Tak ada sepatah katapun dari para pegiat HAM yang mengecam Israel. Apalagi sampai mengatakan Israel sebagai pelanggar HAM berat.

  • Menanggapi tersusunnya kepengurusan Komnas HAM periode baru, mantan anggota Komnas HAM periode sebelumnya, Saharuddin Daming, mengatakan Komnas HAM kembali dikuasai kaum liberal.
  • “Ya, kaum liberal menguasai lagi Komnas HAM,” kata Daming saat berbincang dengan Suara Islam Online, di Masjid Baiturahman, Jalan Sahardjo, Tebet, Jaksel, Sabtu lalu (24/11/2012).
  • Menurut Daming ini bisa terjadi karena orang-orang yang terpilih menjadi 13 anggota komisioner mayoritas memang liberal.

Jakarta (SI ONLINE) – Susunan kepengurusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 telah terbentuk. Otto Nur Abdullah terpilih sebagai Ketua. Sementara dua wakil ketuanya adalah Sandrayati Moniaga dan M Nurkhoiron.

Otto dipilih melalui mekanisme voting oleh 13 anggota Komnas HAM, pada Jumat(23/11/2012) pekan lalu. Otto mendapatkan 6 suara. Dua nama lain yang dipilih mendapat suara yang lebih rendah, yaitu Hafid Abbas 3 suara dan Nur Kholis 4 suara. Ia akan menjabat selama dua tahun enam bulan ke depan.

“Pada prinsipnya saya hanya mencalonkan diri sebagai ketua. Dan ternyata teman-teman memberikan amanah kepada saya, semoga bisa saya baktikan,” kata Otto, di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2012).

Otto mengatakan di masa kepemimpinannya, dia akan melanjutkan beberapa kasus yang sedang ditangani kepengurusan pimpinan Ifdal Kasim sebelumnya. Di antaranya kasus Petrus dan kasus 1965.

Otto biasa dikenal dengan nama Otto Syamsuddin Ishak. Dia merupakan sosiolog asal Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua LSM Cordova, sebuah lembaga masyarakat yang memperjuangkan persamaan hak, lingkungan hidup dan HAM.

Sementara Sandrayati mengatakan akan meneruskan capaian komisioner yang lama, serta menuntaskan amanah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Komnas bukan lembaga penyelesaian dan bukan lembaga yang mengeksekusi. Jadi, Komnas HAM lebih pada rekomendasi dan penyelesaian penyelidikan. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin, mengajak berbagai pihak instansi penegak hukum untuk lebih konsisten mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM,” katanya.

Nurkhoiron menambahkan, tidak semua permasalahan akan diselesaikan dalam masa kepemimpinan selama dua tahun enam bulan itu. Namun, dengan alat kelengkapan bernama pelapor khusus, diharapkan mereka dapat memaksimalkan penyelesaian isu strategis dan isu-isu penting.

Menanggapi tersusunnya kepengurusan Komnas HAM periode baru, mantan anggota Komnas HAM periode sebelumnya, Saharuddin Daming, mengatakan Komnas HAM kembali dikuasai kaum liberal.

“Ya, kaum liberal menguasai lagi Komnas HAM,” kata Daming saat berbincang dengan Suara Islam Online, di Masjid Baiturahman, Jalan Sahardjo, Tebet, Jaksel, Sabtu lalu (24/11/2012).

Menurut Daming ini bisa terjadi karena orang-orang yang terpilih menjadi 13 anggota komisioner mayoritas memang liberal.

Meski demikian ia masih berharap pada satu anggota Komnas HAM yang berlatar belakang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Saya berharap pada Pak Manajer Nasution. Beliau persis menempati jabatan saya sebelumnya, komisioner bidang pendidikan dan penyuluhan,” ungkapnya.

Ke depan, agar tradisi liberal menguasai Komnas HAM tidak terulang kembali, Daming mengajak umat Islam, terutama kader-kader potensialnya, agar ada yang fokus dan mendalami persoalan-persoalan HAM. “Ini yang selama ini menjadi kelemahan kita,” ujarnya.

red: shodiq ramadhan Senin, 26 November 2012 | 06:30:18 WIB  (SI Online)

***

Tak ada sepatah katapun dari para pegiat HAM yang mengecam Israel. Apalagi sampai mengatakan Israel sebagai pelanggar HAM berat. 

Jakarta (SI ONLINE) – Untuk kesekian kalinya Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengkritik keras aktivis HAM di Indonesia. Pasalnya dalam peristiwa agresi Israel ke Gaza lebih dari sepekan lalu, tak ada sepatah katapun dari para pegiat HAM yang mengecam Israel. Apalagi sampai mengatakan Israel sebagai pelanggar HAM berat.

“Di Indonesiapun keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia, hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel atau pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional,” kata Kiyai Hasyim Muzadi dalam pernyataan yang dikirimkan melalui pesan singkat kepada Suara Islam Online, Jumat sore (23/11/2012)

Menurutnya, para pegiat HAM Indonesia pada umumnya -mungkin tidak semua- lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAMberat. Mereka bicara tentang konflik  Sampang, Poso, Cikeusik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh,  dan yang terakhir membela PKI sebagai korban G30S.

Mereka mempersoalkan dan mempersoalkan, bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keIndonesiaan, tapi hanya mencatat kemudian dilaporkan ke luar negeri/asing, agar asing bisa menghukum Indonesia”, lanjutnya.

Menurut Sekjen ICIS itu, pekerjaan bisnis HAM semacam ini tentulah tidak berguna untuk Indonesia dan juga tidak terpuji. “Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan,” ungkapnya.

Karena itu, Kiyai Hasyim menyerukan umat Islam Indonesia untuk bersatu merapatkan barisan. Ia berpesan jangan sampai ada lembaga Islam atau yang keIslam-Islaman supaya tidak terpengaruh dengan program intervensi pemikiran karena ingin disebut intelek atau berwawasan global .

“Waspadalah kaum Muslimin dan bangsa Indonesia terhadap HAm yang westernis dan neo-komunis,” pungkasnya.

red: shodiq ramadhan, Sabtu, 24 November 2012 | 14:54:53 WIB

***

Di antara kiprah Komnas HAM, menggalang dukungan Anand Krishna tertuduh berbuat cabul yang ternyata kemudian divonis 2,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Kasus memalukan itu dapat dibaca di link ini: https://www.nahimunkar.org/17854/komnas-ham-bela-perilaku-cabul-anand-krisna/.

Meski dibela oleh Komnas HAM, namun Anand tetap akan diekskusi. Eksekusi terhadap Anand itu setelah Mahkamah Agung (MA) melalui tingkat kasasinya menghukumnya dengan 2,5 tahun kurungan. Lihat  link ini: https://www.nahimunkar.org/18152/pekan-depan-kejaksaan-eksekusi-anand-krishna/

Kiprah Komnas HAM yang memalukan itu mengakibatkan adanya tandingan yang dibentuk pada bulan November 2012 bernama PusHAMI (Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia).

Foto Kantor Komnas HAM/ RNW.NL

(nahimunkar.com)

(Dibaca 897 kali, 1 untuk hari ini)