Dalam struktur kesekretariatan KMP DKI, Taufik menjabat ketua. Lima pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PPP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.
Sikap KMP, ujar dia, sudah sangat jelas menolak Ahok menjadi Gubernur DKI. “Dari dulu juga kami sudah menolak,” kata Taufik.

Inilah Jalan Terang untuk Menolak Ahok

Semantara itu di tempat lain, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan, didalam Perpu No 1 Tahun 2014 pasal 174 ayat 1 berbunyi; Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Menteri sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur.
Lalu, pada ayat 2 berbunyi; Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan di atas 18 bulan, maka dilakukan pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi.
“Jadi dalam ayat 2 ini jelas sebenarnya, bahwa tidak otomatis Wakil Gubernur itu menjadi Gubernur, karena masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan,” kata Fadli dalam Pertemuan tokoh Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) dengan Fadli Zon, Selasa (28/10/2014).
Menurutnya, memang ada ayat berikutnya pada pasal 203 ayat 1 yang berbunyi; Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan UU no 32/20014 tentang pemerintah daerah Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai berakhir masa jabatannya.

“Namun dalam kasus Jakarta, yang digunakan adalah Perpu 174. Artinya bahwa untuk urusan DKI, setelah berhentinya Jokowi karena menjadi presiden saat terjadi kekosongan jabatan Gubernur seharusnya pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD DKI. Jadi jelas sekali aturan ini, tidak perlu ada interpretasi lain,” jelas Fadli.

Ia mengatakan, setidaknya bulan November atau Desember ini harus ada pemilihan Gubernur dan wakilnya yang baru. “Ini domain DPRD DKI, tapi nanti kita usulkan berdasarkan aturan mainnya. Rencananya minggu depan kita kumpul bersama DPRD DKI membahas masalah ini,” pungkas Fadli.
Tokoh GMJ yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah, KH. Fachrurozi Ishaq (Ketua GMJ), KH. Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), Habib Muchsin al Attas (Ketua Umum FPI), KH. Misbahul Anam (Dewan Syuro FPI), Habib Muchsin bin Zeid (Tokoh Habaib Muda), Ustaz Alfian Tanjung (Ketua Taruna Muslim), Ustaz Endang Supardi (Ketua FBB) dan lainnya.
Pada 10 November 2014 mendatang, GMJ akan mengadakan aksi damai sejuta umat menolak Ahok. Selain melakukan aksi demo, GMJ juga menyebarkan angket penolakan Ahok kepada warga Jakarta untuk diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai bahan untuk menggunakan hak angket, hak interplasi, dan hak impeachment untuk melengserkan Ahok.
Tentang tekad koalisi 5 partai di DKI siap menjegal Ahok, inilah beritanya.
***

Minggu, 09 November 2014 07:09 WIB | 126 Views

PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok

Jakarta, baranews.co – Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto membentuk sekretariat gabungan di tingkat pusat. Kini giliran DKI Jakarta yang akan membentuk kesekretariatan yang sama.
“Nanti ada pengukuhan struktur KMP di DKI,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 7 November 2014. Acara pengukuhan digelar di Hotel Gran Melia pada Selasa, 11 November 2014.
Pembentukan kesekretariatan ini, ujar Taufik, mengikuti pola yang sama dengan apa yang dilakukan di tingkat pusat. “Kami ikut cara pusat,” ucap dia. Untuk struktur kesekretariatan, ia mengatakan, telah dibahas pada Jumat malam.
Selain mengukuhkan struktur sekretariat, Taufik mengatakan kesekretariatan juga membahas sikap KMP terhadap pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur definitif.

Sikap KMP, ujar dia, sudah sangat jelas menolak Ahok menjadi Gubernur DKI. “Dari dulu juga kami sudah menolak,” kata Taufik. Menurut dia, apa yang ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ahok soal Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, Bupati salah kaprah.

Pengangkatan gubernur, tutur Taufik, bukan menggunakan Pasal 203, tetapi Pasal 174. Pasal 203 dalam perppu itu mengatur pengangkatan gubernur berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Pasal 174 menjelaskan pengangkatan gubernur berdasar Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Pemilihan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 menggunakan Undang-Undang 29 Tahun 2007. Buktinya, kata dia, pemilihan berlangsung dua putaran.
Adapun pembahasan pembentukan sekretariat melibatkan seluruh petinggi partai cabang DKI Jakarta, termasuk Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta. Maka ia menjamin semua partai yang tergabung dalam KMP bakal hadir, termasuk PPP.
Dalam struktur kesekretariatan KMP DKI, Taufik menjabat ketua. Lima pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PPP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional–yang memperoleh jatah wakil ketua. Posisi sekretaris dijabat Zainuddin, Ketua Fraksi Golkar. ERWAN HERMAWAN/tempo.co/bh

(nahimunkar.com)