Ketum PBNU Tolak Impor 1 Juta Ton Beras

  • Dia menyebut rencana itu hanya untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.
  • “Saya punya tanda tanya besar, untuk apa. Untuk kepentingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan. Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu. Tolong nasib petani didahuluka. Petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa harus diprioritaskan, alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka,” ucap Said Aqil.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (Foto: Abdul Rochim/Sindonews)

JAKARTA, – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton dari Thailand karena sangat merugikan petani dalam negeri.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyebut, mayoritas petani yang akan terdampak impor beras merupakan warga NU.

“Nah, saya menolak keras impor ini kesepakatan impor ini. Pertama, kebanyakan petani, 99 persen, warga NU,” kata Said Aqil, dalam TV NU, Jumat (19/3/2021).

Dia juga sudah menyampaikan langsung keberatannya ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang kebetulan Bendahara PBNU.

BACA JUGA:
Produksi Padi Berlimpah, Bupati Karawang Tolak Impor Beras

“Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan stok beras akhir 2020, 7,38 juta ton sementara produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17,51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24,9 juta ton, perkiraan kebutuhan 12,33 juta ton sehingga surplus 12,56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus, ngapain impor. Ini kebijakan siapa?” ujar Said Aqil.

Dia menyebut rencana itu hanya untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.

“Saya punya tanda tanya besar, untuk apa. Untuk kepentingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan. Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu. Tolong nasib petani didahuluka. Petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa harus diprioritaskan, alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka,” ucap Said Aqil.

PBNU meminta adanya kesesuaian data antarlembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan.

Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi yang sampai saat ini dirasakan belum maksimal.

Editor : Anton Suhartono

iNews.id, Puteranegara Batubara · Sabtu, 20 Maret 2021 – 04:11:00 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 162 kali, 1 untuk hari ini)