Foto: tribunnews.com

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang baru saja disahkan Komisi I DPR, Kamis (29/9) malam, masih menyimpan klausul yang multi tafsir.

Klausul tentang setiap orang atau badan hukum yang membocorkan rahasia intelijen akan dipidanakan, merupakan salah satu yang dianggap masih multi tafsir. “Kenapa harus setiap orang,” ungkap Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat dihubungi, Ahad (2/10).

Padahal, kata Haris, yang membocorkan rahasia intelijen adalah oknum telik sandi itu sendiri. Masyarakat tak mungkin mengetahui rahasia intelijen dengan sendirinya. RUU ini memang mengancam akan memidanakan setiap orang yang terlibat membocorkan rahasia negara.

Kenyataannya, belum pernah ada oknum intelijen yang membocorkan rahasia yang disimpannya dipidanakan. “Mereka hanya selesai diproses dalam tahap pelanggaran kode etik oleh pengawas internal mereka,” ujar Haris.

Padahal, sudah ada pasal Tindak Pidana yang menerangkan pembocoran rahasia negara dikenakan pidana kurungan penjara selama sepuluh tahun ditambah denda Rp 500 juta.

Belum lagi kategori rahasia intelijen. Hal ini belum tertulis secara detail apakah itu informasi-informasi yang dianggap rahasia. Ada lagi klausul yang menyatakan informasi yang dianggap mengancam pertahanan negara tidak boleh dibocorkan. Haris mempertanyakan kategori informasi yang mengancam itu seperti apa definisinya. Hal itu dianggapnya belum diatur secara detail dalam RUU tersebut.

Pihaknya menyadari, memang intelijen membutuhkan dasar hukum untuk memayungi kinerja mereka. Namun demikian, RUU yang sedang akan diparipurnakan ini belum menunjukkan kinerja intelijen yang profesional. Jika klausul itu dibiarkan maka dasar hukum seperti itu justru menunjukkan kinerja intelijen yang tidak profesional.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto, bersikeras menyetujui klausul siapa pun yang terlibat membocorkan rahasia harus ditindak. “Ini berbahaya jika diketahui orang lain, karena itu harus diproses secara hukum,” katanya.

Namun apakah itu informasi yang dianggap rahasia, Sutanto hanya menyatakan ada klasifikasinya. “Saya tidak bisa menyebutkan,” elaknya.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Erdy Nasrul

Minggu, 02 Oktober 2011 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

***

RUU Intelijen Kekang Kebebasan Menerima Informasi

JAKARTA – RUU Intelijen dinilai mengekang kebebasan masyarakat untuk menerima informasi.

Pasalnya, masyarakat yang mendapatkan informasi yang dianggap rahasia, bisa terjerat hukum. “Masalahnya belum ada definisi yang pasti apa itu rahasia?” ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat dihubungi, Jumat (30/9).

Bisa saja informasi yang sudah sampai ke publik kemudian diklaim rahasia, sehingga akses informasi terputus. Hal ini juga akan menghambat kinerja pewarta (jurnalis) ketika ingin mendapatkan akses dokumen.

Ketika disebut dokumen itu rahasia, maka tak lagi dapat diakses. Lalu apa definisi rahasia? “Apakah hanya diberi stempel rahasia, kemudian dokumen itu dianggap rahasia,” tanya Haris masygul.

Selama ini, menurutnya, belum ada definisi rahasia, namun tiba-tiba RUU Intelijen menyebut rahasia negara. Hal ini akan menghambat proses transparansi sehingga tonggak demokrasi bisa terancam.

RUU ini, kata Haris, akan berdampak pada organisasi yang langsung berdekatan dengan masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akses mereka untuk mengontrol pemerintah semakin tertutup.

Dia juga menilai RUU ini akan mengancam hak asasi seseorang, terutama mereka yang sedang menjalani proses hukum, kemudian dianggap mengetahui informasi intelijen. “Mereka akan dimintai keterangan, sesuai dengan wewenang intelijen dalam RUU itu. Bagaimana prosedurnya masih belum jelas,” tandasnya.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Erdy Nasrul

Jumat, 30 September 2011 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

(nahimunkar.com)

 

 

(Dibaca 198 kali, 1 untuk hari ini)