Ketum GIP NKRI DR. Masri Sitanggang di ruangan Komisi A DPRD Sumut.

Nah lho! Ketum GIP NKRI: Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP

DR. Masri Sitanggang merupakan satu dari puluhan perwakilan Ormas Islam yang diterima DPRD Sumut untuk mewakili ratusan massa yang menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas.

foto posmetro.info

 

DINAMIKARAKYAT – Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP NKRI) DR. Masri Sitanggang mengatakan, jika dirinya yang berkuasa di republik ini, yang pertama kali dibubarkannya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan itu disampaikan DR. Masri saat berdialog dengan anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri dan Brilian Muchtar, Jumat 18 Agustus 2017.

“Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP, karena pada pidatonya Megawati mengatakan pancasila itu lahirnya 1 Juni,” tegas Masri Sitanggang.

DR. Masri Sitanggang merupakan satu dari puluhan perwakilan Ormas Islam yang diterima DPRD Sumut untuk mewakili ratusan massa yang menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas.

DR. Masri juga menantang para politisi PDIP dialog terbuka tentang Pancasila. “Saya siap berdialog dengan mereka (PDIP) di mana saja, kapan saja, secara terbuka juga oke,” cetusnya.

Pernyataan DR. Masri tersebut membuat politisi PDIP Brilian Muchtar terdiam di samping politisi PKS Syamsul Qodri yang menerima perwakilan ormas Islam. (art/drc)

Editor: admin/ drberita.com Jumat, 18 Agu 2017 22:42

***

Dr Masri Sitanggang pernah menaklukkan Nurcholish Madjid dedengkot sekuler

Dalam seminar di Masjid IAIN Medan, Sabtu 11 Maret 2006M/ 10 Shafar 1427 H Ikbal Irham seorang dosen IAIN Medan berupaya membela (pendapat) Nurcholish Madjid di hadapan Dr Masri Sitanggang, seorang pembicara dalam seminar ini.

Dr Masri menegaskan bahwa Nurcholish Madjid dulu tidak mampu mempertahankan pendapatnya tentangIslam bukan nama agama, ketika dibantah oleh Masri dalam seminar di Medan, 27 Juli 1993. Saat itu, Masri membantah Nurcholish Madjid dengan makalah berjudul Kajian Kritis terhadap Makalah Nurcholish Madjid Berjudul: Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang.

***

Hari Lahir Pancasila 18 Agustus Bukan 1 Juni, Kok Bisa? Ini Jawaban Yusril!

JAKARTA, Ternyata Pancasila tidak dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 seperti yang kita dan pemerintah yakini yang diperingati pada hari ini. Tapi Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Kok bisa?

Hal itu disampaikan Mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Yusril Ihza Mahendra pada wartawan, Kamis (1/6/2017).

“Bahwa hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan,” kata Yusril dalam rilis yang diterima lintasparlemen.com yang pernah dimuat ANTARANews tahun 2013 lalu.

Menurut Yusril, pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni baru semacam masukan, seperti masukan dari tokoh-tokoh lain baik dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam terkait isi kandungan Pancasila.

“Jika membandingkan usulan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, cukup mengandung perbedaan fundamental,” terang Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Di mana di dalam Sila Ketuhanan saja, kata ahli Tata Negara ini, diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, tidak seperti sekarang sebagaimana rumusan 18 Juni 1945.

“Tetapi rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama. Sukarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yakni gotong-royong. Sementara rumusan final Pancasila, menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila,” ujar Yusril seperti dikutip ANTARANews 2013 lalu.

Selain itu, mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyampaikan bahwa sebelum disahkan tanggal 18 Agustus, atas permintaan, Sukarno dan Bung Hatta agar tokoh-tokoh Islam setuju frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” itu untuk dihapus.

Yusril mengungkapkan bahwa, saat itu Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo (dari tokoh Muhammadiyah) sangat kecewa namun akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta itu.

Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”  dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pelajaran apa yang dapat kita petik dari itu adalah bahwa kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara, Pancasila, dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 1945 yakni terjadi tanggal 18 Agustus 1945,” pungkas Yusril. https://www.lintasparlemen.com / By lintasparlemen 

***

Kontroversi Perumus Pancasila

Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman Singodimedjo.

Oleh: M Akbar Wijaya
Wartawan Republika

Tahun-tahun berlalu. Namun sedih dalam benak Kasman Singodimedjo tak juga beranjak. Airmatanya menetes saban mengingat perannya menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada pagi 18 Agustus 1945. “Saya lah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini (menghapus tujuh kata Piagam Jakarta-red), dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” kata Kasman seperti ditulis cendikiawan Muhammadiyah Lukman Harun dalam Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. 

Menurut Lukman dalam sejumlah pertemuan, Kasman kerap mengungkapkan kesedihan serupa. Kesedihan Kasman bukan tanpa alasan.

Pagi itu, Sabtu 18 Agustus 1945, usia republik belum genap sehari. Rencananya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan bersidang dengan agenda mengesahkan UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengangkat kepala daerah. Namun sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB terpaksa molor beberapa jam. Sebab, ada persoalan sensitif dan krusial yang mesti segera diselesaikan lebih dahulu oleh sejumlah anggota PPKI.

Persoalan itu ialah tuntutan menghapus tujuh kata  dalam Pembukaan UUD 1945 yang saat itu dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Tujuh kata dimaksud terdapat dalam kalimat: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta mengungkapkan tuntutan tersebut datang kepadanya dari para pemuka agama Kristen dan Katolik di Indonesia Timur pada sore 17 Agustus 1945 melalui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Pemuka agama Kristen dan Katolik menilai kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.

Bung Hatta yang termasuk perumus Piagam Jakarta di Panitia Sembilan menolak anggapan itu. Dia menjelaskan kalimat yang mewajibkan penerapan syariat Islam tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas. Sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk Islam. Apalagi, kalimat itu juga telah disetujui AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non-Muslim di Panitia Sembilan.

“Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam,” kenang Hatta dalam buku Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun penjelasan Bung Hatta tak  berbuah hasil. Opsir Kaigun memastikan para pemuka agama Kristen dan Protestan akan tetap bersikukuh meminta tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Jika kalimat itu tetap dipertahankan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Bung Hatta akhirnya mengalah dan berjanji akan membahas persoalan ini dalam sidang PPKI besok (18 Agustus 1945). Bung Hatta sadar jika republik yang baru diproklamasikan pecah, maka Belanda akan mudah kembali menjajah. “Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik devide et impera, politik memecah dan menguasai,” kenang Hatta.

Esok paginya sebelum rapat PPKI dimulai, Bung Hatta mendiskusikan tuntutan para pemuka agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur bersama sejumlah tokoh Islam. Mereka yang terlibat ialah Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, dan juga Kasman Singodimedjo.

Rapat BPUPKI

Debat Sengit Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman menggambarkan sengit dan tegangnya suasana saat lobi di pagi itu. Menurutnya, semula tokoh-tokoh Islam sukar menerima tuntuntan para pemuka agama Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur. Namun akhirnya mereka mengalah karena saat itu republik membutuhkan persatuan untuk mendapat dukungan dan simpati dunia.

Salah satu tokoh Islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ialah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus anggota Panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo. 

Kasman mengatakan, pagi itu Sukarno yang merupakan Ketua PPKI memang sengaja memintanya bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga diminta Sukarno bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Namun Sukarno punya tugas khusus untuk Kasman yakni membujuk Ki Bagus Hadikusomo agar berkenan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakkan pendirian Ki Bagus. Sebab lobi sejumlah tokoh Islam seperti K.H Wachid Hasjim, Teuku M.Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 

Sukarno sendiri menurut Kasman tampak tidak ingin terlibat dalam proses lobi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. “Mungkin karena beliau sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama sebagai peserta dari Panitia Sembilan mengenai pembuatan Piagam Jakarta merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya,” kata Kasman.

Mulanya Kasman keberatan  memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan hal prinsip bagi umat Islam dalam bernegara. Namun Kasman pun sadar situasi sangat mendesak. PPKI harus segera bersidang mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari diproklamasikan itu terancam bubar.

Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus.

Kasman juga mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan hari itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak ada salahnya bagi umat Islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT. 

Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dan akhirnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Kasman.

Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republik yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh Islam.

www.republika.co.id / Red: M Akbar Wijaya

(nahimunkar.com)