Nuril, dosen di Aceh Saiful Mahdi, dan jurnalis di Kalimantan Selatan Diananta P Sumedi.

Pada kesempatan lain, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), Ika Ningtyas membeberkan tantangan kebebasan berpendapat di era Jokowi bukan saja pada penyalahgunaan UU ITE melainkan juga keberadaan buzzer.

Buzzer bisa bekerja secara lebih serius untuk melakukan serangan digital, bahkan melaporkan dengan UU ITE,” kata Ika saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

SAFEnet, lembaga nirlaba yang fokus pada kebebasan berekspresi tersebut mencatat sepanjang 2020 ada 84 kasus pemidanaan warganet. Sebanyak 64 di antaranya terjerat UU ITE dengan pelapor terbanyak berasal dari kalangan pejabat, aparat dan, pemodal.

Revisi UU ITE belakangan mengemuka usai Presiden Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal rasa keadilan dalam penerapan beleid aturan tersebut. Menko Polhukam Mahfud Md membentuk dua tim untuk menindaklanjuti polemik pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Tim pertama bertugas menyusun interpretasi teknis dan kriteria implementasi pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE. Sementara tim kedua mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.

(nma/kid) 

CNN Indonesia | Minggu, 21/02/2021 05:54 WIB

 

***

Sorot soal Hukum, Ketua Muhammadiyah: Rezim Jokowi Otoriter Mirip Orba


Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Busyro Muqoddas. (Detik)

Jakarta, law-justice.co – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat (PP) MuhammadiyahBusyro Muqqodas ikut buka suara soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat lebih aktif memberikan kritik.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertanya bagaimana caranya agar mengkritik namun tidak ditangkap oleh kepolisian.

Pertanyaan JK mengaku kepada penangkapan sejumlah pihak oposisi yang dikenakan pasal UU ITE terkait beberapa tudingan.

Mantan Pimpinan KPK itu menyebut rezim saat ini memiliki kemiripan dengan era Orde Baru.

Demikian kata Busyro saat jadi pembicara dalam diskusi Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Yayasan LBH Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

“Ada kesamaan situasi Orde Baru dengan sekarang ini. Sekarang orang menilai, termasuk saya juga, sudah bergerak kepada otoritarianisme,” ucap Busyro dalam diskusi yang membahas soal permasalahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dilansir wikipedia.com, otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Sementara di kbbi, otoritarian sama dengan otoriter atau berkuasa sendiri, sewenang-wenang.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu lantas menguraikan dua hal yang membikin tata pemerintah negara saat ini mirip dengan rezim Presiden Soeharto tersebut.

Pertama, menurut Busyro, ialah makin banyaknya kelompok buzzer menyerang orang-orang yang kritis terhadap pemerintah dengan segala macam cara.

Kedua, lanjutnya, terkait penggunaan teror-teror melalui peretasan alat-alat komunikasi dan teror kepada aktivis kampus.

Busyro mengungkit teror kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ketika akan menggelar diskusi tentang tinjauan konstitusionalitas pemberhentian Presiden dengan mengundang Guru Besar Universitas Islam Indonesia Nikmatul Huda.

Hingga kini, katanya, pelaporan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peretasan itu tak memberikan hasil yang memuaskan.

“Menurut hemat saya, UU ITE ini sesungguhnya memiliki karakter, yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer. Jadi buzzer yang dilegalkan melalui UU ITE,” kata Busyro.

Pertanyaan serius berikutnya, menurut Busyro, adalah ke mana arah negara yang sekarang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Sebab, katanya, sudah banyak orang yang menjadi korban para buzzer serta UU ITE.

Ia pun mempertanyakan posisi Kepolisian dalam situasi seperti ini, yakni apakah menjadi alat negara atau alat kekuasaan.

“Jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan prinsip-prinsip musyawarah, berarti tidak ada dominasi kelompok determinan tertentu dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara,” katanya.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasimya tak berikan rasa keadilan.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

Oleh karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi.

 (Annisa\Editor)

law-justice.co 21/02/2021 13:54 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 199 kali, 1 untuk hari ini)