Makam Siyono (Foto ekoran.co.id)


KLATEN – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani, menilai penolakan pihak desa terhadap autopsi jenazah terduga teroris Siyono terlalu berlebihan.

Pasalnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sendiri telah mempersilakan pihak keluarga melakukan autopsi terhadap jenazah Siyono.

“Terus terang, kami sangat prihatin dengan reaksi berlebihan yang ditunjukkan pihak desa. Lah, Kapolri sendiri telah mempersilakan untuk dilakukan autopsi,” kata Siane saat dihubungi Okezone, Kamis (31/3/2016).

Sebaliknya, Siane justru mempertanyakan hak dan kewenangan pihak desa melarang dilakukan autopsi. Ia pun mencurigai ada sebuah kekuatan yang menekan pihak desa agar juga melakukan tekanan ke keluarga Siyono.

“Ini yang harus segera diungkap. Siapa pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk menekan desa agar menolak autopsi,” ujarnya.

Menurut Siane, pihak desa tidak memiliki hak apa pun bagi keluarga Siyono untuk memperoleh keadilan. Selain itu, kepala Desa Pogung pun tidak memiliki hak untuk menghalang-halangi autopsi tersebut.

Meski begitu, Komnas HAM tetap akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar konflik horizontal di masyarakat tidak terjadi.

“Pendekatan ini perlu dilakukan untuk menghindari konflik horizontal. Dan, kami pun akan menjelaskan bila autopsi tersebut tidak akan mengganggu masyarakat,” terangnya.

Sebaliknya, autopsi memang harus segera dilakukan untuk memperkuat asumsi-asumsi yang sudah diperoleh Komnas HAM tentang penyebab kematian Siyono.

Asumsi yang telah dikantongi Komnas HAM yaitu Siyono meninggal karena mengalami tindak kekerasan.

“Memang selama ini autopsi itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi, ini berbeda. Karena pihak kepolisian itu sendiri tidak memberikan hasil dari autopsi yang sudah dilakukan. Sehingga, autopsi itu sangat diperlukan untuk memperkuat asumsi yang sudah kami peroleh,” pungkasnya. */( Bramantyo)news.okezone.com – 31 Maret 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.441 kali, 1 untuk hari ini)