Pemblokiran media online oleh penguasa, biasanya karena dianggap sebagai media yang berkonten negatif. Penguasa pun bisa memblokirnya. Namun kalau yang dianggap konten negatif itu adanya di akun medsos, maka penguasa tampaknya tidak langsung bisa memblokirnya. Hanya bisa menyarankan kepada pihak penyelenggara medsos untuk memblokirnya.

Kasus terkini, karena pihak penyelenggara medsos dianggap oleh penguasa sebagai pihak yang mengecewakan karena hanya memblokir 50 persen akun yang disarankan oleh penguasa, maka kini penguasa mengancam untuk memblokir penyelenggara medsos.

Itu pemahaman saya dari berita-berita belaka. Entah hakekatnya, para ahli lebih tahu.

Dalam hal pemblokiran, daripada salah, lebih baik saya copas berita ini dulu ya, tapi ini tampaknya hanya mengenai situs:

Ini Proses yang Ditempuh Kominfo hingga Situs Bisa Diblokir

Posted on 25 Maret 2017 by Nahimunkar.com

Foto: Okezone

JAKARTA – Beredarnya konten negatif tidak hanya perlu peran pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya telah memiliki mekanisme pemblokiran konten negatif berdasarkan aduan masyarakat hingga instansi pemerintah atau polisi.

Prof.Dr. Henri Subiakto selaku Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum hari ini menjelaskan mekanisme pemblokiran situs-situs negatif hingga abal-abal dalam rangka melindungi netizen Indonesia. Selain permintaan dari instansi pemerintah dan pihak berwajib, Kominfo juga menerima pengaduan konten dari masyarakat. Namun bagaimanakah mekanismenya?

Pertama-tama, Anda tentu harus meyakini bahwa konten tersebut bersifat negatif misalnya seperti berisi SARA atau mengandung kekerasan atau pornografi. Ingat bahwa pemerintah hanya bisa memblokir situs atau akun sosial media yang memang terbukti melanggar UU ITE. Aduan bisa dimasukkan melalui email Aduan Konten Kominfo di alamat [email protected].

“Aduan itu kemudian akan masuk ke tim untuk dievaluasi. Kami punya tim  yang  melihat dari aspek hukum. Di Kominfo yang mengurusi itu adalah dari PPNS alias penegak hukum ibaratnya seperti satpol PP-nya Kominfom,” lanjut Henri.

Proses pemblokiran tidak selalu berjalan cepat terutama untuk situs-situs yang dianggap sulit seperti radikalisme atau yang bersifat analisis. “Harus dilihat dulu apakah benar itu radikalisme. Kalau benar radikal, radikalnya ke apa dulu apakah pada Pancasila, atau pada agama atau mungkin pemerintah. Kami biasanya melibatkan pihak ketiga yang dianggap lebih mengerti untuk melakukannya. Kami harus hati-hati memang untuk kontennya tidak jelas seperti itu,” kata Henri.

Konten berisi pendapat juga memerlukan proses yang lebih rumit karena Indonesia memang menjamin masyarakatnya untuk berpendapat di mana saja. Kominfo perlu memastikan bahwa analisis pendapat ini benar berisi tuduhan tak berdasar atau bahkan berita bohong yang dipaksakan sebagai fakta untuk diblokir.

“Masalahnya adalah, ada blog situs tertentu itu yang menyampaikan pendapat atau analisis. Pendapat oleh UUD 45 itu diberi kebebasan bahkan di pasal 28 UUD 45 itu warga negara itu punya hak untuk berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat termasuk di internet di blog. Masalanya adalah ini merupakan analisis pendapat atau fakta. Kalau memalsukan fakta ini jelas bisa dikenakan UU ITE tetapi kalau dia menyampaikan pendapat, nanti  konsekuensinya adalah blog atau kultweet yang menyampaikan pendapat yang tidak menyenangkan bisa kita blok juga,” kata dia.

“Nah, makanya kalau misalnya ada situs yang bermasalah kami harus lihat apakah situs ini melanggar suatu fakta atau tidak. Kalau pemalsuan data ini akhirnya berisi menuduh seseorang dengan tuduhan yang bertujuan untuk menistakan atau menyerang kehormatan, nah dia akan kena UU ITE pasal 27 ayat 3. Kalau isinya menyebarkan kebencian berdasarkan SARA berdasarkan agama atau suku tertentu juga kena. Tapi kalau analisis politik yang tidak kita suka, walaupun kita sebal, agak susah karena itu bagian dari kebebasan berpendapat,” pungkasnya. (ahl)

Sumber: techno.okezone.com/Kustin Ayuwuragil Desmuflihah

(nahimunkar.com)

***

Dalam berita, penguasa mengancam pihak penyelenggara medsos untuk memblokirnya, dan bahkan sudah ada yang diblokir, diantaranya Layanan Chat Telegram, dan ancam akan Blokir Facebook dan Youtube.

Kenapa mau diblokir, karena katanya pihak medsos menjadikan kecewanya penguasa, suruhan memblokir konten-konten negatif hanya dilaksanakan 50 persen saja. Hingga penguasa kecewa, maka ada ancaman akan diadakan tindakan pemblokiran oleh penguasa.

Konten negatif menurut siapa?

Ketika yang mengusulkan itu penguasa, ya penguasa lah yang menganggapnya konten tertentu itu negatif.

Penguasa menentukannya dari mana?

Sebelum ditentukan, kemungkinan karena ada laporan-laporan (protes) dari pembaca atau bahkan lembaga atau instansi dan semacamnya. Lalu penguasa  menentukan negatif tidaknya, lalu memblokir yang bisa diblokir. Tapi kalau prosesnya yang bisa memblokir itu hanya penyelenggara medsos (misalnya fb) maka penguasa menyarankannya untuk memblokirnya.

Ketika bagi penyelenggara medsos bahwa konten negatif yang disarankan untuk diblokir itu ternyata dinilai tidak ada masalah, ya kemungkinan tidak diblokir oleh pihak medsos. Dari tumpukan usulan penguasa yang dianggapnya sebagai konten negatif, namun oleh medsos tidak, ya tentunya belum tentu diblokir. Hingga penguasa merasa kecewa, karena jumlah yang diabaikan oleh pihak medsos, disebut oleh penguasa sampai mencapi 50 persen.

Harusnya penguasa introspeksi dulu benar-benar  

Penguasa dalam menentukan konten-konten yang dianggap negatif itu apakah memang sudah benar? Atau karena ada desakan tertentu, atau karena ada kepentingan tertentu? dan sebagainya.

Walau sudah ada acuan yang dianggapnya sebagai acuan tertinggi berupa konstitusi, namun benarkah sudah mengikutinya?

Secara konstitusi, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945:

Pasal 29 UUD 1945

(1)Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Benarkah penilaian konten negatif dan tidak negatifnya itu sudah mengacu kepada landasan yang dianggap tertinggi itu?

Bila sudah mengacu, berarti konten yang dianggap negatif hanyalah yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi Umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini, aturan Tuhan Yang Maha Esa itu sudah jelas, yaitu agama (Islam) yang pedomannya Al-Qur’an kitab suci, dan Hadits. Seluruh hal yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits pasti negatif, pasti madhorot. Sebaliknya, seluruh yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits, pasti maslahat, maka baik untuk manusia.

Ketika minuman keras diulas-ulas orang, misalnya, bahwa itu ada manfaatnya dengan menunjukkan pertumbuhan ekonomi para pekerja pabriknya, misalnya, maka itu tetap merupakan hal yang madhorot, membahayakan. itulah konten negatif, walau tampaknya ilmiyah, bahkan seperti memakmurkan rakyat, misalnya. Tetap saja itu konten negatif, bila mengacu kepada konstitusi secara konsekuen. Tapi, adakah pernah pengusa memblokir bila ada yang begitu?

Sebaliknya, ketika ada ulasan bahwa bank-bank konvensional itu memberlakukan bunga, sedang bunga itu hukumnya haram karena riba, dan itu dosa sangat besar, maka Umat Islam wajib menghindari riba, agar tidak masuk neraka. Konten seperti itu bukan konten negatif. Justru merupakan sumbangsih untuk menyelamatkan kehidupan. Tapi, jangan-jangan justru dianggap sebagai konten radikal… ini hanya jangan-jangan, bukan menuduh.

Demikian pula misalnya, ada yang memperingatkan bahwa ormas tertentu sudah dimasuki oleh orang-orang yang terkontaminasi faham sesat syiah.

Peringatan itu disampaikan karena memang sudah ada surat edaran dari Kementrian Agama RI yang menjelaskan di antaranya:

Secara resmi, Departemen Agama (kini Kementerian Agama) telah mengeluarkan Edaran tentang Syi’ah melalui Surat Edaran Departemen Agama Nomor D/BA.01/4865/1983, tanggal 5 Desember 1983 perihal “Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi’ah”

Pada poin ke-5 tentang Syi’ah Imamiyah (yang di Iran dan juga merembes ke Indonesia, red) disebutkan sejumlah perbedaannya dengan Islam. Lalu dalam Surat Edaran Departemen Agama itu dinyatakan sbb:

“Semua itu tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam ajaran Syi’ah Imamiyah pikiran tak dapat berkembang, ijtihad tidak boleh. Semuanya harus menunggu dan tergantung pada imam. Antara manusia biasa dan Imam ada gap atau jarak yang menganga lebar, yang merupakan tempat subur untuk segala macam khurafat dan takhayul yang menyimpang dari ajaran Islam.” (Surat Edaran Departemen Agama No: D/BA.01/4865/1983, Tanggal: 5 Desember 1983, Tentang: Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi’ah, butir ke 5).

Ketika ada yang menyampaikan seperti itu tentunya bukan merupakan konten negatif.

Walau secara norma dan bahkan secara konstitusi, konten itu bukan merupakan konten negatif, namun persoalannya, bagaimana misalnya pentolan ormas tertentu atau orang-orangnya itu dekat dengan penguasa atau bahkan jadi penguasa, misalnya, dan juga yang kena semprot surat edaran Kementerian Agama itu juga dekat dengan penguasa? Lalu mereka melaporkan konten itu ke penguasa, apakah penguasa akan lebih dekat dengan konstitusi, atau kepada para pelapor?

Kemudian, dalam menentukan konten itu negatif atau tidaknya, apakah tidak terpengaruh oleh keadaan dan kepentingan atau perkoncoan?

Lantas, penguasa jadi kecewa kepada penyelenggara medsos itu apakah karena benar-benar menjalankan amanah konstitusi atau karena apa?

Konten negatif rupanya perlu kacamata jernih, dan perlu ahli-ahli yang konsisten mengikuti ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu belum tentu teraplikasikan, namun sudah dan akan dijadikan alasan untuk mengekskusi secara besar-besaran. Padahal, seharunya introspeksi dulu lah.

Kata pepatah di negeri ini, “sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna…”

Sudah cape’-cape’ bekerja dan menyesal namun karena belum tentu sudah instrospeksi benar-benar, maka akibatnya dikhawatirkn: tidak berguna.

Hartono Ahmad Jaiz, penulis buku-buku Islami, beredar di Indonesia dan Timur Tengah

(nahimunkar.com)

(Dibaca 411 kali, 1 untuk hari ini)