PAMEKASAN, Limadetik.com – Proses hukum terhadap laporan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta juga menjadi sorotan para kiai di Madura.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Harkat Pimpinan Pondok Pesantren se-Madura (HP3M), KH. Lailurrahman saat bersilaturrahmi kepada Kapolres Pamekasan, Selasa, 11/10/2016 kemaren.

“Tujuan kami kesini juga membicarakan soal Ahok, kami sangat mendukung upaya teman-teman kita yang ada di Jakarta yang sudah dilaporkan ke Polri”, tegasnya kepada wartawan seusai pertemuan dengan Kapolres Pamekasan.

“Mereka meminta maaf dengan moral kami terima, tapi hukum tetap berjalan, kenapa ? Biar ada efek jera, cermin bagi yang lain” tambah KH. Lailurrahman.

Hukum yang ada di Indonesia harus tetap ditegakkan, agar tidak tajam kebawah, tumpul keatas.

Menurut KH. Lailurrahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Pegantenan bahwa terdapat unsur-unsur penistaan agama. Bahkan dirinya telah melakukan kajian berhadap apa yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Ya jelas, kami mengikuti sendiri bahwa penodaan agama nomor 1 PNPS tahun 1965 itu yang mengajukan yudisial reveiw orang-orang seperti mereka,” tandasnya.

Sumber : limadetik.com – 12 Oktober 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.481 kali, 1 untuk hari ini)