Pemprov Aceh menginginkan seluruh masyarakat bermuamalah syariah.
Inilah beritanya.

Gubernur Aceh berkomitmen mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh

A. Z. Muttaqin Rabu, 6 Muharram 1436 H / 29 Oktober 2014 08:01

PIDIE JAYA– Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah sangat berkomitmen untuk mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh melalui pembentukan Qanun-qanun Aceh sebagai regulasi semisal Qanun tentang pokok-pokok ajaran Islam, Qanun hukum jinayat dan qanun pembentukan Bank Aceh Syariah. Dengan qanun Bank Aceh Syariah, pemprov menginginkan seluruh masyarakat bermuamalah syariah. Artinya hijrah dari system ekonomi kapitalis berdasarkan riba, menuju system muamalah berdasarkan syariat yang adil dan bebas riba. Hal itu diutarakan dalam sambutannya pada pembukaan Seminar Himpunan Ulama Dayah (HUDA) di Dayah Al-Munawwarah Kuta Krueng Ulee Gle, Kecamatan Bandardua, Pidie Jaya, Senin (27/10).

Zaini juga mengatakan, ulama menduduki posisi terpenting dalam masyarakat. Keterlibatan ulama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, hukum dan politik telah membuktikan bahwa ulama tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah layaknya seperti sekeping mata uang.

Mengutip Serambi Indonesia Zaini menambahkan, indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara ulama dan umara. Katanya, ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran Islam, tapi juga sebagai penggerak, motivator serta dinamisator masyarakat ke arah yang lebih baik. “Ulama kharismatik tak ubahnya sebagai pelita bagi umat. Bisa dijadikan panutan dan tempat bertanya,” ujarnya.

Pada acara yang turut dihadiri Kapolda Aceh, Irjen (Pol) Husein Hamidi, Pangdam Iskandarmuda, Mayjen (TNI) Agus Kriswanto, sejumlah pejabat di jajaran Pemprov dan kabupaten setempat, serta para pimpinan pesantren/dayah serta tokoh masyarakat, Zaini menyebutkan, dalam konteks sejarah peran ulama di Aceh telah memberikan warna dalam sejarah. Hal itu terbukti dengan kerajaan Aceh Darussalam abad ke 16.

Karenanya kegiatan seminar dan pelantikan HUDA Pijay priode 2014-2019 memiliki arti penting tidak hanya bagi ulama dayah tapi juga masyarakat umum lainnya. Melalui seminar juga diharapkan mampu menghasilkan kontribusi pemikiran, saran serta rekomendasi konkrit yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan.

HUDA sebagai mitra sekaligus tempat berkonsultasi bagi pemerintah dalam menata pembangunan yang adil, sejahtera dan bermartabat.

Sekretaris Panitia Muswil HUDA, Tgk Ikhwani Daud Syah MA, dalam laporannya antara lain menyebutkan, seminar Peran Ulama sebagai Mitra Pemerintah dalam Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, diikuti 150 orang peserta dari unsure pimpinan dayah dan ulama, menghadirkan pemateri, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA, Kadis Syariat Islam Aceh, Tgk HM Yusuf Wahab, Pimpinan Dayah Babussalam Jeunib-Bireuen yang juga Ketua PB Huda Aceh.

Pangdam Iskandarmuda, Mayjen (TNI) Agus Kriswanto dalam sambutan singkatnya mengatakan, kehadirannya ke Pesantren Al-Munawwarah Kuta Krueng, selain untuk bersilaturrahmi dengan pimpinan dayah “Abu Kuta Krueng” dan para santri juga bersilaturrahmi dengan masyarakat. TNI yang juga lahir dari masyarakat berkomitmen untuk saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

Sementara Kapolda Aceh, Irjen (Pol) Husein Hamidi yang juga tampil pada pembukaan seminar dan pelantikan HUDA, dalam sambutannya antara lain mengatakan, bahwa dayah sebagai benteng untuk merubah prilaku, karakter dan kepribadian masyarakat. Narkoba yang belakangan sudah menerobos hingga ke gampong-gampong dan yang mengkonsumsi terkadang anak-anak usia SD, diminta semua elemen masyarakat ikut memberantasnya. Para santri juga diimbau untuk menjaga diri sehingga tidak terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Sepantasnya santri harus menjadi relawan untuk memberantas narkoba yang kini telah menyusup hingga ke desa-desa. (azm/arrahmah.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 417 kali, 1 untuk hari ini)