.

 

JAKARTA – Ben Kasyafani secara terbuka mengakui dirinya tergabung dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ben pun menegaskan pengajiannya itu bukan aliran sesat seperti yang diisukan selama ini. Lalu apa pendapat Ketua MUI?

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidan, kehadiran LDII masih menuai polemik di kalangan ulama. Hal itu tidak terlepas dari sejarah LDII yang dianggap kepanjangan tangan dari aliran Islam Jamaah. Di tahun 1970-an, aliran ini pernah dinyatakan sesat.

“LDII masih bermasalah. Mereka mengaku punya paradigma baru. Tapi belum bisa dikatakan bahwa itu bukan aliran sesat. Masih perlu pendalaman terhadap paradigma baru itu,” ujar Amidan

Amidan menambahkan, LDII dulu dianggap sesat karena sangat ekslusif. Sampai saat ini, MUI belum pernah memutuskan atau memfatwakan LDII tergolong aliran sesat atau tidak.

“Mereka sangat ekslusif dan punya sistem keamiran dan tidak mau salat berimam dengan orang lain (diluar jamaah LDII). Mereka juga punya masjid sendiri. Kalau ada orang lain di luar jamaah mereka salat, langsung dibersihkan. Tapi dalam paradigma baru mereka menyebut sudah tidak ada lagi. MUI Pusat sendiri belum ada penegasan terkait LDII ini,” katanya.

Sekadar diketahui, perceraian Ben dan Marshanda diisukan karena keterlibatan Ben dalam LDII. Sejak ikut LDII, Ben dianggap berubah, sehingga mereka sering cekcok. [okz/voa-islam.com} Senin, 6 Rajab 1435 H / 5 Mei 2014 12:44 wib

***

Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan sebagainya agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah.

MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan aqidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.110 kali, 1 untuk hari ini)