Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar mempublish copy surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berisikan rekomendasi Komnas HAM atas Deklarasi Serambi Mekkah yang digagas MUI Sumatera Barat (Sumbar), Ulama dan Ormas Islam pada 12 Maret 2016 lalu di Padang Panjang, Sumatera Barat.

Dalam surat Komnas HAM bernomor 052/K/FMT/I/2017 yang dilayangkan Ke Gubernur Sumbar itu, Komnas HAM menyoalkan point 4 Deklarasi Serambi Mekkah yang menyatakan bahwa “Minangkabau harus bersih dari penganut Syi’ah dan ajaran syi’ah dalam bentuk apapun tidak boleh ada di ranah minang“.

Komnas HAM beranggapan larangan terhadap aliran Syi’ah tersebut bertentangan dengan UUD 45 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga pelarangan dalam deklarasi tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan. Demikian kutipan dari Mediaharapan.com, Sabtu, (29/4/2017)

Menanggapi Surat Komnas HAM tersebut, Buya Gusrizal Menegaskan bahwa Pihaknya tidak akan mundur sedikitpun dalam menyikapi ajaran syi’ah di Minangkabau.

“Syi’ah di Sumbar Melawan”

Tampaknya syi’ah dan simpatisannya mulai merasa terusik di Ranah Minang dengan melaporkan DEKLARASI SERAMBI MAKKAH hasil Mudzakarah Ulama MUI Kab/Kota Se-Sumbar ke KOMNAS HAM.

Berlindung dibalik kebhinnekaan dan kebebasan beragama, mereka merasa punya hak untuk tumbuh dan berkembang di Ranah Minang.

Kepada para ulama Ranah Minang segeralah merapatkan barisan dan memagari aqidah umat dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah !

Sumber : FB Buya Gusrizal Gazahar (Ketum MUI Sumatera Barat)

By Kaba Surau / kabasurau.co.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.922 kali, 1 untuk hari ini)