Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution mengatakan tindakan pemeriksaan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri terhadap Siyono, warga Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terlalu berlebihan.

Manger mengatakan Komnas HAM sudah menerima 118 laporan terduga teroris yang ditembak mati tanpa proses pemeriksaan. “Bisa dibilang lebay BNPT dan Densus 88 dalam melakukan tindak pemberantasan terorisme,” katanya, Sabtu (12/3).

Ia mengatakan Komnas tetap mendukung tindak pemberantasan teroris. Karena terorisme yang telah melakukan pembunuhan dan menyebar ketakutan telah melanggar Hak Asasi Manusia Universal. Namun tindakan pemberantas terorisme harus tetap melalui proses hukum yang sah.

Manager mengatakan Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali kenaikan anggaran BNPT/Densus 88. Menurut dia, dengan pendanaan Rp 1.7 triliun, kinerjanya mengecewakan.

“Komnas tetap mengutuk tindakan terorisme, tindakan kekerasan, menyebar dan menyiarkan ketakutan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia Universal,” katanya.

Maneger mengimbau kepada semua komponen bangsa harus melakukan evaluasi terhadap kinerja BNPT. Karena peristiwa di Klaten sudah kesekian kalinya terjadi. “Harus sesuai prinsip dan kemudian ada evaluasi kinerja,” tukasnya.

Siyono ditangkap Densus 88 pada 9 Dan 10 Maret 2016, di rumahnya di Brengkungan yang juga dipakai untuk TK/Raudhatul Athfal Muhammadiyah. Penggerebekan tersebut membuat puluhan anak-anak TK yang ada di sana menangis karena ketakutan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah

By: nasional.republika.co.id/Sabtu, 12 Maret 2016, 14:10 WIB

 ***

Densus 88 Sadis & Tidak Manusiawi, 13 Orang Islam Ditembak Tanpa Salah

by nahimunkar.com, Mar 19th, 2013

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Muslim( HR. An-Nasa-i (VII/82), dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (no. 1395). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Sunan an-Nasa-i dan lihat Ghaayatul Maraam fii Takhriij Ahaadiitsil Halaal wal Haraam (no. 439).

Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan dahsyatnya siksa bagi pembunuh orang mu’min dengan sengaja:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  [النساء : 93]

  1. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(QS An-Nisaa’/4: 93)

ddensus88

  • “Tindakan itu sangat berlebihan. Terlebih serangan ini membuat kepanikan warga, sehingga menyebabkan sejumlah korban luka, akibat serangan tiba-tiba dari pihak aparat, hingga tewasnya 13 korban jiwa yang justru bukan DPO (daftar pencarian orang) yang dicari.”
  • “Komnas HAM mengecam tindakan kejam yang tidak manusiawi ini, yang sengaja dilakukan justru oleh aparat kepolisian. Apalagi diperoleh fakta sebagian besar korban tewas dalam kondisi jenazah yang sangat mengenaskan,” ungkap Siane Indriani, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Komnas HAM.
  • Komnas HAM kini menjadi harapan besar masyarakat dalam kerja nyata penegakan HAM terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Densus dalam mengatasi terorisme.

 Inilah beritanya.

***

Densus 88 Sadis & Tidak Manusiawi, 13 Ditembak Ternyata Bukan DPO

JAKARTA (voa-islam.com) – Dalam konferensi pers, Kamis (18/3) pagi di Jakarta, Komnas HAM mengecam pengerahan ratusan aparat dalam tim Gabungan Polri dan Densus 88 secara besar-besaran di Tanah Runtuh-Poso, dalam sebuah operasi yang dilengkapi peralatan berstandar tempur, dengan tujuan menangkap 29 DPO di sebuah wilayah pemukiman padat.

“Tindakan itu sangat berlebihan. Terlebih serangan ini membuat kepanikan warga, sehingga menyebabkan sejumlah korban luka, akibat serangan tiba-tiba dari pihak aparat, hingga tewasnya 13 korban jiwa yang justru bukan DPO yang dicari,” ungkap Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Komnas HAM, Siane Indriani.

Komnas HAM juga mendapatkan fakta yang terjadi di Poso, sebagian korban sebenarnya masih bernyawa dan memungkinkan bisa diselamatkan, namun sayangnya tidak ada upaya melakukan tindakan pertolongan, bahkan terkesan sengaja dibiarkan hingga akhirnya tewas.

“Komnas HAM mengecam tindakan kejam yang tidak manusiawi ini, yang sengaja dilakukan justru oleh aparat kepolisian. Apalagi diperoleh fakta sebagian besar korban tewas dalam kondisi jenazah yang sangat mengenaskan,” ungkap Siane Indriani.

Atas peristiwa penembakan Densus 88 kepada terduga tindak pidana terorisme di  Tanah Runtuh yang sampai mengakibatkan meninggal dunia tanpa proses hukum, dinilai Komnas HAM telah melakukan pelanggaran hak untuk hidup.

Komnas HAM menyebut, hak atas hidup dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat (1) Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Abaikan TPF

Peristiwa 22 Januari 2007 merupakan tindakan berlebihan, karena pihak aparat kepolisian justru sama sekali tidak mengindahkan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Menko Polhukam.

Dalam rekomendasinya, TPF justru meminta Polri melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Islam, sekaligus menunjukkan rasa simpati dan keprihatinan atas insiden yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat pada peristiwa bentrok aparat dengan warga 22 Oktober 2006 yang menyebabkan tewasnya seorang warga (Syafrudin) dan melukai beberapa warga.

Tim TPF juga merekomendasikan agar Polri meminta permohonan maaf kepada umat Islam di Poso yang saat itu sedang dalam suasana menghadapi Idul Fitri, khususnya kepada keluarga korban sekaligus sebagai upaya silaturahim untuk saling memaafkan.

Dalam rekomendasinya pada 20 November 2006, TPF menyatakan bahwa yang menjadi pemicu konflik antara warga dengan aparat, karena masih adanya dampak dari kerusuhan SARA masa lalu yang masih menyisakan dendam di kalangan umat Islam di Poso. [desastian] Senin, 18 Mar 2013

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.619 kali, 1 untuk hari ini)