• Ada 11 penyimpangan

  • Rugikan Negara Rp 243,66 miliar

Inilah beritanya:

BPK Temukan 11 Penyimpangan di Hambalang

Jakarta – Dalam hasil audit tahap pertama, BPK menyimpulkan ada 11 indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang. Kesebelas indikasi penyimpangan itu adalah

1.    Surat Keputusan Hak Pakai

  1. Kepala BPN menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tertanggal 6 Januari 2012 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang, padahal persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.
  2. Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep. Ka BPN 1 Tahun 2005 jo. Kep. Ka. BPN 1 Tahun 2010.

2.    Izin Lokasi dan Site Plan

Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang sehingga diduga melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009.

3.    Izin Mendirikan Bangunan

Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB, meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

4.    Pendapat Teknis

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU memberikan pendapat teknis yang dimaksudkan dalam PMK 56/PMK.02/2010 tanpa memperoleh pendelegasian dari Menteri Pekerjaan Umum sehingga diduga melanggar Per Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007.

5.    Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010

Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar.

6.    Permohonan Kontrak Tahun Jamak

  1. SesKemenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.
  2. Menpora diduga membiarkan SesKemenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

7.    Izin Kontrak Tahun Jamak

Menteri Keuangan menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010.

8.    Persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 2011

Dirjen Anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

9.    Pelelangan

  1. SesKemenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.
  2. Menpora diduga membiarkan SesKemenpora melaksanakan kewenangan Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.
  3. Adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi untuk memenangkan Adhi Karya dan Wijaya Karya dengan cara:
  • mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap, kecuali kepada AW yang diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2203, dan
  • untuk mengevaluasi kemampuan dasar KSO AW digunakan dengan cara menggabungkan dua nilai pekerjaan, sedangkan peserta lain digunakan nilai proyek tertinggi sehingga menguntungkan AW. Hal ini melanggar PP 29 Tahun 2000, Keppres 80 Tahun 2003, dan Permen PU 43 Tahun 2007.

10. Pencairan Anggaran 2010

Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar, meskipun permintaan pembayaran belum ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Ini diduga melanggar PMK 134/PMK.06/2005 dan Perdirjen Perbendaharaan Per-66/PB/2005.

11. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

KSO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Kerugian akibat penyimpangan ini sebesar Rp 243,66 miliar dengan perincian:

1)    Sebesar 116,930 miliar, yaitu merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

2)    Sebesar Rp 126,734 miliar, yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari:

  • Mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan
  • Pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar.

WAYAN AGUS PURNOMO

TEMPO.CO, RABU, 31 OKTOBER 2012 | 15:41 WIB

***

RABU, 31 OKTOBER 2012 | 15:06 WIB

Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp 243,66 Miliar

TEMPO.COJakarta– Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hadi Poernomo, mengungkapkan indikasi kerugian negara terkait dengan proyek pembangunan pusat pendidikan dan sarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor mencapai Rp 243,66 miliar. Menurut dia, kerugian tersebut muncul akibat adanya penggelembungan harga pelaksanaan konstruksi.

“Pemahalan harga pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan struktur. Kami membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan yang dikerjakan subkontraktor,” kata Hadi saat menyampaikan hasil audit investigasi Hambalang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2012.

Hadi memerincikan, dalam kerugian tersebut, sebesar Rp 116,930 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah diberikan (Rp 189,450 miliar), dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

Sementara sisanya sebesar Rp 126,734 miliar merupakan pemahalan harga pada saat melaksanakan konstruksi yang terdiri dari mekanikal elektrikal (ME) sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar.

Hadi menyatakan, ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut dia, surat keputusan hak pakai atas tanah di Bukit Hambalang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional patut diragukan. “Persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu,” katanya.

Selain itu, soal perizinan lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan diduga melanggar peraturan bupati dan peraturan daerah Kabupaten Bogor. “Soal pendapat teknis diduga pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum,” kata Hadi.

ANGGA SUKMA WIJAYA (TEMPO.CO)

(nahimunkar,com)

(Dibaca 596 kali, 1 untuk hari ini)