Anggota Komnas HAM Siane Indriani


Jakarta (SI Online) – Anggota Komnas HAM Siane Indriani menilai, tindakan represif yang dilakukan aparat saat menangkap para terduga teroris malah melanggengkan keberadaan terorisme. Menurutnya, jika cara-cara itu dilakukan terorisme tak pernah tuntas.

Bahkan, kata dia, menjurus pada kepentingan sejumlah pihak untuk menjadikan terorisme sebagai sebuah proyek rekayasa.

“Jika kekerasan yang dikedepankan, penambahan terorisme tidak pernah selesai. Lama-lama ini orkestra yang menghasilkan proyek. Ada sesuatu yang sengaja diciptakan. Stop proyek terorisme, seolah-olah Indonesia tidak pernah lepas dari teroris. Ini bukan yang Indonesia inginkan, tapi mereka yang proyeknya ingin berlanjut,” kata Siane dalam forum diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).

Siane menuturkan, kepolisian seharusnya memutus dendam terhadap terorisme. Ia menilai, revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme bukan sesuatu yang penting dan bisa menghentikan rantai kelompok radikal yang menjurus ke terorisme.

“Apa betul di Indonesia terjadi aksi teroris sedemikian hebat. Kita harus kritisi itu. Kita harus memutus dendam. Bukan soal revisi atau tidak, intinya pola kekerasan. Tidak ada manusia yang boleh dilakukan tidak manusiawi,” jelas mantan jurnalis sebuah televisi nasional ini.

Menurut Siane, pola penanganan terorisme yang dilakukan TNI dipandang lebih humanis ketimbang aparat kepolisian melalui Densus 88 Antiter. Siane melihat langsu saat terjun di Poso untuk bersama TNI untuk menindak pelaku teror pada 2007.

“Di Poso jelas-jelas, kelompok Santoso itu residu konflik nuansa agama di masa lalu. Dulu eks kombatan disebut teroris. Pendekatan TNI lebih humanis, DPO teroris berhasil dikembalikan ke masyarakat,” kata Siane.

Penanganan terorisme saat ini hanya dilakukan oleh satu pasukan khusus yaitu Densus 88. Menurutnya, hal tersebut rentan abuse of power. Ia menilai, TNI pun memiliki kewenangan dalam penanganan tersebut.

“Teroris jangan hanya ditangani satu institusi, apalagi Densus 88. Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, tugas TNI juga berfungsi dalam penanganan terorisme. Supaya tidak ada rekayasa, abuse of power kalau satu lembaga,” ucapnya.

red: ummu syakira/metrotvnews.com/suara-islam.com/Rabu, 17/02/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.494 kali, 1 untuk hari ini)