Asrorun Ni\’am Sholeh tentang Aliran Kepercayaan di KTP, foto: Panjimas.com


Ada yang aneh Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penghayat kepercayaan untuk bisa menuliskan kolom agama di KTP. Menanggapi hal itu Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am menegaskan aliran kepercayaan berbeda dengan agama.

“Mengatakan agama dan penghayat kepercayaan dua domain yang berbeda. Penghayat kepercayaan saat ini dominan tradisi dan budaya. Sedangkan agama terkait kepercayaan. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam kolom agama,”. kata Pria lulusan Universitas Al-Azhar Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab

Sampai saat ini MUI masih mengkaji terkait keputusan MK mengenai penghayat kepercayaan masuk kedalam kolom agama di KTP.

Dari data Direktorat Kepercayaan YME dan Tradisi Kemendikbud mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Tanah Air. Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak penghayat kepercayaan dengan 53 kelompok.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini membuat penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan negara dalam sistem administrasi kependudukan.

Permohonan uji materi dengan perkara 97/PUU-XIV/2016 itu diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Para pemohon merupakan penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di Indonesia. (Mh/Ilham)

Sumber: chanelmuslim.com

(nahimunkar.org)