Presiden Jokowi didampingi Staf Khusus Presiden Lennys Kogoya saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan pimpinan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) di Istana Merdeka, Jakarta, Juli 2015/ Foto: Antara

Rabu 25 Zulkaedah 1436 / 9 September 2015

KOMNAS HAM mendesak Negara untuk menyelesaikan kasus intoleransi dan kekerasan Tolikara secara tuntas. Negara dituntut bertindak secara profesional, mandiri, terbuka dan berkeadilan, siapa pun pelakunya.

Hal ini menyusul tiga tuntutan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) kepada kaum muslim di Tolikara soal penyelenggaraan hari raya Idul Adha. [Baca: Komnas HAM: 3 Tuntutan GIDI Ancaman Kedaulatan NKRI]

“Negara tidak boleh bertekuk lutut kepada siapa pun, apalagi kepada aktornon-state. Negara hanya tunduk kepada konstitusi dan hukum,” terang Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan persnya kepada Islampos, Selasa (8/9/2015).

Komnas HAM mendesak Negara, utamanya pemerintah pusat, pemprov Papua dan Pemkab Tolikara untuk menjalankan konstitusi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negara.

“Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, utamanya menjamin kebebasan beragama di Indonesia khususnya di Tolikara Papua.” [rn/Islampos]

https://www.islampos.com/komnas-ham-negara-tak-boleh-takluk-terhadap-3-tuntutan-gidi-211401/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 970 kali, 1 untuk hari ini)