Eks Ketua DPR Setnov divonis 15 tahun penjara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)


Inilah beritanya.

***

Korupsi e-KTP, Setnov Divonis Penjara 15 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Mengadili menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu maka terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan terdakwa kepada penyidik KPK dengan ketentuan subsider 2 tahun kurungan penjara.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan.

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis Setnov tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.

Sebelumnya, Setnov dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 3 tahun.

Tuntutan lain, jaksa KPK meminta agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut Setnov dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

KPK juga menolak permohonan Setnov menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Mantan Bendahara Umum Golkar itu dianggap tak membantu membongkar pihak lain dalam kasus e-KTP.

Jaksa KPK meyakini Setnov bersalah melakukan korupsi dalam proyek e-KTP lantaran telah mengintervensi mulai pembahasan anggaran sampai dengan pengadaan kartu identitas berbasis elektronik itu.

Dalam sidang pembacaan vonis, hakim menilai Setnov terbukti menerima uang sebesar US$7,3 juta dari proyek e-KTP. Uang itu diterima lewat koleganya yang juga pemilik PT Delta Energy Made Oka Masagung sebesar US$3,8 juta dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sejumlah US$3,5 juta.

Sumber: cnnindonesia.com / Feri Agus

***

Setnov Sebut Ganjar Pranowo Cagub Jawa Tengah dari PDIP Juga Terima Uang Korupsi e-KTP

by Nahimunkar.com, 22 Maret 2018

Kasus dugaan korupsi KTP-el terus memanas. Setelah menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung, Setya Novanto kini menyebut beberapa nama lain yang menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS, termasuk Cagub Jawa Tengah dari PDIP, Ganjar Pranowo.

Menurut Novanto, nama-nama ini terungkap dari pernyataan Andi Agustinus alias Andi Narogong pada akhir 2011 di kediamannya.

“Pada akhir 2011, Andi Narogong telah menyampaikan beberapa realisasi yang disampaikan. Pertama, memberikan uang ke beberapa orang dewan,” ujar Novanto di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/3).

Novanto kemudian membeberkan jumlah dan kepada siapa saja uang-uang tersebut diberikan. Uang tersebut diberikan kepada mantan ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey. Mereka diberi uang sebesar 500 ribu dolar AS.

“Untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman. Untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah disampaikan juga ke Melchias Mekeng 500 (ribu dolar AS), Tamsil Linrung 500 (ribu dolar AS), Olly Dondokambey 500 (ribu dolar AS) di antaranya melalui Irvanto,” ujar Novanto menjelaskan.

Novanto menuturkan, keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi, menjadi kurir untuk membagi-bagikan uang tersebut. Menurut dia, Irvanto bersedia menjadi kurir karena dijanjikan mendapatkan peran dalam proyek KTP-el oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Saya tanya waktu itu kenapa melalui Irvanto, katanya dia sebagai kurir karena dia mau saya janjikan pekerjaan e-KTP,” tuturnya.

Ia juga menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS dari proyek KTP-el. Uang tersebut diberikan oleh Andi Narogong. Novanto mengatakan, dirinya mengetahui hal tersebut setelah Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong berkunjung ke rumahnya. Mereka memberitahukan kepada Novanto uang dari proyek KTP-el sudah di eksekusi kepada beberapa pihak di DPR RI.

“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dolar dan Pramono 500 ribu dolar,” ujar Novanto dalam sidang yang sama.

Pada awalnya, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengaku hanya mendengar nama Puan yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP saat itu. Namun, setelah itu Novanto juga mendengar nama Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menerima uang ketika proyek KTP-el berjalan.

“Saya tahu waktu pemeriksaan semalam dengan Irvanto,” ujarnya. Dalam kasus ini, Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1. (rol)

Sumber: eramuslim.com / zahid

(nahimunkar.org)

(Dibaca 284 kali, 1 untuk hari ini)