Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin (Foto: Okezone)


Ketua Umum MUI Heran Tuntutan Ahok Terlalu Ringan

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengaku heran atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)‎ yang menjerat pasal alternatif kepada terdakwa kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)‎ itu pun mempertanyakan dasar tuntutan pasal alternatif tersebut. Sebab, sebelumnya JPU telah mendakwa Ahok dengan Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

“‎Bagi saya agak heran kenapa? apa yang yang dijadikan dasar tuntutan itu, pendapat siapa?,” kata KH Ma’ruf ‎di Hotel Said, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017).

KH Ma’ruf menerangkan, bahwa pendapat MUI ‎tegas menyatakan bahwa Ahok telah menghina Alquran Surat Al Maidah Ayat 51. Selain itu, pendapat saksi ahli dari PBNU KH Miftahul Akhyar di persidangan juga menyatakan mantan Bupati Belitung Timur tersebut menghina Alquran dan ulama.

Selain itu, pernyataan mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga dinilai saksi ahli dapat memecah belah bangsa lantaran membawa unsur agama saat melakukan kunjungan kerja di Kepuluan Seribu‎.

“‎Pendapat MUI sudah jelas bahwa Ahok sudah menghina Alquran dan menghina ulama. Pendapat NU yang diwakilkan KH Miftahul Akhyar secara resmi di dalam saksi ahli mengatakan hal yang sama. Ahok menghina Alquran dan menghina ulama bahkan ditambah memecah bela umat. Muhammadiyah juga sama (menilai Ahok) menghina,” sambung KH Ma’ruf.

“Dan sekarang yang dijadikan pendapatnya (jaksa) itu siapa? Itu saja yang menjadi pendapat siapa. Saya bicara tidak pada lain-lain,” tandasnya.

Seperti diketahui, tuntutan JPU terhadap Ahok ‎dinilai terlalu ringan lantaran Ahok dijerat pasal alternatif. Jaksa menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dan masa percobaan 2 tahun. Ahok dijerat dengan pasal alternatif Pasal 156 tentang Penodaan Agama.‎ (wal)

http://www.tokohindonesia.com/Fakhrizal Fakhri

***

Ahok Dituntut Ringan, KH Ma’ruf Minta Ahli Hukum Bereaksi

Ketua Umum MUI KH Ma’aruf Amin (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar para ahli hukum bereaksi atas tuntutan terhadap kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta ‎Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantaran dinilai terlalu ringan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok hukuman satu tahun penjara, dan dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menjerat Ahok dengan pasal alternatif Pasal 156 tentang Penodaan Agama.

“Ini sekarangkan sudah tidak lagi wilayah MUI, jadi menurut saya ini yang harus bereaksi itu para ahli hukum apakah sesuai aturan-aturan hukum,” kata KH Ma’ruf, Senin 24 April 2017.

Selain itu, KH Ma’ruf juga meminta publik bereaksi atas tuntutan jaksa terhadap mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Pasalnya, publik yang menilai apakah tuntutan tersebut telah sesuai dengan perbuatan Ahok yang diduga menistakan Al Quran Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.

“Dan kedua publik (juga harus bereaksi) apakah sudah memenuhi rasa keadilan. Menurut publik ini adil apa enggak,” ucapnya.

“Kalau yang ketiga, kita serahkan saja kepada Allah SWT. Kalau ini benar ini supaya diberi pahala kalau tidak benar supaya diberi hukuman,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya JPU telah mendakwa Ahok dengan Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan, dakwaan alternatif kedua mencatut Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. (ran)

http://news.okezone.com/Fakhrizal Fakhri

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 2.104 kali, 1 untuk hari ini)